Pars Today

Perkembangan dan berita di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya pengakuan pejabat tinggi Amerika Serikat tentang kegagalan militer negara ini di Afghanistan.

Mantan komandan CENTCOM mengakui bahwa perang di Afghanistan adalah kegagalan empat periode pemerintah Amerika dalam dua dekade terakhir.

Perjanjian Perdamaian Afghanistan atau Doha Qatar Agreement ditandatangani pada 29 Februari 2020 antara Amerika Serikat dan Taliban.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Zalmay Khalilzad, Utusan Khusus AS Urusan Afghanistan, dan para pemimpin Taliban di Doha, Qatar, menyebabkan Amerika meninggalkan Afghanistan.

Sebagian besar tokoh dan orang Afghanistan percaya bahwa kepergian tentara Amerika yang cepat dan mencurigakan telah menyebabkan jatuhnya pemerintah Kabul dan kekuasaan Afghanistan diambil Taliban.

Jenderal Kenneth Franklin McKenzie Jr, mantan komandan CENTCOM, mengakui bahwa perang di Afghanistan adalah kegagalan bagi empat pemerintah Amerika dalam dua dekade terakhir, dan menyebut kegagalan ini sebagai kombinasi dari "kegagalan militer dan diplomatik".

McKenzie mengatakan bahwa alasan kegagalan Amerika di Afghanistan adalah karena "Orang Pakistan tidak pernah percaya bahwa Amerika akan tetap tinggal, tetapi selalu berpikir bahwa mereka akan pergi."

Mantan komandan CENTCOM ini mengklaim bahwa Taliban selalu memiliki tempat berlindung yang aman di Pakistan, dan Washington tidak pernah mampu memecahkan masalah dalam dua dekade yang disebut "perang melawan teror" atau mencapai kesepakatan dengan Islamabad.

McKenzie menilai kelompok ekstremis yang dilindungi oleh Taliban akan menciptakan bahaya baru bagi kepemimpinan Amerika Serikat di masa depan.

Warga AS Prediksi bakal terjadi Perang Saudara di Negaranya

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan lebih dari 40 persen warga Amerika meyakini sepuluh tahun mendatang akan terjadi perang saudara di negara ini.

Ditemukannya lebih dari 300 dokumen sangat rahasia dari rumah Mantan presiden Donald Trump meningkatkan tensi antara pemerintah Demokrat AS dan Trump serta pejabat Republik negara ini.

Seperti dilaporkan The Guardian Selasa (30/8/2022), hasil jajak pendapat bersama oleh lembaga jajak pendapat Inggris YouGov dan Majalah Economist menunjukkan bahwa 43 persen orang Amerika menganggap terjadinya perang saudara dalam 10 tahun ke depan agak mungkin terjadi.

Di antara pendukung fanatik Partai Demokrat dan independen, angka ini turun dan mencapai 40 persen, dan 56 persen kubu Republik sedikit banyak menerima akan terjadi perang saudara dalam kurun waktu 10 tahun kedepan.

Menurut pandangan 65 persen responden, selama 10 tahun terakhir kekerasan politik di Amerika meningkat dan 62 persen juga meyakini bahwa selama beberapa tahun kedepan juga kekerasan ini akan terus meningkat.

Lindsey Graham, senator Republik dari Carolina Selatan baru-baru ini saat diwawancarai Fox News memprotes standar ganda dalam menyikapi Donald Trump dan memperingatkan jika Trump dijatuhi hukuman dengan dakwaan membawa lari dokumen rahasia dan sangat rahasia dari Gedung Putih dan kemudian ditemukan di tempat peristirahannya, maka akan terjadi kerusuhan jalanan di negara ini.

Media Amerika: Kemungkinan Implementasi Kesepakatan dengan Iran Bertahap

Sebuah media online Amerika mengklaim, jika kesepakatan tercapai dengan Iran, maka kemungkinan kesepakatan itu akan dilaksanakan dalam beberapa tahap.

Putaran negosiasi baru yang berpusat pada pencabutan sanksi AS terhadap Iran berlangsung di Wina dimulai pada 4 Agustus dan berakhir 8 Agustus 2022.

Dalam putaran negosiasi ini, beberapa proposal diajukan oleh Enrique Mora, koordinator Uni Eropa dalam negosiasi Wina, dan sebagian besar negara peserta perundingan Wina menginginkan penyelesaian negosiasi yang lebih cepat. Tetapi untuk mencapai kesepakatan akhir masih menunggu keputusan politik Amerika mengenai beberapa masalah penting dan kunci yang tersisa.

Media Amerika Serikat, Axios dalam sebuah laporan pada Rabu (31/8/2022) malam waktu setempat melaporkan bahwa menurut rancangan kesepakatan yang dibuat oleh Uni Eropa, para pihak di JCPOA akan melanjutkan ke langkah berikutnya hanya setelah menyelesaikan implementasi setiap langkah.

