Pejabat Inggris Mengkhawatirkan Dampak Ekonomi Agresi AS ke Iran
-
John Healey, Menteri Keuangan Inggris
Pars Today - Inggris menghadapi dilema serius akibat perang AS-Iran. Di satu sisi, ada tekanan diplomatik dan publik yang kuat untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel dan mengakhiri konflik. Di sisi lain, perang ini justru menimbulkan dampak ekonomi yang sangat langsung dan merugikan bagi Inggris, terutama melalui kenaikan biaya pinjaman negara yang mengancam stabilitas fiskalnya.
Dampak Ekonomi: "Bumerang" Perang bagi Inggris
Melansir IRNA, Sabtu, 05 September 2026, kekhawatiran utama London saat ini bukanlah tekanan untuk mengubah kebijakan luar negerinya, melainkan goncangan ekonomi yang diakibatkan oleh perang itu sendiri. Berdasarkan laporan dari Financial Times, ada tiga dampak utama yang membuat Menteri Keuangan Inggris khawatir:
Biaya Pinjaman Meroket: Ketidakpastian dan tekanan inflasi akibat perang telah memicu gelombang penjualan besar-besaran di pasar obligasi global. Akibatnya, biaya pinjaman pemerintah Inggris melonjak ke level tertinggi dalam 18 tahun. Ini adalah konsekuensi langsung dan sangat mahal dari perang yang terjadi ribuan kilometer dari London.
Anggaran Negara Tergerus: Dengan meningkatnya biaya utang, sebagian besar anggaran negara harus dialokasikan untuk membayar bunga pinjaman. Hal ini akan secara signifikan membatasi ruang gerak pemerintah baru Andy Burnham untuk menjalankan program-program ekonominya sendiri, terutama di saat mereka baru saja mulai bekerja.
Menghantam Inflasi dan Pertumbuhan: Lonjakan harga energi global, yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, memicu kembali inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kombinasi ini menciptakan "badai sempurna" yang membuat perencanaan anggaran menjadi sangat sulit.
Respons pemerintah Inggris terhadap krisis ini didorong oleh keharusan ekonomi, bukan oleh keinginan untuk mengambil sikap ideologis. Perang Iran secara langsung mengancam stabilitas fiskal Inggris dan menambah beban negara yang sudah sangat besar. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah lebih fokus pada bagaimana melindungi ekonomi domestik daripada mengambil risiko yang lebih besar dengan mengubah kebijakan luar negerinya secara radikal.(Sail)
