Mengapa Barat Melancarkan Apartheid Akademik terhadap Negara-Negara Merdeka?

Dalam Konferensi Nasional “Universitas Unggul, Keadilan Riset, dan Teknologi” yang digelar pada 16 Desember di Teheran, ditegaskan bahwa Barat memanfaatkan praktik apartheid ilmiah terhadap negara-negara merdeka.

Tehran, Parstoday- Di dunia saat ini, apartheid dalam berbagai bentuk diterapkan oleh pemilik kekuasaan terhadap kelompok yang lebih lemah, dan praktik tersebut telah merambah ke ranah ilmu pengetahuan.

Apartheid akademik berarti bahwa sistem-sistem hegemonik dengan memanfaatkan kekuatan politik dan ekonomi, serta dengan memaksakan kebijakan-kebijakan yang tidak berprinsip dalam ranah ilmu pengetahuan, berupaya menyingkirkan sebagian masyarakat global dari hak-hak mereka, yaitu hak untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi di berbagai bidang. Oleh karena itu, masyarakat dunia menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan ilmiah, atau dengan kata lain, apartheid ilmiah.

Apartheid ilmiah bukanlah fenomena baru, melainkan memiliki preseden. Pemerintah Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa dan dosen universitas Iran. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan dan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya juga diterapkan terhadap para pengelola jurnal ilmiah internasional agar tidak menerima artikel dari penulis Iran. Setelah perang agresi 12 hari yang dilancarkan rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap Iran, praktik apartheid ilmiah semakin meningkat.

Penerapan apartheid ilmiah ini terjadi di tengah kenyataan bahwa Komisi Nasional UNESCO menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Dunia “Ilmu Pengetahuan untuk Perdamaian dan Pembangunan”, yang dimaksudkan sebagai kesempatan bagi para pemikir dan intelektual untuk bertukar pandangan dalam mempromosikan, mengembangkan, dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan serta menempatkannya demi tujuan besar kemanusiaan, yaitu perdamaian.

Menurut pandangan UNESCO, ilmu pengetahuan seharusnya bergerak di jalur perdamaian, pembangunan, kesejahteraan, dan martabat manusia, serta berkontribusi dalam mengurangi penderitaan umat manusia. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mengapa Barat menggunakan apartheid ilmiah terhadap negara-negara merdeka dan tidak membiarkan ilmu pengetahuan berfungsi demi perdamaian dan pembangunan umat manusia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditegaskan bahwa ilmu pengetahuan dewasa ini merupakan salah satu sumber utama kekuasaan. Negara yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, maju, serta memainkan peran signifikan dalam sistem global. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan tidak mudah dikenai sanksi, memiliki kemandirian yang lebih besar dalam sistem internasional, dan tingkat ancaman terhadapnya pun berkurang. Dr. Seyed Jalal Dehghani Firouzabadi, dosen Universitas Allameh Tabataba’i, menyatakan: “Sistem global saat ini sama sekali tidak adil karena merupakan sistem yang berorientasi pada kekuasaan. Para pesaing dalam perebutan kekuasaan tidak mengizinkan pihak lain untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menjadi salah satu pilar utama kekuatan negara.”

Dunia Barat, melalui berbagai cara termasuk apartheid ilmiah, berupaya menekan negara-negara kecil maupun negara-negara merdeka dan menghambat perkembangan mereka. Kepentingan Barat dipenuhi melalui pendekatan semacam ini. Di sisi lain, kemunculan kecerdasan buatan dan perannya yang signifikan dalam produksi kekayaan di dunia saat ini semakin menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam sistem global. Para analis dan peneliti meyakini bahwa tantangan masa depan di tingkat global adalah tantangan ilmu pengetahuan, yang tengah berlangsung dalam suatu sistem global yang terstruktur.

Barat memandang ilmu pengetahuan dan dominasi ilmiah sebagai alat untuk menguasai bidang ekonomi dan militer. Oleh karena itu, upaya Barat dalam menerapkan apartheid ilmiah bertujuan untuk menciptakan dominasi dan monopoli ilmiah. Negara-negara seperti Republik Islam Iran yang menjadikan kemandirian sebagai prinsip utama kebijakan mereka, akan menghadapi apartheid ilmiah lebih besar dibandingkan negara lain. Pada akhirnya, apartheid ilmiah secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai seperti prinsip non-diskriminasi, namun dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai tersebut.(PH)