Transformasi Asia Barat 13 Juni 2020

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya kesepakatan antara Washington dan Baghdad mengenai penarikan pasukan AS dari Irak.

Selain itu, Netanyahu menjalankan aneksasi Tepi Barat secara bertahap, Palestina menyerukan dukungan internasional untuk menjegal aneksasi Tepi Barat, Hamas melancarkan empat stretegi menghadapi rezim Zionis, militer Suriah melanjutkan operasi sapu bersih teroris, presiden Suriah memecat Perdana Menteri Imad Khamis, para petinggi Lebanon mengecam upaya sejumlah kalangan yang menyulut konflik sektarian, dan puluhan ribu warga Yaman meninggal dunia digempur Arab Saudi.

 

 

Inilah Hasil Kesepakatan Washington-Baghdad tentang Pasukan AS

Pemerintah Irak hari ini mengumumkan hasil kesepakatan antara Baghdad dan Washington mengenai nasib pasukan AS di Irak.

Pembicaraan strategis kedua pihak dalam bentuk video konferensi yang berlangsung Kamis malam dihadiri oleh Abdul Karim Hashem mewakili pemerintah Irak dan David Hill mewakili pemerintah AS.

Amerika Serikat dan Irak dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan Jumat (12/6/2020) menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencari pangkalan permanen maupun kehadiran militer permanen di Irak.

Selain itu, Amerika Serikat juga akan mengurangi jumlah pasukannya di Irak dalam beberapa bulan mendatang.

Setelah pertemuan ini, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menegaskan bahwa Washington akan berkomitmen untuk menarik pasukan AS dari Irak.

Parlemen Irak mengesahkan aturan mengenai pengusiran pasukan AS dari negara Arab ini pada 5 Januari 2020.

Rakyat Irak juga menggelar aksi unjuk rasa pada 25 Januari 2020 menuntut penarikan pasukan AS dari negaranya.

 

 

Netanyahu Jalankan Aneksasi Tepi Barat Bertahap

Menyikapi gencarnya tekanan komunitas internasional untuk menghentikan plot aneksasi daerah Tepi Barat yang dilakukan rezim Zionis, Benjamin Netanyahu melakukan proses pencaplokan tersebut secara bertahap.

Times of Israel mengutip pernyataan pejabat senior rezim Zionis melaporkan Benjamin Netanyahu pada awalnya hanya akan menganeksasi tiga wilayah Tepi Barat yang tidak mencakup Lembah Yordan dan wilayah lain dari pemukiman Zionis.

Para pejabat zionis mengatakan Netanyahu pada tahapan ini hanya fokus untuk mencaplok daerah Ma'ale Adumim, Ariel dan Gush Etzion.

Koran Israel Hayom juga melaporkan jadwal rencana aneksasi Tepi Barat ditetapkan untuk periode tiga bulan dari Juli hingga September 2020.

Implementasi rencana pencaplokan Tepi Barat memicu gelombang baru perlawanan Palestina dan mendapat tentangan keras dari Uni Eropa, Rusia, Cina dan Yordania.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Partai Biru dan Putih Benny Gantz April lalu sepakat untuk mulai memperluas aneksasi Tepi Barat pada awal Juli, termasuk Lembah Jordan dan semua pemukiman Zionis di Tepi Barat.

 

 

Palestina Serukan Dukungan Internasional Jegal Aneksasi Tepi Barat

Menteri Luar Negeri Otorita Palestina, Riyad Al-Maliki menyerukan pembentukan Front internasional demi menggagalkan plot Israel untuk mencaplok Tepi Barat.

Menurut kantor berita Palestina Maan melaporkan, Riyad Al-Maliki dalam konferensi video Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hari Rabu (10/6/2020) mengatakan rencana rezim Zionis untuk mencaplok tanah Palestina dan menggabungkannya sebagai wilayah pendudukan harus dicegah sehingga tidak akan pernah terwujud.

Al-Maliki menekankan perlunya semua langkah politik, hukum, diplomatik dan ekonomi yang diambil demi menggagalkan plot aneksasi Israel tersebut.

Menteri luar negeri Palestina juga meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, Dewan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Internasional untuk menginterogasi dan menuntut para pejabat Israel atas langkah ilegalnya di Tepi Barat.

Rezim Zionis Israel bermaksud untuk menganeksasi sebagian daerah Tepi Barat dan menjadikannya sebagai wilayah pendudukan.

 

 

Hamas Lancarkan Empat Strategi Lawan Rezim Zionis

Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas mengungkapkan empat strategi gerakan perlawanan Palestina menghadapi rezim Zionis Israel.

Pertama, keluar dari Kesepakatan Oslo dan mengakhiri komitmen berdasarkan perjanjian ini. Langkah tersebut juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Palestina lainnya, termasuk Mahmoud Abbas, Kepala Otoritas Palestina, juga Perdana Menteri Otonomi Palestina di Ramallah, Mohammad Shtayyeh yang disampaikan langsung kepada rezim Zionis. Kesepakatan abad dan rencana pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat menunjukkan kegagalan strategi kompromi dengan rezim Zionis. Penarikan diri dari Kesepakatan Oslo menandai akhir dari setiap kompromi dengan Israel.

Kedua, Hamas melancarkan proyek perlawanan komprehensif terhadap rezim Zionis dengan memperkuat solidaritas rakyat, media, politik, ekonomi dan perlawanan bersenjata.

