Dk-PBB Tegaskan Stabilisasi Perdamaian Gaaza dan Pengendalian Instabilitas Tepi Barat

Pars Today – Anggota Dewan Keamanan PBB menekankan pentingnya pengendalian instabilitas di Tepi Barat dan dukungan terhadap babak kedua rencana perdamaian Gaza.

Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa digelar pada hari Rabu (18/2/2026) dengan dihadiri para Menteri Luar Negeri dan perwakilan dari berbagai negara. Isu-isu terkait perdamaian Gaza dan perkembangan di Tepi Barat sungai Yordan menjadi pokok pembahasan. Perwakilan negara-negara memberikan peringatan mengenai kelanjutan tindakan ekspansionis rezim Israel yang membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Mereka menyatakan bahwa tahap kedua rencana perdamaian Gaza harus berjalan dengan kerja sama semua pihak dan pencegahan ketidakstabilan di Tepi Barat guna menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat Palestina.

Inggris: Hamas Harus Dilucuti Senjatanya

Yvette Cooper, Menteri Luar Negeri Inggris merangkap Presiden Bergilir Dewan Keamanan, menyatakan bahwa jalur Gaza tidak boleh terjebak dalam situasi limbo antara perdamaian dan perang. Ia menekankan perlunya dukungan terhadap "Komite Nasional Pengelola Gaza" untuk pelayanan, bantuan, dan rekonstruksi.

Pakistan dan Amerika Serikat: Tindakan Israel Ilegal

Muhammad Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Pakistan, menyebut tindakan rezim Israel untuk memperluas kendali atas Tepi Barat sungai Yordan sebagai "tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional." Mike Waltz, perwakilan Amerika Serikat di PBB, juga menilai tahap kedua rencana perdamaian Gaza berdasarkan pencapaian tahap pertama dan mengumumkan bahwa lebih dari 5 miliar dolar akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan bantuan di Gaza. Waltz meminta semua pihak untuk mendukung "misi perdamaian" dan menciptakan kondisi yang stabil dan bebas dari kekerasan.

Rusia dan Somalia: Aneksasi Tepi Barat Langgar Kesepakatan Internasional

Vasily Nebenzya, perwakilan Rusia di PBB, menggambarkan tindakan rezim Israel di Tepi Barat sungai Yordan sebagai "upaya untuk mengambil alih secara mutlak dan mengubah status quo secara permanen." Ia menambahkan bahwa tindakan ini melanggar Perjanjian Oslo dan protokol-protokol terkait Tepi Barat. Abubakar Osman, Duta Besar Somalia untuk PBB, juga mengutuk setiap upaya untuk mengubah komposisi demografi Palestina secara paksa dan memperingatkan bahwa tindakan ini dapat menyeret Tanduk Afrika ke dalam krisis Timur Tengah.

Perwakilan Palestina dan Yordania: Hentikan Aneksasi dan Pelanggaran Gencatan Senjata

Riyad Mansour, perwakilan Otoritas Palestina di PBB, menyebut aneksasi tanah dan perusakan rumah-rumah warga Palestina oleh rezim Israel sebagai "ancaman langsung bagi masa depan kawasan." Ia menegaskan, "Palestina tidak dapat disita dan dirampas." Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania, menuntut penghentian pelanggaran gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan dimulainya segera rekonstruksi Gaza. Ia menegaskan bahwa Tepi Barat dan Yerusalem Timur harus menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka.

Mesir, Suriah, dan Qatar: Rekonstruksi Gaza Segera Dilakukan

Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Mesir, menuntut dimulainya rekonstruksi jalur Gaza sesegera mungkin dan menyebut implementasi Resolusi 2803 (2025) sebagai "tanggung jawab bersama." Perwakilan Suriah dan Qatar juga menyebut tindakan Israel sebagai "pelanggaran nyata terhadap hukum internasional" dan menuntut penghormatan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Israel dan Aktivis Zionis: Warisan Sejarah dan Normalisasi Hubungan

Di sisi lain, Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri rezim Israel, menyebut tindakan internasional sebagai sesuatu yang "menggelikan" dan mengklaim bahwa kehadiran Yahudi di tanah kuno mereka memiliki hak historis. Sementara itu, Nadav Tamir, seorang aktivis Zionis, menekankan bahwa normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab adalah "kunci mencapai perdamaian" dan jaminan pembentukan negara Palestina di samping Israel.

Realitas Palestina: Gaza Tanpa Tepi Barat Tidak Akan Berhasil

Hiba Qasas, seorang aktivis Palestina, memperingatkan bahwa tahap kedua rencana perdamaian Gaza hanya akan berkelanjutan jika berjalan seiring dan terhubung dengan Tepi Barat sungai Yordan. Ia menuntut dukungan untuk tata kelola, rekonstruksi, dan fasilitasi pergerakan di kedua wilayah tersebut. (MF)