Statemen Kontroversial Menlu Arab Saudi soal Perang Yaman

Faisal bin Farhan Al Saud, menteri luar negeri Arab Saudi dalam sebuah statemen kontroversial, dari satu sisi mengklaim Riyadh ingin menghentikan perang Yaman dan dari sisi lain, menyambut pelabelan teroris terhadap Ansarullah oleh mantan pemerintahan Amerika.

Arab Saudi menginvasi Yaman sejak Maret 2015. Perang ini menimbulkan tragedi kemanusiaan paling besar di abad 21. Lebih dari 100 ribu orang tewas, ribuan lainnya terluka dan sekitar empat juta orang mengungsi serta hancurnya infrastruktur kehidupan rakyat merupakan dampak nyata dari perang yang dikobarkan Saudi terhadap Yaman. Menlu Arab Saudi di statemen terbarunya menyatakan kesiapan negaranya mengakhiri perang ini.

Alasan terpenting dari sikap menlu Saudi berkaitan dengan ketakutan Al Saud akan dampak berlanjutnya perang. Al Saud memulai perang di era pemerintahan Barack Obama di AS dan melanjutkan perangnya ini di periode Presiden Donald Trump tanpa ada represi asing. Amerika memiliki saham besar di tragedi kemanusiaan besar Yaman dan di sisi lain, dukungan Washington terhadap kejahatan Al Saud membuat klaim AS soal sikapnya yang mendukung nilai-nilai dan norma HAM secara praktis dipertanyakan.

Sepertinya pemerintahan baru Amerika ingin memulihkan citranya yang tercoreng dan sekaitan dengan ini ada potensi jika Gedung Putih merevisi kebijakan Washington terkait perang di Yaman. Salah satu jubir Kemenlu AS mengatakan, departemen ini mulai mengkaji pelabelan teroris Ansarullah oleh pemerintahan AS terdahulu. Menurutnya Deplu AS tengah mempercepat pembahasan masalah ini sehingga dapat mengambil keputusan terkait isu tersebut.

Gary Sick, dosen Universitas Colombia dan anggota Dewan Keamanan Nasional AS di pemerintahan Gerald Ford, Jimmy Carter dan Ronald Reagen mengatakan, Joe Biden menentang keras ide perang terhadap Yaman dan kini berencana mengakhiri perang ini. Gary Sick menekankan, jika Amerika, Inggris dan Perancis memutus dukungan logistiknya kepada Arab Saudi, Riyadh tidak akan mampu memelihara jet tempur dan peralatan perangnya, serta negara ini akan kesulitan dan tidak akan mampu bertahan lama.

Mengingat berbagai pandangan terkait potensi perubahan kebijakan Amerika di perang Yaman, Arab Saudi ketakutan akan berlanjutnya perang dan eskalasi represi global terhadap Riyadh serta menlu negara ini menyatakan kesiapan negaranya untuk mengakhiri perang.

Isu lain adalah menlu Arab Saudi mengklaim bahwa Koalisi Arab tidak menjadi penghalang gencatan senjata di Yaman, tapi justru Ansarullah yang merupakan kendala utama bagi kesepakatan gencatan senjata di negara yang dilanda perang ini. Ia juga memuji dan membela langkah Mantan presiden AS Donald Trump yang mencantumkan Ansarullah di list kelompok teroris di akhir masa jabatannya.

Bagian dari statemen menlu Arab Saudi ini menunjukkan bahwa Riyadh kewalahan di perang Yaman. Al Saud menuding Ansarullah menjadi penghalang gencatan senjata, padahal kubu muqawama tersebut hingga kini beberapa kali, termasuk pasca kesepakatan Desember 2018 Stockholm, Swedia tetap komitmen terhadap gencatan senjata yang diinginkan PBB ini dan melaksanakannya. Arab Saudi dengan melanjutkan serangan hariannya ke Yaman telah melanggar kesepakatan gencatan senjata, sementara pemerintahan penyelamatan nasional Yaman hanya bertindak membela diri dari serangan tersebut.

Dalam hal ini, sambutan menlu Arab Saudi atas pelabelan teroris terhadap Ansarullah oleh pemerintahan Donald Trump juga sangat kontradiktif dengan klaim Faisal bin Farhan untuk mengakhiri perang, karena mengakhiri perang tanpa perundingan dengan Ansarullah dan melibatkannya di struktur kekuasaan Yaman, tidak mungkin dilakukan. (MF)