Pars Today

Duta Besar Uni Eropa untuk Afghanistan Andreas von Brandt mengatakan, saat ini, konsensus masyarakat internasional adalah bahwa Taliban tidak akan diakui. Menurutnya, pemerintahan yang inklusif dan pelembagaan demokrasi di Afghanistan adalah syarat agar kelompok ini diakui secara resmi sebagai sebuah pemerintahan.

Von Brandt dalam pertemuan di Parlemen Eropa menekankan pada kelanjutan bantuan masyarakat internasional kepada rakyat Afghanistan, namun dia menegaskan bahwa bantuan ini tidak boleh diberikan kepada Taliban.

Dubes Uni Eropa untuk Afghanistan meminta masyarakat internasional untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan.

Von Brandt mengatakan bahwa konsensus masyarakat internasional sekarang adalah untuk tidak mengakui Taliban.

"…Ini tidak berarti menghentikan bantuan internasional kepada orang-orang yang membutuhkan di Afghanistan," tegasnya.

Pernyataan Dubes Uni Eropa untuk Afghanistan menunjukkan bahwa masyarakat internasional, atau setidaknya negara-negara Barat dan sekutunya di wilayah lain di dunia, belum siap untuk secara resmi menerima kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Penjelasan posisi tersebut oleh perwakilan tinggi Uni Eropa di Afghanistan tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi Taliban.

Kehadiran Dubes Uni Eropa untuk Afghanistan pada pertemuan Parlemen Eropa, yang diadakan untuk menjelaskan situasi di Afghanistan dan cara pemerintahan Taliban, menjadi dasar untuk menguji kinerja satu tahun pemerintahan kelompok ini guna menentukan kebijakan selanjut tentang bagaimana menyikapi Taliban.

Negara-negara Barat telah menetapkan kriteria untuk mengevaluasi Taliban dan mengidentifikasi pemerintahan kelompok ini; apakah Taliban akan membentuk pemerintahan yang komprehensif, yang menghormati standar hak asasi manusia dan menghormati kebebasan individu dan sosial, serta menghapus pembatasan yang diterapkan terhadap komunitas perempuan Afghanistan, atau tidak? Oleh karena itu, laporan Dubes Uni Eropa untuk Afghanistan menjadi inti dari keputusan mereka ke depan terhadap Taliban.

Tentu saja, dalam pernyataan Von Brandt, telah ditekankan bahwa tidak diakuinya pemerintahn Taliban tidak boleh berdampak negatif pada kelanjutan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan yang ditimpa krisis, tetapi bantuan ini tidak boleh diberikan kepada pemerintah Taliban.

Terlepas dari pernyataan Dubes Uni Eropa untuk Afghanistan tentang perlunya memisahkan kebutuhan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dengan kekuasaan Taliban, namun dalam beberapa bulan terakhir, bantuan negara-negara Barat ke Afghanistan telah menurun signifikan, yang menyebabkan banyak masalah bagi rakyat negara ini.

Sayid Javad Hosseini, pakar masalah politik di Afghanistan mengatakan, selama pemerintah Taliban tidak menanggapi secara positif tuntutan masyarakat internasional ini, saya tidak berpikir bahwa masyarakat internasional akan siap untuk mengakuinya.

Mengingat keengganan masyarakat internasional untuk secara resmi menerima dan mengakui pemerintahan Taliban, dan juga terjadi penurunan yang signifikan bantuan internasional ke Afghanistan, maka diperkirakan pemerintah Taliban akan menghadapi lebih banyak masalah dalam mengelola urusan negara.

Desakan Taliban untuk menggunakan cara berpikir tertentu dalam administrasi pemerintahan, pemberlakuan pembatasan luas terhadap komunitas perempuan, dan pengabaian atas standar hak asasi manusia, serta pengabaian atas tuntutan masyarakat internasional untuk membentuk pemerintahan inklusif yang terdiri dari semua kelompok etnis Afghanistan, telah menyebabkan tidak adanya kerja sama dan interaksi dengan Taliban, yang pada akhirnya berubah menjadi konsensus internasional. Yaitu, konsensus bahwa pemerintahn Taliban tidak akan diakui. Akibat kebijakan ini, akhirnya rakyat Afghanistan juga yang harus menanggung "biaya ekonomi dan politik" itu. (RA)