Media online yang berbasis di Virginia ini mengungkapkan bahwa implementasi JCPOA akan melalui tiga fase. Ketiga fase meliputi fase pembukaan kembali yang akan berlangsung empat bulan setelah penandatanganan JCPOA. Pada tahap ini, Amerika akan menghapus semua sanksi sekunder terhadap Iran dan akan memasukkan langkah-langkah lain ke dalam agendanya, termasuk interaksi dengan sektor swasta mengenai bagaimana melakukan bisnis dengan Iran.

Laporan Axios diterbitkan pada saat Iran sedang meninjau teks yang disajikan oleh Uni Eropa mengenai perjanjian implementasi penuh JCPOA.

Iran sudah memberikan pandangannya tentang perjanjian ini kepada Amerika Serikat melalui Uni Eropa, dan Amerika Serikat juga telah menyampaikan sikapnya.

Klaim Baru AS, Lanjutkan Perang Melawan Terorisme di Afghanistan

Pada peringatan ulang tahun pertama penarikan pasukan AS dari Afghanistan, Menteri Pertahanan AS mengklaim bahwa perang melawan-terorisme di Afghanistan belum berakhir.

Situs The Hill melaporkan, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin hari Rabu (31/8/2022) dalam sebuah pernyataan pada kesempatan ulang tahun pertama penarikan pasukan negaranya dari Afghanistan mengakui bahwa pekerjaan AS di negara ini belum berakhir.

Dalam sebuah memo yang dikirim ke personel Departemen Pertahanan AS, Austin pertama kali mengatakan bahwa AS pergi ke Afghanistan pada tahun 2001 untuk "melakukan perang pertahanan diri yang diperlukan" dalam menanggapi serangan teroris 11 September 2001.

Menteri Pertahanan AS mengklaim bahwa sejak itu, Departemen Pertahanan AS membawa misi membela warga negara dari ancaman teroris, sehingga "tidak ada musuh yang dapat melakukan serangan seperti itu di tanah air kami lagi".

"Kami berkomitmen untuk mendukung upaya seluruh pemerintah untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme dan kekerasan, dan tidak ada yang harus mengkompromikan tekad pemerintah Amerika untuk menjaga keamanan," ujar Austin kemarin.

Klaim menhan AS mengenai alasan negaranya mengerahkan pasukan ke Afghanistan untuk melawan terorisme, tidak terbuka selama dua dekade pendudukannya di Afghanistan.

Biden Habiskan 40 Persen Masa Jabatannya untuk Liburan

Menurut statistik media, Presiden AS, Joe Biden telah menghabiskan hampir 40 persen masa jabatannya untuk berlibur.

Seperti dilaporkan Independent Kamis (1/9/2022), setelah jelas bahwa Joe Biden menghabiskan hampir dua pertiga bulan Agustus untuk berlibur, kritik dan protes terhadapnya terus meningkat.

Berdasarkan data yang dirilis New York Times, Biden dari 589 hari masa kepresidenannya, 234 hari dihabiskan untuk berlibur.

Ronna McDaniel, sekretaris Komite Nasional Republik terkait hal ini mengatakan, " Pemilih menginginkan Partai Republik yang muncul untuk bekerja. Mereka yang bisa mengeluarkan Amerika dari situasi ini, mengamankan perbatasan selatan, dan mengakhiri pemborosan uang pembayar pajak."

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa popularitas Biden menjelang pemilu sela mencapai 41 persen, dan ini bukan indikasi baik bagi Partai Demokrat

Biden: Demokrasi di AS di Bawah Bahaya dan Ancaman Nyata

Presiden AS dalam sebuah pidato menyebut Donald Trump, mantat Presiden AS dan para pendukungnya sebagai ancaman serius bagi demokrasi.

Demokrasi dalam arti sebenarnya telah lama tidak mendapat tempat di kancah sosial dan politik Amerika Serikat.

Contoh nyatanya adalah kontroversi politik dan sosial pasca Pilpres 2020 di negeri ini, terutama penyerangan Kongres AS pada 6 Januari 2021 oleh para pendukung mantan Presiden AS Donald Trump.

Isu lain yang mempertanyakan dasar demokrasi di Amerika adalah upaya pembatasan hak pilih, terutama bagi minoritas dan orang kulit berwarna.

Setelah pemilihan umum presiden AS 2020, upaya Partai Republik untuk membatasi hak suara, terutama untuk ras minoritas seperti kulit hitam dan Latin, telah menjadi arena konfrontasi dengan Demokrat.

Menurut laporan televisi Aljazeera, Joe Biden mengatakan dalam pidatonya di Philadelphia, "Demokrasi dan kesetaraan di Amerika menghadapi ancaman dan kita harus melindungi nilai-nilai kita. Ancaman terhadap demokrasi di Amerika adalah nyata, dan kami bukannya tidak berdaya menghadapinya dan kami tidak akan tinggal diam."

