Iran Terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Pembangunan Sosial PBB

ParsToday - Republik Islam Iran terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan satu tahun.

Menurut laporan ParsToday, Jumat, 13 Februari 2026, Iran ditunjuk sebagai Wakil Ketua sidang ke-65 Komisi Pembangunan Sosial PBB untuk periode satu tahun ke depan dalam rangkaian sidang ke-64 komisi tersebut. Komisi Pembangunan Sosial merupakan salah satu dari delapan komisi teknis di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Beranggotakan 46 negara, komisi ini berperan sebagai pusat pemikiran dan badan penasihat dewan dalam isu-isu pengentasan kemiskinan, pencapaian lapangan kerja penuh dan layak, serta peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial.

Asif: Islamabad Memberi Dukungan Terbuka kepada Tehran

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, dalam pernyataannya kepada jaringan televisi Pakistan Hum News di Islamabad, menanggapi potensi pecahnya perang di kawasan.

Ia menyatakan Iran adalah tetangga dekat dan negara sahabat, dengan hubungan bilateral yang tidak hanya terjalin puluhan tahun, tetapi telah berlangsung berabad-abad. Asif menegaskan solidaritas dan dukungannya kepada Republik Islam Iran bersifat terbuka dan tanpa ambiguitas.

"Keamanan, kemerdekaan, dan kedaulatan nasional Iran sama pentingnya bagi kami seperti keamanan, kemerdekaan, dan kedaulatan Pakistan sendiri," ujarnya.

Hamas: Agresi Berlanjut, Penyerahan Senjata Jadi Tidak Mungkin

Mahmoud Mardawi, salah satu pimpinan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), menegaskan bahwa penyerahan senjata perlawanan tidak mungkin dilakukan selama pembunuhan dan agresi rezim pendudukan masih berlangsung. Senjata perlawanan hanya akan diserahkan apabila negara Palestina telah terbentuk.

Merujuk pada komitmen perlawanan terhadap gencatan senjata, Mardawi menyatakan Hamas tetap berpegang pada gencatan senjata, sementara musuh bertindak seolah tidak terikat pada komitmen apa pun.

"Perlawanan tidak akan pernah meletakkan senjatanya selama rezim pendudukan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani," tegasnya.

Beijing Peringatkan Konsekuensi Kebijakan Baru Rezim Zionis

Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, merujuk pada pengesahan regulasi baru oleh kabinet keamanan rezim Zionis untuk memperkuat kontrol atas Tepi Barat.

Ia memperingatkan konsekuensi dari langkah tersebut dan menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

Mayoritas Arab Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Survei Indeks Opini Publik Arab 2025 yang dilakukan Arab Center Washington DC menunjukkan 87 persen responden menolak pengakuan terhadap Israel, sementara hanya 6 persen mendukungnya.

Para penolak menggambarkan rezim Zionis sebagai "rezim penjajah, pemukim, dan ekspansionis."

Survei ini dilaksanakan antara November 2024 hingga Agustus 2025 melalui 40.130 wawancara tatap muka di 15 negara Arab.(sl)