Amerika Tinjauan dari Dalam, 2 Oktober 2021

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai perjanjian pengendalian senjata antara AS dengan Rusia.

Isu lain tentang permintaan AS terhadap Cina supaya mengurangi impor minyaknya dari Iran, Macron menegaskan Eropa tidak boleh memercayai AS di bidang keamanan, Kuba memiinta Biden membatalkan sanksi di era Trump, Cina mendesak AS menghentikan serangan udara di Afghanistan dan AS mencabut sejumlah sanksi terhadap Taliban.

Rusia Tuding AS Rusak Struktur Pengendalian Senjata Global

Rusia menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas melemahnya perjanjian pengendalian senjata di dunia.

“Hubungan antara pemilik senjata nuklir sudah sangat tegang karena hancurnya fondasi struktur kontrol senjata global setelah AS mengejar superioritas militer dan supremasi di bidang lain,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Jumat (1/10/2021).

Hal itu disampaikan Ryabkov dalam sebuah seminar di Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa (GCSP), seperti dilansir kantor berita IRNA.

Rusia dan AS melakukan putaran kedua pembicaraan di Wina pada hari Kamis untuk membahas masalah pengendalian senjata strategis.

Ryabkov mengatakan kepada wartawan seusai pertemuan bahwa Moskow dan Washington masih punya banyak perbedaan di bidang stabilitas strategis.

Namun, Moskow dan Washington berkomitmen melanjutkan pembicaraan tersebut. Putaran pertama pembicaraan berlangsung pada 28 Juli lalu setelah pemimpin dari kedua negara bertemu di Jenewa pada bulan Juni.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin, sepakat untuk memulai Dialog Stabilitas Strategis dengan tujuan meletakkan dasar bagi pengendalian senjata di masa depan.

Reuters: AS Minta Cina Kurangi Impor Minyak dari Iran

Amerika Serikat mengaku siap kembali ke perundingan Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir JCPOA, namun pada saat yang sama meminta Cina untuk mengurangi impor minyak dari Iran.

"Pembelian minyak yang dilakukan perusahaan-perusahaan Cina dari Iran, meski ada sanksi AS yang bertujuan mencegah transaksi ini, diduga telah membuat perekonomian Iran bertahan sampai sekarang," tulis Reuters, Rabu (29/9/2021).

 Seorang pejabat senior AS yang tidak ingin diungkap identitasnya, Selasa kepada Reuters mengatakan, "Kami mengetahui pembelian minyak yang dilakukan perusahaan-perusahaan Cina dari Iran."

 Ia menambahkan, "Kami sudah menggunakan wewenang kami untuk membalas upaya lari dari sanksi Iran, termasuk mereka yang melakukan transaksi perdagangan dengan Cina, dan jika diperlukan kami akan melanjutkan langkah ini."

 "Akan tetapi secara diplomatik, kami juga sudah membicarakan tentang kebijakan Iran dengan Cina, sebagai bagian dari dialog bilateral, dan menurut kami secara umum, metode ini adalah metode paling efektif untuk mengatasi kekhawatiran kami," ujarnya.

Di sisi lain, seorang pejabat Eropa kepada Reuters mengatakan, Cina melindungi Iran, dan salah satu masalah utama Barat adalah sebarapa banyak Cina membeli minyak dari Iran.

Macron Tegaskan Eropa Tak Boleh Percayai AS di Bidang Keamanan

Presiden Prancis mengumumkan, masalah kapal selam dengan Australia tidak akan mengubah strategi Paris di kawasan Indo-Pasifik, dan Eropa harus bertumpu pada diri sendiri di bidang keamanan dan pertahanan.

Dikutip AFP, Selasa (28/9/2021), Emmanuel Macron saat menandatangani kontrak pembelian tiga kapal perang Prancis, Belharra oleh Yunani, bersama Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menuturkan, sebagai bagian dari strategi penguatan hubungan dua negara, dan dalam kerangka pertahanan atas kepentingan di Laut Mediterania, Athena membeli tiga fregat dari Prancis.

