Transformasi Timur Tengah 28 Januari 2020

Transformasi Timur Tengah selama beberapa hari terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya sikap para pemimpin Palestina menyikapi prakarsa kesepakatan Abad.

Selain itu, serangan yang dilancarkan jet tempur rezim Zionis ke Jalur Gaza, Mufti Yaman mengecam kedekatan Saudi dengan rezim Zionis Israel, dan sikap rakyat Irak yang bersatu mengusir AS.

Abbas Minta Para Tokoh Palestina Bertemu Sikapi Kesepakatan Abad

Presiden Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas menyerukan pertemuan darurat para tokoh Palestina untuk menanggapi keputusan presiden AS meresmikan Kesepakatan Abad.

Abbas meminta para tokoh Palestina untuk melakukan pertemuan darurat di kantor pemerintah Otorita Ramallah pada Selasa (28/1/2020) sore ini. Demikian dikutip laman Farsnews.

Abbas sebelumnya menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan menerima kesepakatan apapun jika tanpa memenuhi tuntutannya termasuk pembentukan negara merdeka Palestina dengan ibukota Quds Timur.

Hari ini, Presiden Donald Trump dijadwalkan akan meresmikan Kesepakatan Abad setelah melakukan pertemuan dengan Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, Quds akan diserahkan kepada Israel, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Hadapi Kesepakatan Abad, Hamas Serukan Perlawanan Intensif

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan bahwa perlawanan terhadap prakarsa Kesepakatan Abad adalah tugas semua pemimpin Palestina.

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, seperti dikutip laman Mehrnews, Selasa (28/1/2020) mengatakan Kesepakatan Abad merupakan agresi baru Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina.

"Melawan prakarsa tersebut dan membela kepentingan bangsa Palestina, membutuhkan sikap dan keputusan yang berani dari para pejabat Palestina," tambahnya.

Barhoum menegaskan bahwa perlawanan dengan aksi nyata harus ditingkatkan di seluruh wilayah Palestina, dan Otorita Ramallah juga harus mengambil sikap resmi mengenai Kesepakatan Abad.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, Quds akan diserahkan kepada Israel, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Jihad Islam: Kesepakatan Abad Tidak Bernilai !

Anggota Biro Politik Jihad Islam Palestina menyebut keputusan Presiden AS Donald Trump mengenai kesepakatan abad tidak bernilai, dan prakarsa tersebut tidak akan bisa menghalangi perjuangan bangsa Palestina.

Sheikh Nafiz Azzam hari Sabtu (25/1/2020) mengatakan bahwa prakarsa kesepakatan abad tidak akan bisa dijalankan, sebab akan berhadapan dengan perlawanan Palestina dan umat Islam.

"Gagasan menyerahkan nasib al-Quds kepada kelompok selain Muslim sekedar ilusi belaka," ujar Sheikh Azzam.

Jihad Islam dan gerakan perlawanan Palestina akan segera mengubah perimbangan kekuatan demi kepentingan Palestina.

Netanyahu: Kesepakatan Abad, Peluang yang Hanya Sekali !

Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu menyebut prakarsa damai Presiden AS, Donald Trump "Kesepakatan Abad" sebagai kesempatan bagi Israel yang tidak akan pernah terjadi lagi.

Benjamin Netanyahu dalam perjalanannya menuju AS kepada wartawan Sabtu (25/1/2020) mengatakan bahwa kunjungannya tersebut membawa misi penting dan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menentukan  masa depan Israel.

 "Kesempatan seperti itu hanya akan terjadi sekali dalam sejarah," ujar Netanyahu.

Surat kabar rezim Zionis Israel merespon pemberitaan sejumlah media terkait rencana peluncuran proyek Kesepakatan Abad dan menulis, langkah ini mungkin saja akan memicu konfrontasi militer dengan rakyat Palestina.

Wartawan koran Yedioth Ahronoth, Ron Ben-Yishai memperingatkan kemungkinan pecahnya ketegangan militer dengan rakyat Palestina jika proyek Kesepakatan Abad jadi diluncurkan.

Ron Ben-Yishai menulis, pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Ketua Aliansi Biru Putih Benny Gantz yang dilakukan dalam rangka persiapan peluncuran proyek Kesepakatan Abad, bisa memanaskan situasi di Palestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

Menurut Ben-Yishai, Israel tidak boleh termakan tipuan Amerika, benar bahwa proyek Trump itu membantu Israel menguasai wilayah pendudukan tahun 1967, tapi hubungan Israel dengan rakyat Palestina akan memasuki fase instabilitas.

