Terorisme Domestik di Amerika dan Sikap Munafik Washington

Pars Today – Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap bentuk penyebaran atau tindakan kekerasan terhadap pemerintah merupakan contoh “terorisme domestik”.

Menurut laporan Pars Today, Kristi Noem, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, menyebut seorang pemuda yang tewas oleh petugas imigrasi sebagai teroris dan menambahkan bahwa setiap upaya mendorong atau melakukan kekerasan terhadap pemerintah adalah bentuk “terorisme domestik”.

Setelah seorang perawat yang memprotes kebijakan imigrasi Trump ditembak mati oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), Kristi Noem menggambarkan tindakannya sebagai “terorisme domestik” dan menuduh Tim Walz, Gubernur Minnesota, serta Jacob Frey, Wali Kota Minneapolis, telah memicu kekerasan terhadap petugas federal. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS juga mengancam bahwa Trump siap menerapkan “Undang‑Undang Pemberontakan” jika diperlukan.

Menanggapi pertanyaan seorang wartawan yang mengatakan bahwa Gedung Putih telah menyebut korban sebagai teroris domestik dan apakah ia mengonfirmasi hal itu serta memiliki bukti, Noem menjawab: “Ketika Anda melakukan kekerasan terhadap pemerintah karena alasan ideologis, menolak, dan terus melanjutkan kekerasan, itu adalah definisi terorisme domestik.” Ia kemudian mengklaim bahwa “orang tersebut datang dengan senjata dan amunisi untuk menghentikan operasi penegakan hukum petugas imigrasi federal,” dan menambahkan: “Ia melakukan tindakan terorisme domestik. Itu faktanya."

Pernyataan Noem ini disampaikan meskipun dalam rekaman yang direkam dan dipublikasikan warga dari lokasi penembakan, Alex Pretty—korban yang tewas—terlihat memegang telepon genggam, dan dalam rekaman mana pun tidak tampak jelas bahwa ia memegang senjata.

Pandangan dua standar Washington terhadap isu terorisme domestik telah lama menjadi topik perhatian dalam analisis politik dan media. Hal ini semakin menonjol ketika Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap aparat federal atau lembaga pemerintah merupakan contoh “terorisme domestik”. Sikap ini dapat dipahami dalam kerangka hukum internal Amerika, karena pemerintah federal selalu berupaya menjadikan keamanan aparat penegak hukum dan institusi negara sebagai garis merah. Namun, ketika definisi yang sama diterapkan dalam kebijakan luar negeri Amerika, standar yang digunakan berbeda, dan perbedaan inilah yang membuka ruang bagi pembahasan mengenai pendekatan dua standar Washington.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kerusuhan Januari 2026 di Iran, Amerika Serikat mengkritik tindakan aparat keamanan Iran terhadap individu‑individu yang selama kerusuhan menggunakan senjata api, senjata tajam, membakar properti publik, atau menyerang polisi. Dalam narasi resmi Washington, tindakan‑tindakan tersebut sering digambarkan sebagai “protes rakyat”, sementara respons aparat keamanan Iran disebut sebagai “penindasan”. Padahal di dalam Amerika sendiri, bahkan serangan terhadap gedung‑gedung pemerintah, perusakan properti publik, atau ancaman terhadap polisi dan aparat federal—seperti petugas imigrasi—secara jelas digolongkan sebagai tindakan kekerasan dan kini termasuk kategori terorisme domestik.

Contoh paling jelas dari kontradiksi ini dapat dilihat dalam reaksi pemerintah Amerika Serikat terhadap serangan 6 Januari 2021 terhadap gedung Kongres. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok demonstran yang memasuki area gedung pemerintah menghadapi tindakan hukum dan keamanan yang sangat keras, dan banyak dari mereka dikenai dakwaan berat, termasuk “tindakan melawan pemerintah”. Dalam konteks yang sama, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap lembaga pemerintah merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan harus ditangani dengan tegas. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Washington, keamanan institusi negara dan aparat federal adalah garis merah yang pelanggarannya akan dibalas dengan reaksi paling keras.

Namun, ketika standar yang sama diterapkan terhadap Iran, ukurannya berubah. Dalam laporan dan pernyataan resmi Amerika, bahkan kelompok‑kelompok yang menyerang polisi, menggunakan senjata api, atau merusak properti publik tetap digambarkan sebagai “demonstran”. Padahal dalam hukum banyak negara, termasuk Amerika sendiri, tindakan semacam itu merupakan contoh jelas kekerasan terorganisir atau tindakan yang mengancam keamanan publik. Para analis berpendapat bahwa perbedaan dalam cara membangun narasi ini bukan disebabkan oleh perbedaan dalam sifat tindakan tersebut, melainkan hasil dari pendekatan dua standar Washington terhadap isu terorisme.

Dari sudut pandang hukum, dualisme ini juga dapat dianalisis. Amerika Serikat, di dalam negeri, menggunakan berbagai instrumen seperti undang‑undang antiterorisme, pengawasan keamanan, dan penindakan yudisial untuk menghadapi ancaman keamanan. Namun dalam kebijakan luar negerinya, tindakan serupa yang dilakukan oleh negara lain—terutama negara‑negara yang menolak tekanan dan hegemoni Washington—justru digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perbedaan standar ini kembali menimbulkan pertanyaan serius mengenai tolok ukur dan standar Amerika dalam isu terorisme.

Pada akhirnya, persoalan utama adalah: jika kekerasan terhadap aparat federal di Amerika dianggap sebagai “terorisme domestik”, mengapa tindakan terhadap individu atau kelompok bersenjata atau pelaku kekerasan di negara lain, khususnya Iran, dinilai dengan standar berbeda dan dicap sebagai tindakan penindasan? Dapatkah sebuah perilaku yang sama diberi dua label yang sepenuhnya bertentangan di dua negara berbeda, namun tetap mengklaim berpegang pada prinsip‑prinsip yang konsisten dan transparan dalam konsep seperti terorisme? (MF)