Transformasi Timur Tengah 29 Desember 2019

Transformasi Timur Tengah sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya parlemen Irak sahkan undang-undang pemilu baru.

Isu lainnya tentang rencana pembangunan distrik Zionis baru dan serangan terbaru Israel ke jalur Gaza. Selain itu, mengenai pernyataan tegas Hamas bahwa pemilu Palestina tidak perlu izin rezim Zionis, dan kecaman gerakan Palestina ini terhadap aksi teror yang dilakukan rezim Zionis kepada uksup agung Palestina, militer Suriah membebaskan 40 daerah di Idlib dari cengkeraman teroris, dan seruan organisasi HAM supaya publik dunia mengambil tindakan menyikapi vonis hukuman mati rezim Al Khalifa terhadap warganya sendiri.

Parlemen Irak Sahkan UU Pemilu Baru

Parlemen Irak mengesahkan undang-undang pemilu yang baru pada Selasa malam.

Undang-undang pemilu Irak yang baru berisi 50 pasal, dengan 14 pasal telah disahkan dalam sidang parlemen Irak pada 19 Desember lalu, sedangkan 36 lainnya berhasil disahkan kemarin.

Salah satu perubahan besar dalam aturan pemilu mengenai mekanisme pemilihan dari pendekatan berbasis daftar menjadi pendekatan individu.

Dengan demikian, pemilih akan menentukan setiap kandidat yang dipilihnya, daripada daftar partai yang disusun partai sebelumnya.

Setiap kandidat maju sebagai calon secara individual, dan pemenangnya adalah yang meraih jumlah suara terbanyak.

Berdasarkan undang-undang pemilu Irak yang baru, daerah pemilihan juga dibagi menurut provinsi, dan jika jumlah penduduk setiap kota kurang dari seratus ribu orang, maka kota itu bergabung dengan kota terdekat untuk membentuk daerah pemilihan.

Reformasi undang-undang pemilu Irak adalah salah satu tuntutan para pemrotes Irak.

Beberapa provinsi Irak dilanda unjuk rasa selama beberapa bulan terakhir yang memprotes situasi layanan publik yang tidak memadai, kurangnya kesempatan kerja dan korupsi yang merebak. Tetapi protes massa telah berubah menjadi kekerasan yang menelan korban tewas dan terluka.(PH)

 

Rezim Zionis akan Bangun Ribuan Unit Permukiman Baru

Perdana Menteri Rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu hari Selasa (24/12) mengumumkan keputusannya untuk membangun tiga ribu unit perumahan baru Zionis di Tepi Barat.

Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa Israel akan terus membangun pemukiman di wilayah Palestina untuk memperkuat akar Zionis di sana.

Rezim Zionis melanjutkan pembangunan permukiman baru dengan dukungan AS, meskipun publik internasional menentangnya.

Semua pemukiman Zionis dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.

Pada 23 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB  mengeluarkan resolusi 2334 yang meminta rezim Zionis segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.

Israel membangun permukiman Zionis dengan tujuan mengubah struktur geografis dan demografis wilayah Palestina demi kepentingan ilegalnya.

 

Lagi, Rezim Zionis Bombardir Gaza

Rezim Zionis Kamis dini hari kembali menyerang jalur Gaza.

Televisi al-Manar Lebanon melaporkan, artileri rezim Zionis menargetkan Beit Lahia di wilayah utara Jalur Gaza.

Beberapa sumber berita juga mengabarkan terjadi ledakan di Khan Younis, di wilayah selatan Jalur Gaza.

Rezim Zionis mengklaim serangan itu sebagai balasan atas peluncuran beberapa roket dari Jalur Gaza menuju permukiman Zionis di Ashkelon dan Kiryat Malakhi di selatan wilayah pendudukan.

Perdana Menteri Rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu yang sedang berada di Ashkelon untuk kampanye pemilihannya, segera melarikan diri ke tempat persembunyian setelah mendengar alarm berbunyi di Ashkelon.

Jet tempur, helikopter, drone dan artileri rezim Zionis telah menargetkan berbagai tempat di jalur Gaza selama beberapa pekan terakhir.

Rezim Zionis melancarkan babak baru serangan udara di Jalur Gaza sejak Desember 2017 yang menyebabkan ribuan orang Palestina syahid dan terluka.

Jalur Gaza berada di bawah blokade total dari arah darat, udara, dan laut rezim Zionis sejak 2006, yang menimbulkan penderitaan besar bagi warga Palestina.

 

 Hamas: Pemilu Palestina tak Perlu Izin Israel

Gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas mengumumkan pemilu di Al Quds tidak perlu izin rezim Zionis Israel, dan masalah ini harus ditegaskan kepada Tel Aviv.

Salah satu anggota Hamas, Salah Al Bardawil, Rabu (25/12/2019) merespon statemen Pemimpin Otorita Ramallah Palestina, Mahmoud Abbas terkait pemilu di Al Quds dan menuturkan, pemilu tanpa partisipasi Al Quds tidak akan terselenggara, dan Mahmoud Abbas dalam mengeluarkan instruksi tidak membutuhkan izin Israel.

