Mencermati Perkembangan Kerja Sama Militer Inggris-Jepang
Perdana Menteri Inggris dan Jepang menandatangani perjanjian militer penting di London dengan tujuan mengembangkan kerja sama militer, yang memungkinkan mereka mengerahkan kekuatan militer di wilayah satu sama lain.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani perjanjian yang menurut situs Daily Telegraph, kedua negara akan mengadakan latihan militer bersama.
Jepang yang dikenal sebagai negara ekonomi dunia, dan semua perjanjiannya selama ini bersifat ekonomi, penandatanganan perjanjian militer dengan Inggris menunjukkan pendekatan militer Jepang di tingkat internasional.
Artinya, pemerintah Tokyo, setelah meningkatkan anggaran militer yang dipuji Amerika Serikat, berusaha mengembangkan hubungan militernya di kancah internasional, di mana Amerika dan Inggris memiliki posisi khusus untuk Jepang.
Karena Jepang adalah sekutu strategis Washington di kawasan Asia Timur dan karenanya berusaha berperan dalam kerangka kebijakan regional Amerika.
Menurut Tokyo, sejauh apa pun Jepang dapat bertindak melawan Cina sejalan dengan kebijakan AS, Jepang dapat menstabilkan posisi regionalnya dan mempertahankan kekuatannya melawan Cina.
Rui Sefat, ahli masalah internasional, mengatakan tentang hal ini, "Jepang mengambil langkah besar untuk kehadiran militernya di kawasan dan memperkuat kekuatannya, yang pasti akan ditanggapi dengan reaksi regional bahkan dari Korea Selatan, yang dianggap sekutu Amerika di wilayah tersebut, dan alasan utamanya adalah semangat kolonial kaum nasionalis ekstrem di Jepang."
Negara-negara di kawasan, termasuk Cina dan Korea Selatan, masih memprotes tindakan kejahatan Tentara Kekaisaran Jepang sebelum Perang Dunia II, dan mereka percaya bahwa jika tentara Jepang kembali ke masa kejayaan kolonialnya, tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan terulang kembali kebijakan kejahatannya di kawasan seperti perbudakan seksual perempuan.
Namun, sejalan dengan kebijakannya untuk menekan Cina, Amerika Serikat berusaha mengubah Jepang menjadi kekuatan militer yang unggul di kawasan itu dan mengubahnya menjadi polisi kawasan. Kebijakan AS ini juga mendapat dukungan dari Australia.
Perdana Menteri Inggris dan Jepang menandatangani perjanjian militer penting di London dengan tujuan mengembangkan kerja sama militer, yang memungkinkan mereka mengerahkan kekuatan militer di wilayah satu sama lain.
Baru-baru ini, dengan upaya Washington, telah membentuk aliansi dengan kehadiran Jepang, Australia, Korea Selatan, dan bahkan India, dan masing-masing negara tersebut berusaha memanfaatkan ketegangan antara Amerika dan Cina untuk memperkuat posisi mereka di kawasan.
Sementara itu, dilihat dari keadaan ekonominya, Jepang memiliki kondisi yang berbeda sekaligus baik untuk lompatan situasi militernya.
Sharifipour, ahli masalah regional, mengatakan dalam hal ini, "Jepang tidak dapat memiliki tentara karena larangan konstitusi, dan upaya pemerintah Tokyo untuk mengubah konstitusi dalam hal ini belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, Jepang, dengan dukungan Amerika dan sejalan dengan tujuan dan kepentingan Washington, terutama anti-Cina, mengadopsi kebijakan militerisme."
Bagaimanapun, kerja sama internasional Jepang di bidang militer, termasuk dengan Inggris, dapat menjadi sensitif bagi negara-negara di kawasan tersebut.
Inggris telah mengumumkan siap melakukan latihan dengan Jepang, dan ini berarti keinginan pemerintah London untuk memiliki kehadiran militer di sekitar perairan Cina. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan regional dan hubungan Jepang dengan negara-negara kawasan.
Untuk alasan ini, pemerintah Cina telah berulang kali memperingatkan tentang konsekuensi militerisme Jepang dan membuka kaki negara-negara trans-regional di perairan sekitarnya.(sl)
