Pesan Utama KTT BRICS: Dedolarisasi, Usulan Perdamaian Tiongkok, dan Peringatan Perdagangan

Pars Today - KTT BRICS yang berlangsung selama dua hari telah berakhir, dengan agenda utama yang mencakup rencana perdagangan dan pembayaran menggunakan mata uang lokal antarnegara anggota, usulan Tiongkok untuk penyelesaian konflik Asia Barat, serta peringatan India mengenai politisasi perdagangan (penggunaan perdagangan sebagai senjata).

Menurut IRNA, Minggu, 13 September 2026, South China Morning Post melaporkan bahwa negara-negara anggota BRICS pada hari Sabtu (12/9) sepakat untuk memperluas perdagangan dan pembayaran menggunakan mata uang lokal, sebuah langkah yang dipandang sebagai bagian dari upaya melawan kebijakan AS dan langkah lain menuju "dedolarisasi". Terlepas dari tekanan Washington, negara-negara anggota berhasil menemukan titik temu yang cukup untuk mengatasi beberapa perbedaan diplomatik utama di antara mereka.

Sebuah pernyataan setebal 45 halaman yang dikeluarkan oleh anggota BRICS pada hari Sabtu mencatat bahwa "kelompok kerja pembayaran" kelompok tersebut telah mengkaji "interoperabilitas lintas batas saluran pembayaran dan pesan" serta membahas penggunaan mata uang lokal untuk "penyelesaian perdagangan dan investasi."

Kelompok kerja tersebut ditugaskan untuk melanjutkan upaya pembentukan mekanisme pembayaran yang "cepat, berbiaya rendah, lebih mudah diakses, efisien, transparan, dan aman". Namun, pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak ada pendekatan yang "seragam untuk semua" (one-size-fits-all) dan bahwa prioritas nasional harus dihormati.

Meskipun pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menyebut nama Presiden AS Donald Trump atau Amerika Serikat, dokumen itu mengkritik tarif sepihak, sanksi, dan langkah-langkah proteksionis yang telah ia terapkan. Pernyataan tersebut mengungkapkan "kekhawatiran serius" terkait meningkatnya langkah-langkah tarif dan non-tarif sepihak yang mengganggu perdagangan serta melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), seraya memperingatkan bahwa kenaikan tarif yang "berlebihan" dan kebijakan proteksionis, yang sering kali "berkedok langkah-langkah lingkungan", mengancam perdagangan global dan rantai pasokan.

Pernyataan tersebut juga mengecam "langkah-langkah koersif sepihak", termasuk "sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder", dengan menyebutnya bertentangan dengan hukum internasional serta menekankan perlunya penghapusan langkah-langkah tersebut.

Usulan Tiongkok untuk Penyelesaian Konflik Asia Barat

Saat berbicara dalam KTT pada hari Sabtu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyoroti dampak ketegangan Asia Barat terhadap penduduk kawasan tersebut, serta menegaskan kesiapan Beijing untuk bekerja sama dengan anggota BRICS lainnya guna memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di seluruh Asia Barat dan Teluk Persia. Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi di mana AS memicu ketegangan perang di Asia Barat, yang telah mengganggu transportasi laut untuk energi dan barang-barang lainnya di kawasan tersebut.

Akibatnya, krisis energi yang dipicu oleh perkembangan situasi di Asia Barat, yang tercermin dalam volatilitas harga, gangguan rantai pasok, dan pelarian modal, telah memberikan tekanan berat terhadap perekonomian negara-negara Asia-Pasifik.

Presiden Tiongkok juga menyoroti kebijakan unipolar, serta mendesak negara-negara anggota BRICS untuk menentang penerapan tarif sewenang-wenang dan segala bentuk proteksionisme perdagangan.

Pada hari Minggu (13/9), hari kedua KTT, Xi menyerukan persatuan dan kerja sama di antara negara-negara BRICS untuk melawan permusuhan geopolitik serta kekuatan destruktif yang telah mengacaukan rantai industri dan rantai pasok. Ia menyatakan, "Dunia tanpa aturan ibarat persimpangan jalan tanpa lampu lalu lintas, kekacauan dan ketidaktertiban tak terelakkan. Aturan global harus dirumuskan secara kolektif dan diterapkan secara setara bagi semua negara, tanpa standar ganda. Mentalitas 'siapa kuat, dia yang benar' seharusnya sudah lama ditinggalkan."

Presiden Tiongkok berkomitmen untuk membantu negara-negara anggota BRICS dalam mengembangkan dan menerapkan model bahasa besar (large language models) berbasis sumber terbuka (open-source), serta dalam membangun fasilitas manufaktur cerdas.

Ia menyebutkan hal-hal tersebut sebagai dua dari lima inisiatif utama yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi di seluruh kawasan "Global South" (negara-negara berkembang), seraya mengumumkan kesiapan Beijing untuk melatih talenta muda dari negara anggota lainnya di bidang teknologi canggih dan inovasi.

India Memperingatkan Bahaya Menjadikan Perdagangan sebagai Senjata

Menurut South China Morning Post, BRICS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir; seiring dengan sikap Amerika Serikat yang semakin agresif di panggung global, blok ini kian diakui sebagai suara yang kuat bagi "Global South".

Perdana Menteri India Narendra Modi, selaku tuan rumah KTT, memperingatkan bahaya menjadikan teknologi dan mineral kritis sebagai senjata demi kepentingan ekonomi. Ia menegaskan bahwa penggunaan teknologi dan mineral kritis sebagai alat paksaan dapat menghambat upaya industrialisasi bersama yang ingin dicapai oleh BRICS.

Tanpa menyebut secara eksplisit nama Tiongkok atau Amerika Serikat, ia mengatakan, "Menjadikan teknologi dan mineral kritis sebagai senjata dapat menghambat kemajuan kolektif kita; oleh karena itu, kami menekankan pentingnya inklusivitas dalam penerapan teknologi."(Sail)