Amerika Tinjauan dari Dalam, 5 Februari 2022

Perkembangan di Amerika Serikat dalam sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu di antaranya, AS Umumkan Pembebasan Sanksi Nuklir terhadap Iran.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, AS Keluarkan Tanker Pengangkut Minyak Iran dari Daftar Sanksi, AS Ingin Tetapkan Qatar sebagai Sekutu Utama Non-NATO, Presiden AS Minta Taliban Bebaskan Tentaranya, AS Tak Terima Israel Disebut Rezim Apartheid, Tarik Ucapannya, AS: Serangan ke Ukraina Tak akan Segera Terjadi, AS akan Mengirim Jet Tempur dan Kapal Perang ke UEA.

AS Umumkan Pembebasan Sanksi Nuklir terhadap Iran

Seorang pejabat pemerintah AS baru-baru ini mengumumkan kembalinya pembebasan sanksi untuk program nuklir damai Iran.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS Jumat (4/2/2022) malam mengklaim bahwa pembebasan sanksi tidak boleh dianggap sebagai sinyal  bahwa Washington sedang mencari kesepakatan untuk kembali ke JCPOA.

Associated Press melaporkan bahwa  negosiator AS bersiap untuk kembali ke Wina guna menghadiri pembicaraan lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken telah menandatangani beberapa keringanan sanksi terkait dengan kegiatan nuklir sipil Iran. Langkah itu bertujuan untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump yang mengakhiri keringanan sanksi terhadap Tehran

Associated Press menulis bahwa keringanan sanksi ditujukan untuk mendorong Iran kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang dirusak secara sepihak oleh pemerintahan Trump.

Pembicaraan pencabutan sanksi putaran kedelapan dimulai pada 27 Desember 2021, dan para perunding bekerja untuk mengubah ide menjadi dokumen tertulis.

Verifikasi pencabutan sanksi dan pemberian jaminan yang ditekankan Iran merupakan dua isu penting dalam proses negosiasi Wina.

Keputusan baru AS ini memungkinkan perusahaan China, Rusia dan Eropa yang terlibat dalam program nuklir damai Iran dapat melakukannya tanpa khawatir terkena sanksi Washington.

Utusan Khusus AS untuk, Iran Robert Malley di akun Twitter-nya pada Kamis malam menulis, "Dialog yang baik dengan perwakilan Dewan Kerjasama Teluk, Mesir dan Yordania tentang pembicaraan Wina telah dilakukan,".

Pemerintah AS sebelumnya, yang dipimpin oleh Trump, mengejar kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Selain mengembalikan sanksi nuklir terhadap Iran sebelumnya, Trump juga memberlakukan sanksi baru dan menjalankan kebijakan provokatif seperti pembunuhan Letjen Qassem Soleimani, mantan komandan pasukan Quds Korp Garda Revolusi Iran.

AS Keluarkan Tanker Pengangkut Minyak Iran dari Daftar Sanksi

Departemen Keuangan Amerika Serikat menghapus nama sebuah kapal tanker berbendera Liberia yang sebelumnya dimasukan ke dalam daftar sanksi karena mengangkut minyak Iran.

Departemen Keuangan AS, Selasa (1/2/2022) mengumumkan, kapal tanker VLCC OMAN PRIDE berbendera Liberia yang beberapa waktu lalu disanksi karena mengangkut minyak Iran, saat ini sudah dikeluarkan dari daftar sanksi.

Kantor Pengendalian Aset Asing, OFAC yang berada di bawah Depkeu AS mengabarkan, kapal tanker OMAN PRIDE yang sebelumnya berada di ambang sanksi sekunder, sudah dikeluarkan dari daftar sanksi AS.

Pada 13 Agustus 2021, Depkeu AS menyanksi kapal tanker OMAN PRIDE karena dituduh mengangkut minyak Iran, dan memfasilitasi ekspor minyak negara ini.

Menurut klaim Depkeu AS, Mahmood Rashid Amur Al Habsi, warga Oman, telah mengubah sistem identifikasi kapal, memalsukan dokumen transportasi dan menyuap untuk menghindari sanksi AS atas sektor minyak dan pelayaran Iran.

