Laporan Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan ke Dewan Keamanan
Dalam laporannya ke Dewan Keamanan PBB, utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons menyatakan keraguan tentang kemampuan pemerintah sementara Taliban untuk menangani kelompok teroris ISIS. Selain itu, katanya, setelah Taliban menguasai Afghanistan, masyarakat Afghanistan merasa dilupakan oleh dunia internasional.
Sidang Dewan Keamanan PBB tentang Afghanistan diadakan untuk mendengarkan laporan utusan khusus PBB untuk Afghanistan. Pada saat yang sama, Afghanistan masih menghadapi serangan teroris oleh Daesh (ISIS) dan situasi rakyat Afghanistan mengkhawatirkan.
Menurut Lyons, satu-satunya jalan keluar dari situasi saat ini di Afghanistan adalah Taliban mencoba bernegosiasi dengan semua kelompok politik dan membentuk pemerintahan inklusif yang terdiri dari semua kelompok etnis dan kelompok politik Afghanistan.
Dalam hal ini, Pir Mohammad Mollazehi, seorang pakar masalah politik percaya bahwa:
"Terkait dengan perluasan pengaruh dan aktivitas Daesh di Afghanistan, bukan hanya rakyat negara ini, tetapi juga negara-negara di kawasan dan PBB prihatin. Karena keamanan rakyat Afghanistan dan kawasan akan benar-benar terganggu dan semua orang akan rugi dalam situasi ini."
Kenyataannya adalah bahwa PBB tidak memiliki perangkat eksekutif yang diperlukan untuk menerapkan kebijakannya di Afghanistan. Sementara laporan yang dikirim oleh utusan organisasi ini ke Afghanistan hanya mencerminkan situasi di Afghanistan untuk anggota Dewan Keamanan PBB, yang kebijakannya terutama dipengaruhi oleh kebijakan AS.
Oleh karena itu, rakyat Afghanistan tidak bisa mengharapkan hasil dari laporan Lyons kepada Dewan Keamanan untuk memperbaiki situasi mereka.
Dalam laporannya ke Dewan Keamanan PBB, utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons menyatakan keraguan tentang kemampuan pemerintah sementara Taliban untuk menangani kelompok teroris ISIS. Selain itu, katanya, setelah Taliban menguasai Afghanistan, masyarakat Afghanistan merasa dilupakan oleh dunia internasional.
Dengan demikian, kunci penyelesaian masalah Afghanistan tetap berada di tangan kelompook Taliban, yang ingin membebaskan uangnya dan memperbaiki situasi ekonomi Afghanistan.
Karenanya, kelompok ini harus mengambil langkah penting dan efektif untuk mendapatkan kepercayaan global terhadap kebijakannya mengenai pemerintahan di Afghanistan. Tidak diragukan lagi, negara-negara tetangga Afghanistan, terutama yang mempengaruhi Taliban, harus bekerja untuk mendorong kelompok tersebut.
Mohsen Pak Ayin, pakar masalah politik, dalam hal ini percaya bahwa:
"Negara-negara tetangga Afghanistan, secara langsung atau tidak langsung, harus menyampaikan pandangan mereka tentang pembentukan pemerintah inklusif dan bagaimana pembentukannya kepada Taliban, serta mengadopsi visi bersama tentang masalah ini."
Sekalipun demikian, desakan berulang-ulang masyarakat internasional untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan menunjukkan bahwa klaim Taliban dalam hal ini telah gagal mendapatkan kepercayaan internasional.
Meskipun dari sudut pandang kelompok ini, masing-masing negara memiliki definisi yang berbeda tentang pemerintahan inklusif, pembentukan pemerintahan semacam itu di setiap negara sejalan dengan pola dan perilaku yang diterima secara universal yang tidak dapat dikecualikan oleh Taliban.
Dengan demikian, pembentukan partai-partai dan penyelenggaraan pemilihan umum serta penghormatan terhadap hak-hak semua warga negara, terutama perempuan, merupakan salah satu ciri pemerintahan yang inklusif di mana semua anggota masyarakat memiliki kedamaian dan kenyamanan di bawah payung dan perlindungannya.