Mengapa Mayoritas Warga Jepang Tidak Optimis dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah?

Pars Today - Jajak pendapat terbaru di Jepang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk negara itu sangat khawatir tentang keadaan dan kesehatan ekonomi negara.

Polling terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Berita Kyodo menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat di Jepang khawatir tentang situasi keuangan dan ekonomi negara.

Kantor Berita Kyodo melaporkan bahwa 64,6 persen responden dalam survei tersebut menyatakan kekhawatiran yang meningkat tentang kesehatan keuangan dan ekonomi negara setelah disetujuinya "anggaran tambahan" sebesar 18,3 triliun yen ($116 miliar) untuk tahun fiskal saat ini (2025) yang berakhir pada Maret 2026.

Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah Takaichi berencana untuk menerbitkan obligasi baru senilai 11,7 triliun yen untuk membiayai lebih dari 60 persen dari total anggaran.

Area lain yang menjadi perhatian ekonomi rakyat Jepang adalah penanganan krisis harga beras oleh pemerintahan Takaichi. Krisis kenaikan harga beras dan kegagalan pemerintah untuk mengendalikannya mencapai titik terendah pada awal tahun ini, yang menyebabkan popularitas Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat itu merosot tajam.

Kenaikan harga beras memaksa Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk mereformasi kebijakan pertanian. Krisis itu berkembang hingga Shinjiro Koizumi, Menteri Pertanian dalam pemerintahan Ishiba (yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Takaichi), terpaksa mengundurkan diri.

Kini, dalam survei baru tentang penanganan krisis kenaikan harga beras oleh pemerintahan Takaichi, yang mengumumkan pengenalan "kupon beras", Kyodo mengatakan bahwa sebagian besar warga Jepang menganggapnya sebagai tindakan yang sia-sia.

Dalam survei mengenai rencana pemerintah untuk mendistribusikan "kupon beras" dalam program pengurangan inflasi ini, 82,4 persen responden mengatakan bahwa dampak langkah ini dalam menekan inflasi akibat kenaikan harga beras sangat kecil.(sl)