Ia menambahkan, pemilu di Al Quds adalah garis merah, dan statemen Mahmoud Abbas soal izin dari Israel untuk pemilu mengejutkan seluruh rakyat Palestina, pasalnya Al Quds adalah ibukota Palestina.

Dalam suratnya untuk Komisi Pemilu Pusat Palestina, Al Bardawil meminta agar upaya Israel untuk menggagalkan pemilu di Al Quds dicegah, dan jangan menunggu izin dari rezim itu.

Pemimpin Otorita Ramallah, Selasa (24/12) mengatakan, semua kelompok Palestina menyetujui penyelenggaraan pemilu, tapi ada hambatan sangat besar yaitu penentangan Israel.

 

Hamas Kecam Aksi Teror Israel terhadap Uskup Agung Palestina

Kepala biro politik gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas mengecam aksi teror yang dilakukan rezim Zionis terhadap Uskup Agung Palestina.

Uskup Agung Palestina, Atallah Hanna hari Selasa dilarikan ke rumah sakit Yordania setelah menghirup bahan kimia yang diterbarkan di sekitar rumahnya.

Pemimpin Kristen Palestina menyatakan bukti-bukti awal menunjukkan keterlibatan Israel dalam insiden itu.

"Sebuah tim penyelidik mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap esensi dan asal bahan kimia yang saya hirup. Tampaknya tujuan mereka meneror atau membuat saya sakit seumur hidup, karena dampak bahan kimia ini sangat berbahaya, terutama bagi sistem saraf," ujar Uskup Atallah Hanna.

Atallah Hanna selama ini dikenal vokal menyuarakan penentangannya terhadap sepak terjang destruktif rezim Zionis.

Ia juga pernah menegaskan bahwa para penjajah dengan bantuan Amerika Serikat sedang berusaha untuk memusnahkan indentitas Al Quds, menyerang kesucian Islam dan Kristen, serta menekan aktivitas warga Palestina di kota ini dan menghancurkan cita-cita bangsa Palestina.

Dua pekan lalu, Uskup Agung Palestina ini menyampaikan statemen mendukung Hizbullah Lebanon dengan mengatakan, Sayid Hasan Nasrullah dan Hizbullah Lebanon memainkan peran penting dalam membela umat Kristen Suriah dan negara-negara Arab serta seluruh umat Kristen Otodoks di Lebanon, Suriah, Palestina dan seluruh negara Arab menentang sikap sektarian uskup agung Beirut.

 

Militer Suriah Bebaskan 40 Daerah di Idlib dari Teroris

Pusat komando angkatan bersenjata Suriah mengkonfirmasikan pembebasan lebih dari 40 desa dan distrik di provinsi Idlib, wikalah barat laut Suriah dari teroris yang masih bercokol di negara itu.

Kantor berita Suriah, SANA hari Selasa (24/12) melaporkan, militer Suriah hingga kini masih melanjutkan serangan di wilayah selatan dan tenggara provinsi Idlib untuk membersihkan daerah tersebut dari para teroris.

Operasi militer yang digelar beberapa hari lalu berhasil membebaskan lebih dari 320 kilometer persegi sebagian wilayah Idlib yang sebelumnya diduduki oleh para milisi Front Nusra dan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Angkatan bersenjata Suriah memulai operasi militer dalam lima hari terakhir dengan target membersihkan wilayah selatan dan tenggara negara ini menuju provinsi Idlib.

Agustus lalu, tentara Suriah juga berhasil membebaskan sebagian besar daerah di  Idlib, termasuk kota strategis Khan Sheikhoun dan wilayah barat laut provinsi Hama dari cengkeraman kelompok-kelompok teroris yang masih tersisa.

Provinsi Adlib menjadi pangkalan terakhir kelompok-kelompok teroris di Suriah.

Pemerintah Suriah telah berulangkali menegaskan tekadnya untuk membebaskan Idlib dari cengkeraman teroris dan pasukan asing yang ditempatkan di daerah itu.

 

 

Organisasi HAM: Dunia harus Hentikan Hukuman Mati di Bahrain

Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan terbaru rezim Al Khalifa mengeluarkan vonis hukuman mati terhadap warganya sendiri.

Televisi Al-Alam hari Sabtu (28/12) melaporkan, Pusat HAM Bahrain dalam sebuah pernyataan terbarunya menyerukan kepada masyarakat internasional bertindak tegas menyikapi berbagai vonis hukuman mati yang dikeluarkan rezim Al Khalifa. 

Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain juga menyampaikan protes atas putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Mohammed Ramadan dan Hossein Ali Mousa, dan meminta supaya Pelapor Khusus PBB mengunjungi penjara dan memantau situasi para pembela yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah Manama.

Bahrain dilanda aksi protes rakyat sejak 2011 yang menuntut demokratisasi, tapi rezim al-Khalifa memberangus demonstrasi damai itu dengan bantuan pasukan yang dikirim dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Selama delapan tahun terakhir, rezim al-Khalifa telah menangkap lebih dari 11.000 warga Bahrain dengan tuduhan yang rekayasa, dan mengeksekusi mati sejumlah orang, serta mencabut kewarganegaraannya.(PH)