Ketegangan Baru dalam Hubungan AS dan Israel

Sejak berkuasanya Joe Biden di Gedung Putih pada Januari 2021, hubungan Washington dan Tel Aviv senantiasa mengalami banyak pasang surut.

Kondisi semakin meningkat drastis seiring berkuasanya Benjamin Netanyahu, perdana menteri sayap kanan Israel pada Januari 2023 yang memimpin sebuah kabinet yang terdiri dari sejumlah menteri sayap kanan ekstrim.

Antara lain, setelah penolakan Biden terhadap persetujuan reformasi peradilan Netanyahu, pejabat pemerintah Netanyahu mengkritik campur tangan Washington dalam urusan dalam negeri Israel. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa dalam beberapa hari terakhir, terjadi perdebatan verbal dan propaganda berskala luas antara pejabat senior Amerika dan Israel.

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, mengkritik kebijakan dan tindakan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan dan menuding Washington bermuka dua melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Smotrich berkata: Saya tidak berbicara tentang Amerika dan tindakan mereka di Afghanistan dan Irak. Mereka seharusnya tidak berkhotbah kepada kita tentang hak asasi manusia – tidak kepada militer Israel, tidak kepada kita di tingkat politik – ini adalah kemunafikan yang tiada bandingannya.

Komentar Smotrich muncul setelah Amerika Serikat mengecam komentar Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir tentang Palestina sebagai “retorika rasis.” Meskipun ada kecaman dari Amerika Serikat, Ben-Gvir tidak meminta maaf atas kata-katanya dan kemudian berkata: "Saya tidak hanya tidak menarik kembali kata-kata saya, tetapi saya katakan sekali lagi, hak kami untuk kembali ke rumah dengan damai dan berjalan di Tepi Barat lebih besar dari sekedar hak kebebasan bergerak warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat."

Smotrich dan Ben-Gvir mendukung pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina dan secara terbuka menuntut aneksasi sebagian besar Tepi Barat ke wilayah pendudukan Palestina. Mengingat Departemen Luar Negeri AS menganggap pernyataan Menteri Keamanan Internal Israel, Ben-Gvir, sebagai retorika rasis, dan Menteri Keuangan Israel juga menilai Amerika munafik, dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak benar. Dengan kata lain kedua belah pihak telah memaparkan fakta tentang sifat rasis Israel di satu sisi, dan tindakan serta sikap Amerika yang munafik dan bermuka dua terhadap hak asasi manusia, di sisi lain.

Hubungan antara pemerintahan Biden dan rezim Zionis telah mengalami berbagai ketegangan sejak terpilihnya kembali perdana menteri sayap kanan ekstrim rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, yang terkait dengan partai-partai ultra-ekstremis di Palestina pendudukan dan sebagai akibat masuknya elemen sayap kanan ekstrem ke dalam kabinet Netanyahu. Persoalan ini terutama pasca sikap dan tindakan dua menteri ekstremis, yakni Itmar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal Israel dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, di mana yang pertama menuntut seluruh warga Zionis dipersenjatai melawan warga Palestina dan melakukan kekerasan terhadap warga tertindas ini. Sementara yang kedua menuntur penghancuran sebuah distrik pemukiman Palestina di Tepi Barat.

Surat kabar Zionis Yediot Aharonot menulis sehubungan dengan empat masalah utama antara Washington dan Tel Aviv: Kasus Iran, masalah Palestina, perang di Ukraina dan rencana reformasi peradilan adalah empat masalah utama yang semakin mendalam antara kedua belah pihak baru-baru ini.

Poin penting adalah ketegangan saat ini antara Washington dan Tel Aviv di level taktik, dan hubungan strategis AS dan Israel senantiasa mendapat dukungan para presiden Amerika Serikat. Khususnya penguatan yang terus meningkat militer Israel dan dukungan total di bidang penumpasan dan pembantaian warga Palestina dengan alasan membela diri, menjadi prioritas kebijakan Washington terhadap Tel Aviv.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken seraya mengisyaratkan komitmen Presiden Joe Biden dalam menjaga keamanan Israel, mengungkapkan, "Kami akan memastikan bahwa Israel mendapatkan alat yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri."

Dengan demikian harus dikatakan bahwa meski ada tensi saat ini dan perang verbal antara pemerintah Biden dan Netanyahu, dan bahkan kecaman nyata atas tindakan Israel, termasuk kelanjutan pembangunan pemukiman atau penekanan pada perlunya aneksasi total Tepi Barat ke Palestina pendudukan, tapi kebijakan nyata dan praktis Washington adalah dukungan penuh terhadap rezim Zionis dalam kondisi apa pun. (MF)