Tantangan Penting Taliban, Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Afghanistan
(last modified Tue, 11 Jul 2023 04:18:25 GMT )
Jul 11, 2023 11:18 Asia/Jakarta

Sekelompok wanita Afghanistan yang memprotes pelanggaran hak-hak mereka oleh pemerintah sementara Taliban dan meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintah di Afghanistan ini.

Gerakan protes Ittihad dan Solidaritas Perempuan mengumumkan dengan meluncurkan konferensi di Kabul, "Mengakui Taliban adalah Menghilangkan hak-hak perempuan".

Wanita pemrotes Afghanistan meneriakkan, “Kami akan berperang, kami akan mati, tetapi kami tidak akan menerima Taliban.” Inilah semboyan dan sikap terkeras para wanita Afghanistan melawan kekuasaan Taliban di negeri ini.

Mahasiswa Afghanistan

Wanita Afghanistan percaya bahwa membatasi kehadiran sosial dan akademik mereka dengan melarang pendidikan anak perempuan dan melarang pekerjaan perempuan di sektor internasional dan swasta, bahkan baru-baru ini mencoba melarang kegiatan perempuan di salon tata rambut dan pusat pelatihan menjahit, maka secara praktis Taliban telah melanggar hak setengah dari populasi Afghanistan, dan komunitas internasional tidak memiliki hak untuk mengakui rezim semacam itu.

Sementara itu, wanita Afghanistan menyalahkan AS karena rencana Taliban terwujudkan, dan percaya bahwa kebijakan nyata AS adalah mendukung Taliban dan menstabilkan posisinya di Afghanistan.

Abbas Fayaz, seorang ahli urusan Afghanistan mengatakan, Taliban sebenarnya bertindak atas ketidaksenangan lebih dari setengah populasi Afghanistan, yang tidak sesuai dengan standar Islam dan internasional mana pun. Selain itu, merampas hak-hak perempuan dari kegiatan ilmiah dan sosial membuat bagian penting dari masyarakat Afghanistan menghadapi masalah psikologis yang dapat menyebabkan kerusakan serius bagi generasi masa depan Afghanistan.

Untuk alasan ini, UNICEF mengkritik bagaimana 60% anak perempuan di Afghanistan tidak mendapatkan hak pendidikan. Menurut organisasi internasional ini, sejak tahun lalu, 46% anak laki-laki di Afganistan telah kehilangan pendidikan dasar, yang merupakan situasi yang tidak dapat diterima.

Dari sudut pandang ini, alasan apa pun yang digunakan Taliban untuk memberlakukan pembatasan yang luas pada anak perempuan dan perempuan Afghanistan, tidak membenarkan keterbelakangan satu generasi dari penduduk Afghanistan yang aktif dan dinamis, yang bagaimanapun juga, dengan pendidikan dan pelatihan, mereka bisa mengabdi di masa depan dan memberikan banyak hal untuk masyarakat negeri ini.

Mempertimbangkan kemajuan Afghanistan sejalan dengan perkembangan global, Taliban harus mencapai tingkat pemahaman bahwa masyarakat negara ini tidak dapat menerima pembatasan anak perempuan dan perempuan, yang selain termasuk hak asasi manusia, bahkan dari sudut pandang Islam, dan tidak seorang pun dapat melakukannya dengan pandangan sektarianisme dan persepsinya tentang ajaran progresif Islam untuk memberlakukan dan menerapkan hukum yang bertentangan dengan standar manusia.

Akram Arefi, seorang ahli masalah politik mengatakan dalam hal ini, Afghanistan menghadapi tantangan serius dengan pendidikan anak perempuan dan pendidikan tinggi mereka bersama dengan pekerjaan perempuan, yang juga telah diselesaikan oleh Islam dan tidak ada larangan untuk pertumbuhan gadis dan wanita, bahkan justru mendorong mereka.

Bagaimanapun, perilaku Taliban terhadap wanita Afghanistan, yang diikuti secara serius oleh komunitas internasional, jelas bertentangan dengan permintaan Taliban kepada komunitas internasional untuk mengakui kedaulatannya.

Sementara protes domestik dan internasional terus berlanjut terkait pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, Juru Bicara Pemerintah Sementara Taliban, sekali lagi meminta masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk membatalkan sanksi yang dijatuhkan terhadap Kabul.

Zabihullah Mujahid menganggap pencabutan sanksi diperlukan untuk interaksi Taliban dengan masyarakat internasional.

Kebijakan pembatasan dan non-interaksi Taliban dengan negara-negara kawasan telah memperburuk situasi rakyat Afghanistan, sehingga menurut Hsiao Wei Li, Direktur Program Pangan Dunia, setelah Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, ada sekitar 23 Jutaan warga Afghanistan menghadapi kelaparan yang parah.

Menurutnya, Organisasi ini membutuhkan lebih dari dua miliar dana untuk membiayai operasi bantuan pangan bagi orang-orang yang membutuhkan di Afghanistan pada 2023.

Para tokoh Taliban

Pada saat yang sama, organisasi-organisasi internasional juga mengeluhkan berkurangnya kemauan masyarakat internasional untuk membantu rakyat Afghanistan. Sebagian dari keengganan tersebut tampaknya disebabkan oleh kekecewaan dalam menciptakan prospek yang lebih yang positif di Afghanistan, terutama terkait penghormatan hak-hak perempuan oleh Taliban.(sl)