Mencermati Dampak Kunjungan al-Kadhimi ke AS

Kunjungan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Donald Trump digelar ketika ada kontradiksi antara apa yang diklaim dan fakta.

Donald Trump Maret 2017 di Gedung Putih menjadi tuan rumah Haider al-Abadi, mantan PM Irak. Ketika al-Kadhimi berkunjung ke Washington dan bertemu dengan Trump, presiden AS ini sebelumnya menolak menerima Adel Abdul Mahdi, mantan PM Irak di Amerika.  

Abdul Mahdi tahun 2019 dijadwalkan berkunjung ke Washington, namun tanggal kunjungannya tiga kali di perpanjang dan pada akhirnya kunjungan ini batal karena Abdul Mahdi selama kunjungan mendadak presiden Amerika akhir Desember 2018 ke Irak tidak bersedia menemuinya di pangkalan militer Ain al-Asad.

Keamanan dan ekonomi merupakan dua agenda utama kunjungan al-Kadhimi dan pertemuannya dengan presiden AS. Ia berkunjung ke AS di saat salah satu tuntutan penting dan serius mayoritas faksi politik dan rakyat Irak adalah penarikan pasukan Amerika dari negara ini. Tuntutan ini juga merupakan salah satu keputusan parlemen Irak.

Bagaimanapun juga ancaman terhadap militer dan bahkan kedubes Amerika di Irak juga terus meningkat di tahun 2020. Baik Trump maupun al-Kadhimi menyadari kondisi rentan pasukan Amerika di Irak. Dengan demikian ada kontradiksi nyata antara kebijakan yang diumumkan dan dipraktekkan presiden AS dan perdana menteri Irak di bidang keamanan.

Trump berjanji kepada al-Kadhimi akan menarik pasukan Amerika secara bertahap selama tiga tahun, namun ini sekedar klaim. Faktanya adalah Trump dan presiden Amerika sesudahnya, bahkan jika Trump gagal menang, akan bertahan dan  berusaha tetap bercokol di Irak. Kontradiksi ini bahkan terlihat nyata di statemen dan pandangan kedua pihak. Misalnya di statemen bersama al-Kadhimi dan Trump disebutkan, “Kerja sama keamanan kami, membentuk sebuah dasar dan sendi-sendi untuk memperluas upaya kerja sama di sektor ekonomi, kemanusiaan, politik dan budaya.”

Pendekatan ini juga ditekankan di statemen eksklusif Gedung Putih, “Kerja sama keamanan juga upaya kedua negara untuk memperluas hubungan ekonomi, kemanusiaan, politik dan budaya.

Al-Kadhimi dan Trump seraya menekankan penarikan pasukan AS dari Irak selama tiga tahun mendatang, berusaha mencegah melemahkan posisi internal perdana menteri Irak serta mencegah meningkatnya represi rakyat serta faksi muqawama kepada dirinya. Meski demikian, faksi muqawama Irak di statemennya seraya mengkritik sikap al-Kadhimi terkait militer Amerika di pertemuan dengan Trump menyatakan, “Kami terkejut bahwa pertemuan al-Kadhimi dan Trump tidak mencakup agenda implementasi keputusan penarikan penuh militer Amerika.”

Di sektor ekonomi, apa yang disepakati kedua pihak tidak akan memperkuat posisi al-Kadhimi di dalam negeri. Prestasi terpenting ekonomi kunjungan ini adalah kesepakatan 8 miliar dolar untuk investasi di sektor energi di Irak di mana lima perusahaan Amerika akan menanam investasi mereka di sektor ini. Investasi ini sejatinya dimaksudkan untuk mengurangi impor listrik Irak dari Iran, ketimbang untuk memenuhi kebutuhan negara ini di bidang listrik.

Padahal saat ini perusahaan Amerika General Electric penguasa penuh listrik Irak dan memiliki kontrak di bidang ini, namun sampai saat ini Irak masih mengalami kekurangan besar di sektor listrik. Tak diragukan lagi, jika tidak ada dukungan dan bantuan Republik Islam Iran yang mengekspor listriknya ke Irak, maka kondisi negara ini akan sangat buruk dan tidak mampu memenuhi kebutuhan listriknya.

Mengingat kondisi ini, Hazim al-Janabi, salah satu pemimpin Front Penyelamatan dan Pembangunan Irak seraya memperingatkan potensi hasil sebaliknya dari kunjungan Mustafa al-Kadhimi ke AS mengatakan, “Kunjungan ini sebuah sandiwara dan tidak memiliki keuntungan apapun bagi bangsa Irak.” (MF)