Pars Today

Emmanuel Macron, Selasa (15/10/2024) dalam rapat kabinet Prancis mengatakan, "Benjamin Netanyahu, tidak boleh lupa pada tahap awal, Israel, diciptakan dan dibentuk oleh PBB, maka dari itu sekarang bukan waktunya untuk mengabaikan keputusan-keputusan PBB."

 

Pada November 1947 di Sidang Majelis Umum PBB, sebuah resolusi tentang pembagian wilayah Palestina, menjadi dua negara Yahudi dan Palestina, disahkan, dan resolusi ini telah melahirkan rezim Israel.

 

Menteri Pertahanan Prancis, Sebastian Lecornu, Senin mengatakan, tidak adanya penghormatan Israel, kepada PBB, dan resolusi-resolusinya adalah sebuah masalah, padahal pada tahap awal, resolusi PBB yang melahirkan Israel.

 

Sejak Israel, mengagresi Lebanon, ketegangan antara Prancis dan Israel, meningkat. Politico melaporkan, hubungan Macron dan Netanyahu, memburuk karena kekhawatiran Prancis, atas peningkatan intensitas konflik di Asia Barat, akibat serangan Israel, ke Lebanon, dan berubahnya konflik menjadi perang luas di kawasan.

 

Dalam beberapa hari terakhir, setelah Presiden Prancis, menginstruksikan boikot senjata Israel, Paris menolak mengeluarkan izin partisipasi perusahaan-perusahaan Rezim Zionis, di pameran industri pertahanan maritim.

 

Menurut keterangan stasiun televisi Rezim Zionis, KAN 11, pameran tersebut rencananya akan diselenggarakan bulan depan di Prancis.

 

Para pendukung Palestina, termasuk para aktivis dan tokoh-tokoh politik Prancis, hari Selasa menggelar unjuk rasa di Bundaran Republik, untuk memprotes kejahatan-kejahatan Israel di Gaza dan Lebanon.

 

Para demonstran dalam aksinya kembali menuntut penghentian serangan Rezim Israel, ke Jalur Gaza, dan Lebanon, serta meneriakkan, "Hidup Perlawanan Palestina."

 

Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon, dan plakat-plakat bertuliskan "Boneka-Boneka Kehilangan Anak-Anak", dan "Bebaskan Para Tahanan Politik Palestina".

 

Sebelumnya, pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Prancis, mengumumkan, akibat penembakan pasukan Israel, ke tiga markas pasukan penjaga perdamaian PBB, di selatan Lebanon, UNIFIL, termasuk markas utama pasukan ini di Naqoura, pemerintah Prancis, memanggil Duta Besar Rezim Zionis.

 

Dalam rilisnya, Kemlu Prancis, mengumumkan, serangan-serangan ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan harus segera dihentikan. (HS)