Aksi Protes Paris dan Standar Ganda Prancis dalam Kerusuhan di Iran

Insiden pembunuhan seorang remaja imigran asal Aljazair di daerah pinggiran kota Paris Selasa lalu memicu gelombang protes luas yang telah menyebar ke seluruh Prancis.

Selama beberapa hari terakhir, ibu kota Prancis dan kota-kota lain di negara ini, seperti Marseille, Leon, Strasbourg, Toulouse, dan Lille, telah terbakar dalam api protes, dan para pengunjuk rasa telah melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satunya pembakaran perpustakaan kota Marseille. Jumlah total orang-orang yang ditahan diperkirakan 1.869 orang dalam empat hari pertama aksi protes.

Kementerian Dalam Negeri Prancis juga mengumumkan dari Sabtu malam hingga Minggu, sebanyak 1.019 orang ditangkap di seluruh negeri, dan hanya 200 yang ditangkap di ibu kota. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah polisi yang terluka juga mencapai 300 orang, dan pemerintah Prancis harus mengirim lebih dari 45.000 petugas keamanan dan polisi di seluruh negeri untuk meredam aksi protes.

Salah satu masalah yang menarik perhatian mengenai pendekatan strandar ganda Prancis terhadap protes dan sikapnya dalam  masalah kerusuhan di Iran. Faktanya, pemerintah Prancis kini mengutuk tindakan tersebut dan mengancam akan menghukum orang-orang yang menyulut kerusuhan di negara mereka. Tapi ironisnya, Prancis justru menjadi pendukung dalam kerusuhan tahun lalu di Iran.

Dalam hal ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mencoba menyalahkan jejaring sosial atas krisis yang meluas saat ini di Prancis. Macron menyatakan bahwa jejaring sosial berperan dalam insiden baru-baru ini di negaranya, dan menekankan bahwa pemerintah Prancis akan menerapkan langkah-langkah pembatasan untuk menghapus konten provokatif di jejaring sosial. Ia juga meminta semua pihak di media sosial untuk menghapus konten sensitif dan memenuhi tanggung jawab mereka.

Sementara itu, selama kerusuhan tahun 2022 di Iran, Macron menentang pembatasan dan penyaringan media sosial di Iran yang digunakan oleh perusuh untuk menyebarkan berita dan merencanakan perluasan aksi kerusuhan. Presiden Prancis berdalih atas nama kebebasan berpendapat. 

Kini, pemerintah Prancis mengumumkan hukuman berat bagi orang tua remaja dan anak muda yang berpartisipasi dalam protes saat ini di Prancis. Menteri Kehakiman Prancis Eric DuPont Morety hari Sabtu mengatakan bahwa orang tua dari anak-anak di bawah usia 17 tahun yang berpartisipasi dalam protes atas pembunuhan seorang remaja oleh polisi di Prancis bisa dimintai pertanggungjawabannya.Dupont Morety menegaskan bahwa orang tua yang tidak mengasuh anak-anak mereka yang berada di bawah 17 tahun dan mengirim mereka keluar pada malam hari dengan mengetahui ke mana mereka akan pergi, bisa dikenai hukuman penjara dua tahun dan denda 30.000 euro.

Tapi ironisnya, pihak berwenang dan Parlemen Prancis berulang kali mendorong para perusuh di Iran untuk melanjutkan aksinya di jalan, dan mengabaikan seruan pemerintah kepada orang tua supaya anak-anaknya tidak turun ke jalan. 

Selama kerusuhan tahun lalu di Iran, Presiden dan Parlemen Prancis mendorong para perusuh untuk memperluas cakupan kerusuhan dan mengkritik tindakan aparat penegak hukum Iran terhadap para perusush. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada negara Barat yang mengizinkan penentang dan pengunjuk rasa untuk melakukan tindakan subversif atau menciptakan ketidakamanan dan gangguan di tengah masyarakat, pemerintah Prancis telah berulang kali mengkritik langkah pengamanan yang dilakukan kepolisian Iran terhadap para perusuh.

Di sisi lain, Prancis bersama negara-negara Barat lainnya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai dalih untuk menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik baru selama kerusuhan dan kekacauan di Iran.

Masalah lainnya, pemerintah dan polisi Prancis saat ini dengan jelas berbicara dan bertindak tegas terhadap setiap aksi protes di negara mereka yang mengarah pada kerusuhan, dan melancarkan aksi represi terus-menerus yang telah menyebabkan banyak orang terluka dan beberapa orang tewas.

Aksi kekerasan polisi Prancis terhadap para pengunjuk rasa selama protes saat ini adalah contoh lain dari pendekatan standar ganda pemerintah Prancis terhadap gangguan dan kerusuhan di tengah masyarakat negara ini.

Isu terakhir mengenai dukungan aktif Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada para pemimpin perusuh di Iran, termasuk buronan anti-revolusi Masih Alinejad, yang secara simbolis bertemu dengannya dan sejumlah tokoh anti-revolusi lainnya di Elysee Palace saat kerusuhan di Iran tahun 2022 yang menunjukkan dukungannya terhadap kerusuhan di Iran.(PH)