Ironi Getir Nobel Perdamaian, Trump Masuk Daftar Tunggu
Hadiah Nobel Perdamaian, yang misinya adalah untuk mempromosikan perdamaian di dunia, kini telah menjadi penghargaan politik karena menyimpang dari jalur utamanya.
Tehran, Pars Today- Ketika Alfred Nobel mendirikan sebuah penghargaan di lima bidang ilmiah dengan namanya sendiri dan biaya pribadi, ia tidak pernah membayangkan bahwa sebagian dari penghargaan ini, yang disebut Penghargaan Nobel Perdamaian, akan diberikan kepada orang-orang yang bukan hanya tidak berbuat banyak untuk persaudaraan antarbangsa dan promosi perdamaian di dunia, bahkan menjadi sarana untuk menentang perdamaian!
Menurut wasiat Nobel, Penghargaan Perdamaian diberikan kepada orang yang, pada tahun sebelumnya,"telah melakukan pekerjaan terbanyak atau terbaik untuk persaudaraan antarbangsa, untuk penghapusan atau pengurangan tentara tetap, dan untuk pemeliharaan dan promosi perdamaian."
Penghargaan tersebut akan diberikan oleh sebuah komite yang terdiri dari lima orang yang dipilih oleh Parlemen Norwegia tanpa bias politik dan semata-mata demi kepentingan mempromosikan perdamaian dunia. Namun faktanya seiring berjalannya waktu, Hadiah Perdamaian telah menyimpang dari jalurnya dan menjadi sarana untuk memuaskan hasrat politik negara-negara Barat dan menekan negara-negara yang selama ini bermusuhan dengan Barat.
Pada akhirnya, penhhargaan ini tidak dapat lagi dianggap sah; karena sering diberikan kepada penjahat-penjahat terkemuka Barat atau pengkhianat-pengkhianat di Timur yang setuju menjadi kaki tangan Barat dalam konflik dengan lawan-lawan Timur. Sebuah penghargaan yang seharusnya diganti namanya menjadi Hadiah Nobel Politik.
Trump Masuk Daftar Tunggu
Nama Donald Trump pertama kali disebut-sebut untuk Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2018, karena perannya dalam pertemuan dengan pemimpin Korea Utara dan klaimnya untuk meredakan ketegangan di Asia Timur. Namun, apakah pertemuan ini benar-benar damai? Para ahli percaya bahwa bukan hanya tidak ada kesepakatan nyata dan terlaksana, tetapi ketegangan regional dan perlombaan senjata terus berlanjut. Pada tahun-tahun berikutnya, Trump tidak hanya gagal membawa perdamaian dengan menarik diri dari JCPOA, bahkan memperketat sanksi terhadap Iran, mendukung rezim Zionis tanpa syarat, bahkan mengancam serangan militer, tetapi ia sendiri menjadi pendorong ketidakstabilan baru.
Pada masa jabatan kedua Trump, ia kembali memasuki arena pemilu dengan slogan menciptakan perdamaian dan keamanan; tetapi hingga kini, tak satu pun janji dramatisnya untuk menyelesaikan ketegangan dan konflik di dunia terwujud.
Faktanya, janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina tidak pernah terpenuhi. Banyak pakar menilai Trump mendukung Israel dalam perang Gaza, bahkan sebagai mitra dalam kejahatan Zionis dalam pembantaian warga Palestina.
Melanjutkan upaya Presiden AS untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian, ia mencoba menampilkan dirinya sebagai mediator dalam perang Israel-Iran untuk mencapai gencatan senjata. Padahal, beberapa hari yang lalu, Amerika Serikat, sebagai salah satu pihak dalam konflik tersebut, secara eksplisit berpihak pada Israel.
Hadiah Nobel Perdamaian: Dari Kehormatan Menjadi Alat Politik
Pengubahan Hadiah Nobel Perdamaian menjadi hadiah politik telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun, sehingga dalam kelanjutan penyimpangan ini, banyak tokoh politik yang tangannya berlumuran darah orang-orang tak berdosa juga berhasil memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
1- Menachem Begin, mantan Perdana Menteri rezim Zionis
Begin memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1978 atas Perjanjian Camp David, yang membawa perdamaian antara Israel dan Mesir.
Dalam salah satu kejahatannya, ia melakukan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam pada bulan April 1948 di Deir Yassin, di mana ia membantai dan memperkosa setidaknya 100 perempuan dan anak-anak Palestina pada malam hari itu, dan kemudian merayakan pembantaian tersebut di dekatnya pada malam harinya.
2- Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Kelima Rezim Zionis
Rabin memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994 atas Perjanjian Oslo. Ia memimpin agresi Israel di wilayah tersebut dalam Perang Arab-Israel 1948 dan Perang Enam Hari 1967.
3- Shimon Peres, Perdana Menteri Israel Kedelapan
Shimon Peres memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994, bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, Peres memerintahkan Operasi Grapes of Wrath untuk menyerang Lebanon.
Dalam operasi ini, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka di Lebanon selatan dan mencari perlindungan di wilayah utara negara itu. Pembantaian Qena, yang terjadi selama Operasi Grapes of Wrath, merupakan insiden paling mengerikan pada masa itu.
4- Aung San Suu Kyi, Pemimpin Partai Berkuasa dan Mantan Menlu Myanmar
Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas perjuangannya yang tanpa kekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia.
Ketika berkuasa Suu Kyi berpangku tangan dalam pembunuhan dan pengusiran ribuan Muslim Rohingya dan pelanggaran hak-hak sipil dasar mereka, yang menyetujui kejahatan militer Mynamar.
5- Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44
Obama memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2009 atas apa yang diklaimnya sebagai "upaya untuk memperkuat diplomasi internasional."
Selama masa jabatan presiden Barack Obama, delapan negara yaitu: Afghanistan, Yaman, Irak, Pakistan, Somalia, dan Libya dibom dengan berbagai dalih, dan banyak warga sipil tewas dalam operasi militer AS di negara-negara tersebut.(PH)
