Akar Protes Rakyat Lebanon

Lebanon selama beberapa hari terakhir dilanda demonstrasi massa yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai akar penyebabnya.

Tampaknya, aksi unjuk rasa di negara Arab ini tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi yang melilitnya. Ketidakpuasan terhadap pajak tinggi bagi pengguna aplikasi komunikasi menjadi penyulut gelombang protes massa. Masalahnya lebih dari sekedar aksi protes terhadap pajak aplikasi komunikasi, yang harus dilacak terhadap akar persoalannya. 

Pengangguran, kemiskinan, membengkaknya utang pemerintah, dan maraknya korupsi menjadi empat faktor utama protes rakyat Lebanon. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda berusia di bawah 35 tahun mencapai 37 persen. Besarnya angka pengangguran ini telah berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di Lebanon.

Pemerintah Lebanon saat ini menanggung beban senilai 86 miliar dolar, yang menempatkan Lebanon sebagai negara tertinggi tingkat utangnya di dunia dibandingkan volume perekonomiannya. Tingkat utang ini setara satu setengah kali dari produk domestik bruto tahunan Lebanon. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menghadapi banyak kesulitan dalam menarik investasi asing. Dalam keadaan demikian, pemerintah telah mengambil kebijakan penghematan yang mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap rakyat Lebanon.

Masalah ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Lebanon menurun tajam suatu. Persoalan tersebut juga diakui oleh para tokoh utama negara ini, termasuk Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah.

Harian Al-Akhbar menulis, "Satu persen orang terkaya menguasai 58 persen kekayaan Lebanon, sedangkan 50 persen orang termiskin di negara ini hanya memiliki akses terhadap satu persen kekayaan,"

Analis politik Asia Barat, Sabah Zanganeh mengatakan, akar protes massa di Lebanon baru-baru ini berkaitan dengan membengkaknya korupsi di negara ini, dan ketimpangan kekayaan yang tidak didistribusikan secara adil dan merata di tengah rakyat Lebanon. 

Akar masalah perekonomian Lebanon bukan isu saat ini saja, tetapi sudah menjadi persoalan sistemik, setidaknya selama tiga dekade terakhir.

Menyikapi gelombang protes rakyat yang meningkat, sejumlah arus politik Lebanon menuntut pengunduran diri kabinet, dan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri juga mengeluarkan tenggat waktu selama 72 jam kepada kabinet dan presiden Lebanon supaya memperbaiki kondisi perekonomian rakyat, dan secara terbuka mengancam akan mundur.

Ironisnya, sikap Hariri tersebut mengemuka di saat dirinya yang memegang posisi perdana menteri selama satu dekade terakhir tentu saja menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang melilit lebanon. Hariri memegang jabatan Perdana Menteri Lebanon dari 2009 hingga 2011, kemudian dilanjutkan dari 2016 hingga saat ini menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi memburuk yang menimpa Lebanon melebihi siapa pun. Pasalnya, sekutu Hariri memegang kursi terbanyak di kabinet saat ini.

Sikap Hariri tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk  Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil yang mengatakan bahwa protes rakyat saat ini berakar dari masalah nasional yang menumpuk.

DI saat protes rakyat Lebanon belum reda, Hariri berupaya memanfaatkannya dengan mencopot menteri yang tidak berafiliasi dengan Al-Mustaqbal. bagi Hariri dan kubunya, kunci penyelesaian masalah ekonomi yang melilit rakyat Lebanon terletak pada penggantian jabatan menteri, tapi hak lain justru memandang perlu ada langkah lebih sistematis dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan nasional yang berakar dari ekonomi itu.(PH)