Penentangan Luas Referendum Kurdistan
Pemimpin wilayah Kurdistan, Irak, Masoud Barzani bersikeras untuk menggelar referendum pemisahan wilayah tersebut dari Irak. Padahal, rencana itu ditentang luas pada tingkat nasional Irak, regional, dan internasional, dan bahkan sudah ada peringatan kepada otoritas Kurdistan.
Dewan Tinggi Referendum Kurdistan mengadakan sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Barzani pada Minggu (17/9/2017). Dalam sebuah pernyataan, Dewan mengatakan proses referendum mengenai kemerdekaan Kurdistan akan berlanjut.
Saat ini, penentangan terhadap referendum Kurdistan tidak hanya meningkat, tapi bahkan sudah mencapai level peringatan. Pada tingkat nasional, Presiden Irak Fuad Maksum yang berasal dari etnis Kurdi pada Sabtu lalu resmi bergabung dengan kubu anti-referendum. Ia menyebut rencana itu sebagai sebuah krisis politik dengan ancaman yang besar. Sebelum ini, Maksum dikritik oleh parlemen Irak karena tidak mengambil sikap yang jelas terkait rencana kontroversial itu.
Ia menawarkan sebuah inisiatif untuk dialog antara para pemimpin politik di Baghdad dan Erbil guna menyelesaikan krisis penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan. "Irak menghadapi krisis politik yang akan menempatkan proses politik dan kepentingan nasional negara dalam bahaya," tegas Presiden Maksum.
Sementara itu, Deputi Presiden Irak Nouri al-Maliki mengatakan, "Kami tidak akan mentolerir terbentuknya Israel kedua di Irak Utara."
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi pada Sabtu lalu mengatakan referendum kemerdekaan Kurdistan adalah "bermain dengan api." Ia memperingatkan bahwa Baghdad siap untuk melakukan intervensi militer jika pemungutan suara tersebut menyebabkan kekerasan.
Dewan Keamanan Nasional Irak juga menentang pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan dan menyebutnya bertentangan dengan konstitusi serta ancaman terhadap keamanan dan persatuan Irak.
Pada tingkat regional, sikap menentang referendum Kurdistan mulai disuarakan dengan nada yang lebih keras. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan disintegrasi Irak dan pelaksanaan referendum adalah sebuah langkah keliru."
Sekjen Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani menerangkan bahwa para pemimpin Kurdistan masih punya cukup waktu untuk menjawab seruan-seruan baik, yang bertujuan menjamin kepentingan masyarakat Kurdi dan negara Irak serta mencegah munculnya instabilitas di kawasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menilai pelaksanaan referendum Kurdistan sebagai sebuah kesalahan strategis dan akan menjadi faktor pemicu instabilitas bagi negara-negara regional.
Arab Saudi menyatakan siap menjadi penengah antara pemerintah Baghdad dan Kurdi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Pada Sabtu lalu, Menteri Arab Saudi Urusan Teluk Persia, Thamer al-Sabhan dalam pertemuan dengan Masoud Barzani, mendesak dialog antara Erbil dan Baghdad.
Pada tingkat dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut referendum Kurdistan sebagai keputusan sepihak. Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, keputusan itu akan mengalihkan perhatian pada tiga isu pokok yaitu perang melawan Daesh, rekonstruksi daerah-daerah yang sudah dibebaskan, dan pemulangan pengungsi.
Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan tidak akan mendukung referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak.
Pada 5 Agustus 2017, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dalam kontak telepon terpisah dengan Perdana Menteri Irak al-Abadi dan Pemimpin Kurdistan Barzani, menegaskan bahwa AS menentang referendum kemerdekaan wilayah tersebut.
Jadi, rencana otoritas Kurdistan Irak untuk menggelar referendum kemerdekaan pada 25 September 2017 mendapat penentangan luas dari Baghdad dan dunia. (RM)