Depkeu AS juga menuduh kapal tanker OMAN PRIDE tiga kali mengangkut minyak dari Iran yaitu pada bulan Januari, Agustus dan Oktober 2020, dan pada 13 Agustus 2021 terlihat di pantai Oman.

AS Ingin Tetapkan Qatar sebagai Sekutu Utama Non-NATO

Presiden Joe Biden mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa ia bermaksud untuk memperkenalkan Qatar sebagai sekutu utama Amerika Serikat di luar NATO.

"Dalam surat itu, Presiden Biden menyatakan bahwa keputusan itu dibuat karena kontribusi Qatar untuk upaya AS di CENTCOM serta pentingnya mempererat kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara," kata pernyataan Gedung Putih seperti dikutip IRNA, Senin (31/1/2022).

"Doha akan menjadi sekutu utama non-NATO bagi Washington," kata Biden dalam pertemuan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Gedung Putih pada hari Senin.

"Saya memberi tahu Kongres bahwa saya akan menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO untuk mencerminkan pentingnya hubungan kita. Saya pikir itu sudah lama tertunda," kata Biden dalam pertemuan itu.

Istilah sekutu non-NATO mengacu pada sekelompok mitra AS yang memiliki hubungan strategis dengan angkatan bersenjata mereka, tetapi bukan anggota aliansi militer Barat itu.

Washington mengklaim bahwa pemberian status ini akan membuat mereka menikmati keuntungan dari segi finansial dan militer.

Presiden AS Minta Taliban Bebaskan Tentaranya

Presiden Amerika Serikat meminta Taliban untuk membebaskan seorang veteran tentara AS, dan mengancam, perundingan tentang pengakuan resmi kelompok ini tergantung pada pembebasan tawanan tersebut.

Joe Biden, Minggu (30/1/2022) meminta Taliban untuk membebaskan veteran marinir AS, Mark Frerichs yang diculik di Afghanistan dua tahun lalu, dan ia menduga Frerichs adalah sandera AS terakhir di Afghanistan.

Mark Frerichs, 59 tahun, mantan marinir AS bekerja lebih dari saru dekade di Afghanistan sebagai seorang insinyur konstruksi, dan ia diculik sebulan sebelum penandatangan penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Februari 2020 lalu.

"Ancaman keamanan terhadap warga Amerika Serikat atau warga sipil sampai kapan pun tidak bisa ditolerir, dan penculikan adalah perbuatan menindas," ujar Biden.

Persiden AS mengancam, "Taliban harus segera membebaskan Mark, sebelum berharap untuk mendapatkan legitimasi. Masalah ini tidak bisa dirundingkan."

AS Tak Terima Israel Disebut Rezim Apartheid

Departemen Luar Negeri AS menolak laporan Amnesty International yang memperkenalkan Israel sebagai rezim apartheid.

"Laporan kami sendiri tidak pernah menggunakan terminologi seperti itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dilansir Reuters, Selasa (1/2/2022).

Dia menegaskan bahwa AS menolak pandangan yang menyebut tindakan Israel sebagai apartheid.

Amnesty International menyatakan dalam laporannya pada hari Selasa bahwa Israel adalah sebuah rezim yang didirikan berdasarkan kebijakan pemisahan etnis, perampasan, dan pengucilan, dan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan ini. Tindakan Israel terhadap Palestina melanggar hukum internasional," kata Direktur Amnesty International, Agnes Callamard ketika mempresentasikan laporan tersebut.

Dia meminta rezim Zionis untuk mengakhiri apartheid terhadap rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan dan menyeru komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan anti-kemanusiaan Israel di Palestina.

"Laporan kami tentang kejahatan Israel merupakan hasil dari empat tahun kegiatan yang terus menerus. Israel harus menghormati hak asasi semua orang, termasuk orang Palestina," tegas Callamard.

Dalam beberapa hari terakhir, ratusan warga Palestina memprotes perampasan tanah dan properti mereka oleh militer rezim Zionis di Gurun Negev.

Diperkirakan ada 300 ribu warga Arab di wilayah Negev, yang mendiami hanya 5 persen dari tanah mereka, sementara 95 persen sisanya telah dirampas oleh rezim penjajah Israel sejak 1948.

