Irak akan Beli S-400, AS Ancam Jatuhkan Sanksi

Juru bicara pemerintah Irak menyatakan hingga kini kontrak pembelian sistem pertahanan rudal S-400 antara Baghdad dan Moskow belum ditandatangani, dan Irak senantiasa membela kepentingan nasionalnya, termasuk dalam pembelian alutsista ini.

Statemen ini disampaikan Saad Al-Hadisi menyikapi ancaman Washington terhadap Baghdad berkaitan dengan rencana pembelian S-400 dari Rusia.

"AS mereaksi masalah dengan aturan CATSA," tutur Al-Hadisi hari Minggu.

"Kontrak pembelian S-400 yang disampaikan ke media tidak berhubungan dengan masalah politik, tapi menyangkut urusan militer dan teknis," tegasnya.

Juru bicara pemerintah Irak menjelaskan, kementerian pertahanan Irak akan menjalin hubungan dengan semua pihak di dunia untuk bertransaksi dalam masalah pembelian senjata dan alutsista.

Sementara itu, gerakan Islam Irak, Asaib Ahl Al-Haq menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Baghdad, dan menegaskan bahwa AS tidak berhak untuk mencampuri urusan pembelian senjata Irak.

Ditegaskannya, setelah AS menjual senjata ke Irak, negara ini tidak boleh mengintervensi urusan dalam negerinya, termasuk masalah Al-Hashd Al-Shaabi.

Washington baru-baru ini meminta militer Irak mengembalikan tank yang sudah dibeli Baghdad, jika negara ini tidak memenuhi tuntutan AS mengenai Al-Hashd Al-Shaabi.(PH)