Ketiga, mempertimbangkan kembali struktur Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sehingga mencakup semua kelompok nasional dan Islam di Palestina. Strategi ini berarti membangun kembali pemerintahan persatuan nasional Palestina.

Keempat, pembentukan koalisi regional dengan dimensi Arab-Islam dalam membela Palestina. Sebenarnya, langkah ini harus dilaksanakan oleh aktor-aktor non-Palestina, tetapi tampaknya sulit untuk dijalankan karena beberapa negara Arab justru berupaya melakukan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Meskipun demikian, pembentukan koalisi regional untuk membela Palestina tidak harus terdiri dari semua negara Arab, tetapi negara-negara Muslim yang menentang Kesepakatan Abad bisa bergabung dalam koalisi ini demi memperkuat barisan pembela Palestina.

 

 

Militer Suriah Lanjutkan Operasi Sapu Bersih Teroris

Angkatan bersenjata Suriah berhasil membebaskan beberapa daerah di provinsi Hama dari cengkeraman kelompok teroris dalam operasi penumpasan kelompok teroris yang dilancarkan di wilayah barat laut negara ini.

Pasukan Suriah memasuki wilayah timur gurun al-Salamiyah di provinsi Hama dan berhasil membebaskan desa Al-Rawda dan Jani Elelbawi dari pendudukan para teroris.

Selama beberapa hari sebelumnya, tentara Suriah juga berhasil membebaskan berbagai desa di provinsi Hama dari pengaruh kelompok teroris.

Krisis di Suriah meletus sejak 2011 yang dipicu oleh serangan besar-besaran kelompok-kelompok teroris yang didukung Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.

Pemerintah Damaskus yang didukung Republik Islam Iran dan Rusia berhasil menghancurkan kelompok teroris Daesh yang pernah menguasai sebagian daerah Suriah, dan menjaga keutuhan teritiorial negara Arab ini.

 

 

Presiden Suriah Memecat Perdana Menteri Imad Khamis

Presiden Suriah Bashar al-Assad memecat Perdana Menteri Imad Khamis dari jabatannya pada hari Kamis (11/6/2020).

Seperti dilaporkan kantor berita IRIB, Presiden Assad kemudian mengangkat Menteri Sumber Daya Air Suriah, Hussein Arnous sebagai perdana menteri sementara. Arnous akan memimpin pemerintahan Suriah sampai terpilihnya parlemen baru.

Khamis dikritik oleh masyarakat dan bahkan pemerintah karena meningkatnya angka inflasi dan anjloknya nilai tukar mata uang Suriah di hadapan valuta asing.

Pemilu ketiga parlemen Suriah rencananya diselenggarakan pada 11 April lalu, tetapi diundur hingga 20 Mei 2020 karena wabah virus Corona. Namun, presiden Suriah kembali menunda pemilu sampai bulan Juli karena alasan yang sama.

 

 

Para Petinggi Lebanon Kecam Upaya Menyulut Konflik Sektarian

Presiden Lebanon Michel Aoun, menyatakan setiap upaya untuk memicu konflik sektarian dan serangan terhadap simbol agama setiap mazhab adalah serangan terhadap seluruh Lebanon.

Sekelompok orang yang dicurigai pada Sabtu kemarin, berniat melakukan aksi kerusuhan dan kekacauan, mereka turun ke jalan-jalan di kota Beirut. Mereka meneriakkan kata-kata berbau kebencian mazhab dan kelompok, lalu terlibat bentrokan dengan aparat keamanan Lebanon.

Aoun dalam pidatonya hari Ahad (7/6/2020), mengatakan insiden yang terjadi kemarin di Beirut merupakan sebuah alarm tanda bahaya bagi semua orang Lebanon.

"Kita tidak boleh terjebak dalam perangkap fitnah dan perang saudara," imbuhnya.

Dia mencatat bahwa kekuatan Lebanon terletak pada persatuan nasional dan para pejabat harus mengakhiri perseteruan politik.

Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri dalam mereaksi peristiwa di Beirut mengatakan, siapa pun yang merusak persatuan Lebanon, ia telah menjalankan misi Zionis.

Gerakan Hizbullah dan Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab mengecam tindakan para pengobar fitnah dan orang-orang yang menginginkan pecahnya konflik sektarian di Lebanon.

 

 

Puluhan Ribu Warga Yaman Meninggal Dunia Digempur Arab Saudi

Sebuah lembaga hak asasi manusia menyatakan bahwa lebih dari 43 ribu warga Yaman meninggal dunia dan terluka selama 1.900 hari serangan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Lembaga HAM, Ain al-Insaniyah dalam sebuah laporan pada Jumat (12/6/2020) mengatakan sejak koalisi Saudi memulai agresinya ke Yaman pada 26 Maret 2015, 16.672 warga sipil meninggal dunia, di mana 3.742 dari mereka anak-anak dan 2.364 perempuan.

"Jumlah korban luka mencapai 26.079 orang, di mana 3.992 dari mereka anak-anak dan 2.742 perempuan," tambahnya.

Lembaga PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) sebelumnya mengumumkan sejak Januari 2020 sampai sekarang, lebih dari 94.000 orang di berbagai wilayah Yaman terlantar dan terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Arab Saudi dengan dukungan AS, Uni Emirat Arab, beberapa negara lain menyerang Yaman sejak Maret 2015 dan kemudian memblokade negara itu dari jalur darat, laut, dan udara. (PH)