Tantangan Berat Dialog Nasional Suriah di Sochi

Kongres Dialog Nasional Suriah yang dilaksanakan di Sochi, Rusia pada 29-30 Januari lalu, tidak mencapai hasil yang spesifik. Pertemuan ini menunjukkan bahwa solusi politik untuk krisis Suriah tidak akan dicapai dalam tempo singkat. Pertanyaan kunci adalah mengapa dialog politik terkait Suriah bukannya membawa kemajuan, tapi justru sedang bergerak mundur?

Krisis Suriah akan memasuki tahun kedelapan pada Maret 2018. Kelompok teroris dan oposisi kian terdesak di hadapan pemerintah Suriah, akan tetapi oposisi utama enggan hadir di meja perundingan meski sudah tersudut di medan perang.

Oposisi Suriah ingin menjadikan pentas politik sebagai penutup kekalahan mereka di zona tempur. Dalam hal ini, mereka bahkan memprotes pemasangan bendera nasional Suriah di meja perundingan Sochi dan merusak pertemuan tersebut.

Pertemuan Sochi menunjukkan bahwa tema pertikaian oposisi dengan pemerintah Suriah masih tetap sama. Oposisi tidak hanya ingin berkuasa, tapi juga menuntut penghapusan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan, tanpa memperhatikan kontribusinya dalam memerangi terorisme dan menjaga integritas teritorial Suriah.

Fokus utama perundingan Sochi adalah bagaimana menyusun konstitusi baru Suriah, namun oposisi dan pendukung mereka menuntut pembahasan isu-isu lain seperti, pembentukan pemerintahan transisi dan penentuan status Assad sebelum merancang konstitusi baru.

Sejalan dengan itu, kelompok lima yaitu; Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Yordania, menyetujui sebuah proposal dalam pertemuan mereka di Washington, 12 Januari lalu. Proposal ini menuntut perubahan bentuk kekuasaan di Suriah dan desentralisasi kekuasaan.

Meskipun oposisi Suriah menghadiri pertemuan Sochi dan bahkan perundingan Jenewa, namun orang-orang ini tidak memiliki wewenang independen, dan masing-masing dari pemimpin oposisi berafiliasi dengan negara tertentu, dan karena ketergantungan finansial, mereka juga menerima perintah dari pihak asing.

Persoalan ini menjadi tantangan berat bagi perundingan politik Suriah. Di samping itu, para aktor regional dan trans-nasional lebih memilih menegaskan status mereka di Suriah pasca konflik daripada menemukan solusi untuk mengakhiri krisis. Untuk alasan ini, para aktor asing yang menentang pemerintah Suriah, seperti Perancis dan Amerika Serikat, tidak mengharapkan lahirnya solusi politik Suriah di Sochi.

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian dengan tegas mengatakan, perundingan damai antara pemerintah dan oposisi Suriah harus diadakan di bawah pengawasan PBB dan digelar di Jenewa, dan bukan di Kongres Nasional yang dilaksanakan atas prakarsa Rusia, Iran dan Turki di kota Sochi.

Surat kabar Kommersant terbitan Moskow, dengan mengutip keterangan para diplomat Perancis menulis bahwa Uni Eropa tidak akan mendukung proses rekonstruksi di Suriah yang dipimpin oleh Rusia.

Bahkan oposisi Suriah memilih walk out ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sedang berpidato di Sochi, dengan tujuan untuk memperlemah peran dan posisi Rusia dalam krisis Suriah; sebuah fenomena yang mencerminkan pentingnya keseimbangan kekuatan antara para aktor trans-nasional di Suriah.

Format pertemuan juga ikut mempengaruhi ketidaksuksesan tersebut. Jelas bahwa dialog semacam ini, yang mengejar agenda penting politik untuk sebuah krisis yang sangat besar, harus diadakan dengan jumlah peserta yang terbatas. Sementara pertemuan Sochi melibatkan lebih dari 1.500 peserta. Tentu semakin besar jumlah hadirin, maka akan semakin sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan politik.

Situs televisi Al Jazeera Qatar menulis, "Jika melihat persoalan ini dengan jujur, kelompok-kelompok oposisi tidak memiliki tuntutan spesifik, mereka tidak mengejar tujuan yang sama, dan karena itu tidak dapat mencapai kesepakatan final."

Pertemuan Sochi memiliki landasan yang diperlukan untuk menjadi "Jenewa" lain bagi Suriah, meskipun oposisi dan pendukung mereka, terutama Barat, tidak menginginkan krisis di Suriah berakhir dengan inisiatif tiga negara Rusia, Iran dan Turki. (RM)