Tarik Ucapannya, AS: Serangan ke Ukraina Tak akan Segera Terjadi

Juru bicara Gedung Putih mengatakan, Amerika Serikat tidak lagi menganggap serangan militer terhadap Ukraina akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, sampai sekarang Washington tidak tahu keputusan apa yang sudah diambil Presiden Rusia.

Jen Psaki, Rabu (2/2/2022) malam dalam jumpa persnya menuturkan, pemerintah AS tidak lagi menganggap invasi Rusia terhadap Ukraina akan terjadi dalam waktu dekat.

Dikutip kantor berita RIA Novosti, Psaki menjelaskan, "Kami sudah berhenti menggunakan kata-kata itu (segera), karena ia menyampaikan pesan yang tidak kami inginkan."

Ia menambahkan, "Dalam sebagian besar kasus kami katakan bahwa Presiden Rusia bisa mengeluarkan perintah serangan kapan saja. Ini benar, tapi kami tidak tahu apakah ia sudah mengambil keputusan atau belum."

Pada saat yang sama Jubir Gedung Putih mengabarkan negosiasi yang sudah dilakukan AS dengan eksportir-eskportir gas ke Eropa untuk mengganti Rusia.

Pemerintah Ukraina sejauh ini sudah berulangkali mengatakan bahwa AS bereaksi berlebihan atas ancaman ini, termasuk keputusannya mengevakuasi diplomat-diplomat non-darurat dari Ukraina bulan lalu.

AS akan Mengirim Jet Tempur dan Kapal Perang ke UEA

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Uni Emirat Arab mengumumkan, untuk mendukung UEA dalam menghadapi "ancaman-ancaman yang ada", AS akan mengirim jet tempur dan kapal perang.

Kedubes AS di UEA, Rabu (2/2/2022) mengabarkan, "Setelah beberapa kali serangan Houthi Yaman ke UEA, untuk membantu UEA melawan ancaman yang ada, Washington mengirim kapal perusak yang dilengkapi rudal, dan jet tempur canggih ke kawasan."

Menurut keterangan Kedubes AS, keputusan ini diambil setelah kontak telepon Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Kedubes AS menambahkan, kapal perusak USS Cole akan bergabung dengan pasukan Angkatan Laut UEA di Abu Dhabi, dan pada saat yang sama AS juga akan mengirim jet-jet tempur generasi kelima ke kawasan.

AS selama ini terus menuduh Iran mendukung Ansarullah Yaman, dan dengan berbagai cara membantu koalisi pimpinan Arab Saudi dalam mengagresi Yaman. Sekarang Washington menyebut penempatan peralatan perang di UEA sebagai pesan tegas bahwa AS sekutu strategis UEA di kawasan.

Bela UEA, AS Kirim Jet Tempur Canggih Generasi Kelima

Menteri Pertahanan AS mengumumkan keputusan Washington untuk mengirim jet tempur canggih generasi kelima untuk membantu UEA dalam perang Yaman.

Menurut situs web Pentagon, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menjalin percakapan melalui telepon dengan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada hari Selasa untuk membahas berbagai isu, termasuk masalah Yaman.

Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan, "Dalam pembicaraan ini, Austin meninjau berbagai tindakan Departemen Pertahanan AS untuk mendukung UEA, termasuk intelijen, kerja sama dalam pertahanan udara dan pengerahan kapal perusak USS Cole di Abu Dhabi,"

"Menteri Pertahanan juga memberi tahu Putra Mahkota UEA tentang keputusannya mengirim jet tempur canggih generasi kelima untuk membantu UEA menghadapi ancaman saat ini," kata Kirby.

Menanggapi kejahatan koalisi Saudi-Emirat, militer Yaman melakukan aksi balasan dengan melancarkan operasi Badai Yaman 1,2 dan 3, yang menargetkan kedalaman wilayah Arab Saudi dan UEA.

Militer Yaman melanjutkan serangannya di Uni Emirat Arab setelah Mohammed al-Bakhiti, anggota biro politik  Ansarullah Yaman, mengatakan ada kesepakatan antara Arab Saudi dan UEA yang akan memungkinkan Arab Saudi menyerahkan semua wilayah yang didudukinya di provinsi selatan Yaman, termasuk Shabwa ke UEA, dan sebagai imbalannya, UEA akan menggunakan semua kemampuan militernya seperti di masa lalu di Yaman.