Irak Meminta Dunia Tidak Bertransaksi Minyak dengan Kurdistan

Pemerintah pusat Irak telah meminta negara-negara dunia untuk tidak membeli minyak dari wilayah otonomi Kurdi sebagai reaksi atas referendum kemerdekaan yang sangat kontroversial di wilayah tersebut.

Menurut sebuah pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi pada hari Ahad (24/9/2017), pemerintah Baghdad menuntut wilayah Kurdistan menyerahkan kendali pos perbatasan internasional dan bandara internasionalnya.

Pernyataan tersebut juga meminta negara-negara asing untuk "secara eksklusif" berurusan langsung dengan Baghdad berkaitan dengan bandara dan perbatasan.

Referendum yang direncanakan memunculkan kekhawatiran konflik baru di wilayah itu. Masyarakat internasional dan negara-negara regional menentang referendum Kurdistan, dengan menilai disintegrasi Irak dapat berujung pada munculnya gelombang kekerasan baru di seluruh kawasan.

Sebelumnya pada hari yang sama, al-Abadi mengkritik para pemimpin Kurdi karena mengambil sekitar 25 persen dari pendapatan yang dihasilkan Irak melalui ekspor minyak mentah, dan menyebutkan bahwa mereka bahkan belum membayar gaji para karyawan dan buruh di wilayah Kurdi meski pendapatan dari penjualan minyak mereka besar.(MZ)