Mengapa Eropa Menentang Tekanan terhadap Israel Pada KTT Kopenhagen?

Pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Kopenhagen berubah menjadi ajang yang memperlihatkan perbedaan sikap Eropa mengenai rezim Zionis.

Tehran, Pars Today-Para Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa pada hari Sabtu dalam sebuah pertemuan informal di Kopenhagen, ibu kota Denmark, bermaksud mengambil keputusan tentang cara menekan rezim Zionis agar mengakhiri perang di Gaza, namun pertemuan tersebut justru menjadi ajang pertunjukan perbedaan pendapat mereka.

Diharapkan pula mereka akan membahas usulan untuk menangguhkan pendanaan bagi perusahaan rintisan Zionis dengan tujuan menghukum rezim tersebut atas perang di Gaza. Namun, dalam pertemuan ini para Menteri Luar Negeri Uni Eropa hanya menyetujui sebuah dokumen yang menyerukan Amerika Serikat agar mencabut larangan perjalanan delegasi Palestina ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, setelah pertemuan itu mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa masih memiliki perbedaan pandangan mengenai perang di Gaza. Ia mengakui bahwa perbedaan ini merugikan kredibilitas internasional Uni Eropa. Ia berkata: “Jelas bahwa negara-negara anggota berbeda pendapat mengenai bagaimana mengubah jalannya Israel. Opsi-opsi sudah jelas dan masih ada di meja. Kami sudah menyodorkan opsi-opsi tersebut. Namun masalahnya adalah tidak semua negara anggota Uni Eropa menyetujuinya.”

Pejabat tinggi diplomasi Uni Eropa itu juga mengatakan bahwa negara-negara anggota masih belum mencapai kesepakatan mengenai usulan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Beberapa negara seperti Jerman dan Hongaria menentang langkah ini, sementara Denmark, yang saat ini memegang presidensi bergilir Uni Eropa, mendukung penangguhan perdagangan dengan Israel.

Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi yang semakin meningkat telah berlangsung di jalan-jalan seluruh Eropa, menuntut pemerintah mereka mengambil tindakan untuk menekan rezim Zionis agar menghentikan perang; sebuah perang yang oleh para pakar dianggap sebagai bentuk genosida.

Meskipun banyak negara Uni Eropa sangat mengkritik tindakan rezim Zionis, terutama pembunuhan warga sipil Palestina dan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Uni Eropa hingga kini belum dapat menyepakati cara menekan Israel untuk menghentikan pengeboman dan blokade Gaza. Beberapa negara Eropa seperti Spanyol dan Irlandia menuntut pembatasan ekonomi dan embargo senjata terhadap rezim Zionis, sementara negara-negara lain seperti Jerman dan Hongaria menolak sanksi tersebut. Jose Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Spanyol, mengatakan: “Ketiadaan tindakan telah membuat kita tidak mencapai apa-apa dalam dua tahun perang Gaza. Waktu untuk hanya mengeluarkan pernyataan sudah habis, kita harus melangkah maju.”

Komisi Eropa bulan lalu mengusulkan pembatasan akses rezim Zionis ke program pendanaan riset Uni Eropa, tetapi rencana ini belum memperoleh dukungan cukup untuk disahkan secara final. Beberapa negara seperti Prancis, Belanda, Spanyol, dan Irlandia telah menyatakan dukungan mereka terhadap rencana ini, sementara negara-negara lain seperti Jerman dan Italia sejauh ini belum mendukungnya.

Perbedaan negara-negara Eropa mengenai pemberian sanksi atau hukuman terhadap Israel merupakan isu yang kompleks dan multiaspek, yang berakar pada faktor politik, historis, ekonomi, dan hukum. Alasan-alasan utama perbedaan ini mencakup:

1. Pandangan yang berbeda tentang isu Palestina

Beberapa negara Eropa, khususnya yang berhaluan lebih kiri atau lebih menekankan pada hak asasi manusia (seperti Spanyol, Swedia, Irlandia, atau Belgia), lebih keras terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina dan menuntut adanya sanksi atau hukuman. Sementara negara lain, terutama yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Israel atau bersikap lebih moderat terhadap krisis ini (seperti Jerman, Prancis, atau Hongaria), lebih memilih menghindari sanksi keras dan lebih menekankan solusi diplomatik serta negosiasi.

2. Dampak hubungan diplomatik dan ekonomi

Israel merupakan mitra dagang dan teknologi penting bagi banyak negara Eropa, dan sanksi ekonomi dapat merusak hubungan kedua belah pihak. Negara-negara Eropa cenderung ingin mempertahankan hubungan ekonomi dan keamanan sembari mencari cara untuk memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan Israel—meskipun hingga kini hal itu terbukti sulit atau bahkan mustahil.

3. Sensitivitas sejarah dan keamanan

Beberapa negara Eropa, terutama Jerman, karena latar belakang sejarah khusus terkait Yahudi, lebih berhati-hati dalam menerapkan sanksi agar tidak, menurut klaim mereka, memicu sentimen anti-Yahudi. Padahal, Yudaisme dan Zionisme tidaklah sama. Selain itu, negara-negara tersebut mengklaim adanya kekhawatiran mengenai keamanan Israel dan mendukung hak eksistensinya, sehingga enggan menerapkan sanksi keras terhadap rezim Zionis.

4. Peran Uni Eropa dan hukum internasional

Uni Eropa secara umum menyatakan ingin menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara damai melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional. Beberapa negara anggota lebih mendukung sanksi atau pembatasan tertentu (misalnya terhadap produk yang dihasilkan di wilayah pendudukan), sementara yang lain memilih mengambil sikap yang lebih moderat.

5. Pengaruh opini publik dan kelompok penekan

Di beberapa negara, opini publik serta kelompok-kelompok pro-Palestina dan pembela hak asasi manusia memberi tekanan kuat kepada pemerintah untuk mengambil sikap lebih keras. Tekanan ini lebih kuat di negara-negara dengan komunitas migran atau dukungan luas bagi Palestina. Sementara itu, di negara-negara seperti Jerman, Prancis, atau Hongaria, di mana lobi Zionis cukup kuat, pandangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel menghadapi tantangan serius.(PH)