Pars Today

15 bulan pasca pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Quds, rezim Zionis Israel menggunakan cara suap demi mencegah kegagalan proyek memperkenalkan Quds sebagai ibukota rezim penjajah ini.

Pada bulan Desember 2017, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Quds sebagai ibukota baru rezim Zionis Israel dalam keputusan ilegal. Trump juga mengumumkan bahwa ia akan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Quds, yang kemudian diimplementasikan pada bulan Mei 2018 yang dihadiri putrinya Ivanka.

Pemerintah Amerika Serikat dan rezim Zionis mengharapkan negara-negara lain untuk mematuhi keputusan dan langkah ini, tetapi sejauh ini tidak ada kedutaan besar negara lain yang dipindahkan ke Quds. Meskipun negara-negara seperti Honduras, Guatemala, Rumania, dan Brasil mengumumkan kedutaan mereka akan dipindahkan ke Quds, tetapi tidak satu pun dari negara-negara ini yang melaksanakannya.

Dengan mencermati kondisi ini, kemungkinan rencana untuk memindahkan kedutaan-kedutaan besar ke Quds dan pengakuan terhadap Quds sebagai sebagai wilayah pendudukan Israel berada di ambang kegagalan. Oleh karena itu, rezim Zionis mencari cara lain dan memilih untuk menyuap negara-negara lain yang memindahkan kedutaan besarnya ke kota Baitul Maqdis.

Situs pemberitaan Palestine Today menyatakan bahwa Israel Katz, Menteri Luar Negeri Zionis Israel mengusulkan untuk menyumbangkan sekitar 14 juta 200 ribu dolar sebagai hadiah bagi negara-negara yang memindahkan kedutaan besarnya ke Quds. Menurut sumber-sumber pemberitaan, selain hadiah uang tunai, tanah yang tepat juga akan disediakan di Quds untuk negara-negara yang akan memindahkan kedutaan besarnya.

Pertanyaannya adalah, mengapa rencana Amerika Serikat tentang Quds tidak disambut oleh negara-negara dunia dan membuat rezim Zionis menjadi tamak dan melakukan suap?

Alasan utama adalah bahwa keputusan Trump pada dasarnya adalah ilegal dan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, bukan saja Quds tidak akan diserahkan Zionis Israel, justru dalam resolusi 478 telah meminta negara-negara untuk tidak membuat kedutaan besarnya di Quds.

Dewan Keamanan PBB telah menyetujui total 8 resolusi terkait Quds masing-masing bernomor 185, 250, 251, 252, 267, 271, 2253 dan 2254. Dalam resolusi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menekankan pemeliharaan tatanan dan keamanan kota Quds dan perlindungan tempat-tempat suci kota ini dan rezim Zionis tidak boleh melakukan parade militer di sana. Tindakan Trump telah melanggar semua resolusi Dewan Keamanan, sehingga tidak disambut negara-negara lain.

Alasan kedua adalah reaksi langsung dari negara-negara terhadap keputusan Trump tentang Quds. Pada 21 Desember 2017, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 128 suara yang meratifikasi resolusi yang menentang tindakan sepihak oleh Trump dalam mengakui Quds sebagai ibukota Zionis Israel dan pemindahan kedutaan AS ke kota ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan bahwa segala bentuk perubahan di Quds sebagai ilegal dengan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.

Alasan ketiga adalah diadakannya unjuk rasa tentang hak kembalinya rakyat Palestina, yang dimulai pada Maret 2018 menentang keputusan Trump, dan terlepas dari kenyataan bahwa lebih dari 310 syahid dan lebih dari 31.000 telah terluka sejauh ini. Demonstrasi ini sambil menunjukkan penolakan tegas rakyat Palestina terhadap keputusan Trump, juga mengirim pesan ke negara-negara lain bahwa mereka melegitimasi agresi geopolitik Israel ketika negara-negara itu memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Quds dan tidak akan aman dari kemarahan rakyat Palestina.

Dengan memperhatikan kondisi ini, hingga sekarang tidak ada negara yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Quds dan rencana Trump di Yerusalem berada di ambang kegagalan, sementara rezim Zionis berusaha agar rencana ini tidak gagal dengan mencoba memberi suap kepada negara-negara yang bersedia memindahkan kedutaan besarnya ke Quds.