Hamas: Rekonsiliasi Nasional Sesuai Kesepakatan Kairo

Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menekankan supaya Otorita Ramallah melaksanakan kesepakatan damai berdasarkan kesepakatan 2011 Kairo dan hasil perundingan komite persiapan Beirut mengenai pembentukan pemerintahan nasional bersatu dan penyelenggaraan pemilu.

Ismail Ridwan Selasa (16/4) saat diwawancarai al-Alam mengatakan, pemerintah baru Mohammad Ishtayeh bukan pemerintahan nasional bersatu, tapi pemerintahan separatis Fatah yang menekankan individualis dan pemisahan diri serta hal ini menurutnya akan berujung pada pemisahan Tepi Barat Sungai Jordan dari Gaza serta terlaksananya makar Amerika Transaksi Abad.

Anggota Biro Politik Hamas ini menjelaskan, pemerintah baru Otorita Ramallah Palestina jauh dari rekonsiliasi nasional dan bertentangan dengan konstitusi Palestina.

Ridwan menyinggung pentingnya penguatan kesepakatan Palestina, dan mengatakan bahwa harapan terhadap perundingan dengan Israel merupakan sebuah langkah sia-sia dan tidak bernilai, mengingat kendala yang dihadapi Palestina, penghapusan kubu Palestina dari pemerintah membuat Dewan Nasional dan lembaga eksekutif.

Ia mengingatkan, pengalaman pahit kelompok Palestina mendorong mereka memboikot pembentukan pemerintah dan di kondisi saat ini, sepertinya persatuan Palestina sulit diwujudkan.

Ketua Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas 10/3/2019 menunjuk Mohammad Ishtayeh sebagai perdana menteri baru.(MF)