"Trump dan para pendukungnya adalah lambang ekstremisme dan ini merusak fondasi demokrasi kita. Mereka mendominasi Partai Republik, yang membahayakan bangsa kita," ungkap Biden.

Hasil jajak pendapat baru Universitas Quinnipiac yang dipublikasikan pada hari Kamis (01/09/2022) menunjukkan bahwa 67 persen orang Amerika percaya bahwa demokrasi di Amerika Serikat dalam bahaya.

Sumber Deplu AS: Kesepakatan dengan Iran, Opsi terbaik

Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri AS menyebut kesepakatan dengan Iran sebagai opsi terbaik bagi pemerintah Biden.

Pada babak baru perundingan Wina mengenai pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Iran, yang diadakan pada 4 hingga 8 Agustus, Enrique Mora, Koordinator Uni Eropa mengajukan beberapa usulan.

Sebagian besar negara yang berpartisipasi dalam pembicaraan Wina, dengan fokus pada pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Iran, menginginkan penyelesaian negosiasi yang lebih cepat. Tetapi mencapai kesepakatan akhir sedang menunggu keputusan politik Amerika Serikat mengenai beberapa isu penting dan kunci yang masih tersisa.

Seperti dilaporkan IRNA Sabtu (3/9/2022), sumber Kemenlu AS yang menolak disebutkan identitasnya ini menilai kesepakatan dengan Iran sebagai opsi terbaik bagi pemerintah Joe Biden dan menyatakan, "Kami menekankan kerja sama dengan Iran untuk mewujudkan dan menyelidiki jejak uranium di fasilitas nuklir negara itu."

Pada hari Senin, 15 Agustus, Republik Islam Iran mempresentasikan dan mengumumkan tanggapan tertulisnya terhadap teks yang diusulkan oleh Eropa yang menegaskan kelanjutan implementasi penuh JCPOA. Setelah lebih dari sepekan, pada 24 Agustus, Amerika Serikat menyampaikan pandangannya kepada Uni Eropa.

Menyusul berakhirnya babak perundingan ini, pejabat Amerika dan Uni Eropa mengklaim bahwa teks final yang diberikan kepada semua pihak tidak dapat diubah, dan harus diterima atau kegagalan perundingan diumumkan.

Sementara itu, klaim ini ditolak oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Iran dan disebutkan bahwa mengingat berlanjutnya pembahasan mengenai sejumlah isu pentin yang tersisa, sampai kini kita belum berada di posisi untuk berbicara mengenai finalisasi teks kesepakatan di Wina.

Delegasi Iran menekankan, keharusan untuk mencapai kesepakatan adalah pencabutan sanksi yang langgeng, terjamin dan masalah iin tidak boleh menjadi alat untuk menekan Iran di masa mendatang. Iran juga menyatakan ingin sebuah kesepakatan yang menjamin kepentingan ekonomi bangsa ini, pencabutan kendala perdagangan luar negeri Iran, dan juga penghapusan pembatasan ilegal penjualan minyak negara ini.

Dari sudut pandang ini, jika pihak seberang menerima tuntutan rasional Iran dan persyaratan untuk pembentukan kesepakatan yang stabil dan dapat diandalkan, kesepakatan final akan tercapai.

Trump Ancam Pemerintahan Biden

Mantan Presiden AS Donald Trump menyalahkan pemerintahan Joe Biden atas serangan FBI di rumahnya, dan mengancam akan menimbulkan reaksi yang belum pernah dilihat siapa pun.

The Independent melaporkan, Trump dalam pertemuan para pendukungnya di Pennsylvania, dan dalam penampilan publik pertamanya sejak serangan 8 Agustus oleh personil FBI di rumahnya di Maralago, Florida hari Sabtu (3/9/2022) mengatakan, "Tidak ada contoh yang lebih jelas tentang ancaman nyata terhadap kebebasan di Amerika selain peristiwa beberapa pekan lalu. Kita menyaksikan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengejutkan oleh pemerintah dalam sejarah Amerika,".

Mantan presiden itu menilai aksi FBI di rumahnya bertentangan dengan protokol lama bahwa Departemen Kehakiman dan FBI beroperasi secara independen dari Gedung Putih.

Pada rapat umum di Wilkes-Barre, Pennsylvania, Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa "pelanggaran hukum yang kejam" akan mengarah pada "peristiwa yang belum pernah dilihat siapa pun."

Mantan presiden AS itu juga menanggapi pidato Biden pekan ini yang mengatakan bahwa Trump dan pendukung partai Republik mewakili ekstremisme yang mengancam fondasi republik AS.

Trump balik mengutuk statemen Biden tersebut dengan menyebutnya sebagai pidato terburuk, paling penuh kebencian, dan memecah belah yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika.

Pidato Trump di Pennsylvania bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada bulan November.

Sementara itu, Trump berada di bawah tekanan hukum karena dokumen yang ditemukan FBI di tanah miliknya di Maralago.