PBB di Hadapan Petrodolar Saudi dan Tekanan Politik AS

Dewan Tinggi Politik Ansarullah Yaman, dalam sebuah pernyataan menilai Arab Saudi dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kondisi tragis di Yaman.

Dewan Tinggi Politik Ansarullah Yaman dalam pernyataan itu menyebutkan bahwa tujuan musuh-musuh Yaman adalah memecah-belah negara ini yang sedang digulirkan dengan menggunakan alasan pengembalian kekuasaan mantan presiden yang telah mengundurkan diri Abd Rabbuh Mansur Hadi.

Para pendukung Mansur Hadi termasuk PBB, sedang mengulur-ulur waktu dan mendistorsi fokus masyarakat dunia serta menghentikan perundingan politik.

Abdel-Aziz bin Habtour, Perdana Menteri Yaman menyatakan, berbagai resolusi telah dirilis Dewan Keamanan anti-Yaman berkat petrodolar Arab Saudi.

Ditambahkannya bahwa sejak 2015, Yaman menghadapi agresi brutal Arab Saudi yang dibarengi oleh sejumlah negara Arab khususnya negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (PGCC).

Kegagalan beruntun PBB dalam menyelesaikan krisis internasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir harus dianalisa dari politik tidak independen lembaga dunia ini. Terpengaruh dikte kekuatan-kekuatan besar dan politik ekstrim sejumlah kekuatan di kawasan termasuk Arab Saudi yang menggunakan faktor finansial sebagai senjata untuk menekan lembaga ini, membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa mandul dalam menyelesaikan krisis internasional.  

Kepasifan para pejabat PBB dalam urusan Yaman dan kegagalan mereka dalam menawarkan inisiatif efektif dan logis untuk menyelesaikan krisis Yaman, pada praktiknya merupakan kegagalan terbesar PBB dalam menyikapi krisis Yaman.

Sementara itu, kekeliruan langkah para perwakilan PBB terkait Yaman juga terus berlanjut dan kondisi tersebut dapat disaksikan dengan jelas dalam rapor kerja Ismail Ould Cheikh Ahmed, wakil PBB untuk Yaman saat ini. Sikap-sikap ekstrim dan kontradiktifnya menguak kinerja tidak jujur utusan khusus Sekjen PBB untuk Yaman ini. Dia bahkan terjerumus lebih jauh dengan mengamini makar-makar musuh-musuh Yaman.

Selama itu, kejahatan rezim al-Saud di Yaman dan pembantaian warga tidak berdosa Yaman khususnya anak-anak dan perempuan terus berlanjut. Ini semua tidak terlepas dari ketidaktegasan PBB dalam menindak Arab Saudi.

Yang lebih mengejutkan adalah ketika PBB mencabut nama Arab Saudi dari daftar negara-negara pelanggar hak anak-anak, yang langsungmemotivasi Riyadh untuk semakin brutal di Yaman. Langkah-langkah tersebut sama seperti menutupi tragedi kemanusiaan akibat ulah rezim al-Saud di Yaman.  

Dengan menggulirkan politik kontradiktif, di satu sisi PBB mengecam kejahatan Arab Saudi membantai anak-anak dan perempuan. Sementara di sisi lain, PBB juga mencegah diputuskannya langkah serius terhadap rezim al-Saud atas kejahatannya di Yaman. Masalah ini menguak kepasrahan PBB di hadapan uang Arab Saudi dan tekanan politik Amerika Serikat.

Arab Saudi dengan catatan panjang kejahatan anti-kemanusiaannya di Yaman, sejatinya adalah rezim penjahat perang. Namun rezim yang sama beberapa waktu lalu justru menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dukungan negara-negara Barat.(MZ)