Macron menambahkan, “AS hanya mengejar kepentingan pribadinya, maka dari itu kami juga mengejar kepentingan kami. Negara-negara Eropa harus belajar dari masalah ini, dan harus bertanggung jawab atas pertahanannya masing-masing.”

Sejumlah banyak pemimpin negara Eropa menginginkan pembentukan pasukan pertahanan yang terlepas dari NATO, akibat kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump. Masalah ini semakin menguat setelah penarikan AS dari Afghanistan.

Kuba Minta Biden Batalkan Sanksi Era Trump

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez meminta pemerintah Biden untuk mencabut sanksi yang diterapkan terhadap Havana selama kepemimpinan Trump.

Rodriguez dalam wawancara dengan MSNBC, Kamis (30/9/2021) malam, menganggap berlanjutnya sanksi terhadap Kuba selama pandemi Covid-19 sebagai kesalahan besar.

"Sangat disayangkan bahwa Presiden Joe Biden tidak dapat menerapkan kebijakannya sendiri terhadap Kuba, yang biasanya bisa berbeda dari pemerintahan AS sebelumnya," ujarnya seperti dikutip IRNA.

Rodriguez menjelaskan kebijakan AS memulihkan hubungan dengan Kuba di masa mantan Presiden Barack Obama, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan politik yang tajam, hubungan yang berbeda dapat terjalin di antara kedua negara.

Donald Trump memberlakukan lebih dari 200 pembatasan untuk Kuba selama empat tahun memimpin AS. Dia menerapkan kembali pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan Kuba yang telah dicabut oleh Obama.

Trump percaya bahwa pemulihan hubungan Amerika-Kuba di era Obama sebagai "perjanjian sepihak."

Pada tahun terakhir masa jabatannya, Obama menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Kuba dan mencabut beberapa pembatasan setelah setengah abad.

Cina Minta AS Hentikan Serangan Udara di Afghanistan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, serangan drone militer Amerika Serikat di Afghanistan melanggar prinsip menghormati integritas teritorial negara itu.

“AS harus menghormati dan mengakhiri serangan semacam itu terhadap kemerdekaan, kedaulatan nasional, dan integritas wilayah Afghanistan,” kata Hua Chunying dalam menanggapi serangan drone AS di Afghanistan.

Dia menyalahkan AS atas situasi saat ini dan kesengsaraan rakyat Afghanistan.

“Serangan drone yang menewaskan 10 orang di Kabul hanyalah puncak gunung es dari semua tragedi dan kejahatan yang dilakukan AS,” kata Hua pada Kamis (30/9/2021).

Sebelumnya, juru bicara Pentagon mengatakan AS tidak memerlukan izin dari Taliban untuk melancarkan serangan udara di Afghanistan.

Taliban telah memperingatkan AS dengan menyatakan bahwa berlanjutnya penerbangan ilegal drone di wilayah udara Afghanistan akan memiliki konsekuensi bagi Washington.

Tanpa menyebutkan konsekuensi yang bakal diterima Washington, Taliban menegaskan bahwa AS telah melanggar semua hukum internasional dan kewajibannya kepada Taliban di bawah perjanjian Doha.

AS Cabut Sejumlah Sanksi terhadap Taliban

Amerika Serikat mencabut beberapa sanksi terhadap Taliban, termasuk izin pengiriman makanan dan obat-obatan ke Afghanistan.

Reuters hari Sabtu (26/9/2021) melaporkan, Departemen Keuangan AS mencabut beberapa sanksi terhadap Taliban di bawah tekanan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF dan Program Pangan Dunia (FAO).

Amerika Serikat telah mengizinkan impor obat-obatan dan makanan ke Afghanistan, meskipun masih membekukan cadangan devisa Bank Sentral Afghanistan senilai $10 miliar yang berada di luar negeri.

Amerika Serikat mengatakan tidak akan membuka akses Taliban terhadap aset Bank Sentral Afghanistan.

Dengan jatuhnya pemerintahan Ashraf Ghani, masalah ekonomi semakin menghimpit rakyat Afghanistan.

Bantuan kemanusiaan ke Kabul telah dihentikan sejak Taliban mengambilalih kekuasaan Afghanistan.(PH)