Jet Tempur Rezim Zionis kembali Serang Gaza

Jet-jet tempur rezim Zionis kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada Minggu (26/1/2020) malam.

Sumber-sumber Palestina menyatakan jet-jet tempur Israel menyerang daerah Rafah di selatan Gaza. Belum ada laporan korban jiwa atau dampak kerusakan akibat serangan tersebut.

Militer Israel mengklaim bahwa serangan itu merupakan respon terhadap peluncuran balon api dan penembakan sebuah roket dari Gaza ke wilayah selatan Palestina pendudukan.

Jet tempur, helikopter, drone, dan artileri Israel berulang kali menyerang sejumlah titik di Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Serangan itu selalu dilakukan dengan alasan tak berdasar.

Sejauh ini, serangan rezim Zionis ke Gaza telah menggugurkan dan menciderai ribuan warga Palestina.

Jalur Gaza diblokade oleh Israel dari darat, laut, dan udara sejak 2006 dan tindakan itu telah menciptakan krisis kemanusiaan di kawasan.

Mufti Yaman Kecam Kedekatan Saudi dengan Israel

Mufti Yaman mengecam upaya terbuka Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel.

Shams Al Din Sharaf Al Din sebagaimana dikutip stasiun televisi Al Manar menuturkan, normalisasi hubungan beberapa negara Teluk Persia dengan Zionis sampai pada tingkat dimana beberapa dari mereka yang mengaku ulama Islam, mendoakan Israel.

Sekjen Muslim World League, MWL yang juga mantan menteri peradilan Saudi, Syeikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa menjadi pemimpin Muslim pertama yang mengunjungi kamp konsentrasi Yahudi di Auschwitz, Polandia untuk memperingati 75 tahun pembebasan kamp tersebut, di Hari Peringatan Holocaust Internasional.

Mufti Yaman menegaskan, Saudi dan beberapa negara Arab Teluk Persia berusaha sekuat tenaga memulihkan hubungan dengan Israel. Kami menyaksikan aktivitas Saudi di Al Quds, dan kami juga menyaksikan seorang Yahudi di Masjid Nabawi. Sekarang sudah jelas bagi umat Islam, para penguasa Teluk Persia adalah pengkhianat.

Hizbullah Lebanon: Rakyat Irak Bersatu Usir AS

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassim mengatakan, rakyat Irak tidak ingin menyerahkan nasibnya kepada Gedung Putih, oleh karena itu mereka bersatu menuntut pengusiran pasukan AS dari negaranya.

"Bangsa Irak Jumat lalu kembali mengecam kehadiran agresor AS di negaranya, dan menegaskan integritas teritorial, kedaulatan, dan persatuan nasionalnya," ujar Sheikh Naim Qassim.

"Penembakkan drone AS dan serangan rudal terhadap pangkalan militer AS di Irak, Ain Al-Assad oleh Iran menunjukkan bahwa Washington tidak dapat membalasnya, karena mereka tahu akan menghadapi tindakan tegas oleh Republik Islam jika melakukannya," tegas Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon.

Pada Jumat pagi (24/1/2020)  jutaan warga Irak turun ke ke jalan untuk menuntut pengusiran pasukan Amerika Serikat dari negaranya.

Partisipasi jutaan warga Irak dari berbagai kalangan, agama dan mazhab, baik mazhab Syiah maupun Sunni dalam unjuk rasa tersebut menunjukkan dukungan kuat rakyat Irak terhadap Front Muqawama

Trump dalam Kesulitan karena Militer AS Ditolak Rakyat Irak

Wakil ketua Parlemen Irak, Hassan Karim al-Kaabi mengatakan penolakan jutaan warga Irak terhadap kehadiran militer AS telah membuat Donald Trump dalam kesulitan, dan protes Jumat lalu merupakan wujud penentangan keras bangsa Irak terhadap kebijakan Washington.

Al-Kaabi dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (26/1/2020), menuturkan AS dan mesin-mesin propagandanya berusaha meremehkan aksi protes rakyat Irak, tapi mereka tidak mampu menghalangi bangsa ini berbicara kepada dunia.

"Para demonstran telah mengeluarkan deklarasi untuk penarikan pasukan AS dan parlemen Irak akan berusaha melaksanakan deklarasi ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa parlemen Irak akan segera meninjau ulang isi kesepakatan keamanan dengan negara lain termasuk kerja sama di bidang intelijen dan pelatihan.

Jumat lalu, jutaan warga Irak turun ke jalan-jalan di kota Baghdad untuk menuntut pengusiran pasukan AS dari negara mereka.(PH)