Ukraina Sampaikan Syarat Kesepakatan dengan Rusia
Menjelang perundingan antara delegasi Rusia dan Ukraina di Belarusia, Presiden Ukraina menegaskan niatnya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan meminta pasukan Rusia meninggalkan negaranya.
Presiden Rusia, Volodymyr Zelensky menjelang pembicaraan antara delegasi Rusia dan Ukraina di kota Gomel, Belarusia hari Senin (28/2/2022) mengatakan bahwa masalah utama pembicaraan di Ukraina mengenai gencatan senjata segera dan penarikan Pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
"Negara-negara Eropa memahami bahwa tentara Ukraina membela seluruh Eropa dan kami ingin segera bergabung dengan Uni Eropa," kata Volodymyr Zelinsky, menekankan perlunya dukungan Barat untuk Ukraina.
Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Medinsky, ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan menteri kebudayaan Rusia, tiba di kota Gomel, Belarusia timur, hari Sabtu.
Pejabat Ukraina awalnya menolak untuk mengirim delegasi ke Belarusia, dengan alasan bahwa negosiasi di negara itu tidak pantas, karena pasukan Rusia menggunakan wilayah itu untuk melakukan serangan ke negaranya, tetapi Minsk membantah bahwa pasukannya terlibat dalam operasi militer tersebut.
Kiev dilaporkan menyetujui pembicaraan setelah panggilan telepon hari Minggu antara Presiden Ukraina dan Belarusia Volodymyr Zelensky dan Alexander Lukashenko, tetapi kedatangan tim Ukraina tertunda karena masalah logistik.
Volodymyr Zelinsky hari Minggu mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya bahwa pembicaraan akan selesai, tetapi masih berpikir ada peluang kecil untuk meredakan ketegangan.
Presiden Rusia Vladimir Putin hari Minggu mengatakan bahwa pasukan Rusia mengambil bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina untuk mendukung penduduk wilayah Donbass.
Pada hari Senin, Putin mengeluarkan dekrit yang mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk dari Ukraina.
Wilayah Donetsk dan Luhansk berada di wilayah timur Ukraina yang didominasi etnis Rusia. Kedua wilayah tersebut mendeklarasikan otonomi mereka dari pemerintah pusat Ukraina pada tahun 2014, menyusul kudeta oleh loyalis Barat terhadap pemerintah saat itu.(PH)
