Bagaimana Perang Ukraina Picu Krisis Penghidupan di Prancis?
Ratusan orang berkumpul di pusat kota Paris untuk memprotes kebijakan Prancis terkait NATO, Uni Eropa, dan perang di Ukraina.
Para demonstran menyerukan agar Prancis keluar dari NATO dan Uni Eropa, menghentikan pengiriman senjata ke Kyiv, serta mengakhiri pendanaan perang. Slogan “Macron, keluar!” juga diteriakkan bersamaan dengan slogan “Kami tidak akan mati demi Ukraina”.
Pentingnya aksi ini terletak pada hubungan yang dibangun para demonstran antara perang di luar negeri dan biaya hidup di dalam Prancis. Florian Philippot, pemimpin partai nasionalis “Les Patriotes” dan kandidat dalam pemilihan presiden Prancis tahun depan, berupaya menjadikan hubungan tersebut sebagai fokus utama aksi protes. Pesannya jelas: sumber daya yang dikeluarkan Paris untuk mendukung Ukraina seharusnya digunakan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat Prancis. Narasi ini mengubah perselisihan geopolitik menjadi persoalan sehari-hari. Persoalannya bukan lagi semata-mata NATO dan Ukraina, melainkan ke mana pemerintah Prancis membelanjakan uangnya dan apa yang menjadi prioritas utamanya.
Argumen ini tidak muncul dalam ruang hampa. Sejak awal perang, Prancis telah memberikan peralatan militer dan dukungan finansial senilai miliaran euro kepada Ukraina. Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis menyatakan bahwa nilai peralatan militer yang telah diserahkan hingga akhir 2023 mencapai 2,6 miliar euro, serta mengumumkan pembayaran sebesar 1,2 miliar euro kepada “European Peace Facility”. Kementerian tersebut juga mengumumkan bahwa dalam empat bulan pertama 2024, Prancis telah memberikan dukungan militer baru kepada Ukraina senilai lebih dari 1,32 miliar euro.
Angka-angka tersebut tidak serta-merta berarti bahwa seluruh persoalan ekonomi Prancis disebabkan oleh bantuan kepada Ukraina. Klaim semacam itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Krisis utang, biaya energi, inflasi, pertumbuhan yang lemah, dan tekanan terhadap anggaran publik memiliki serangkaian faktor tersendiri. Namun, dalam politik, bagaimana biaya-biaya tersebut dipersepsikan memiliki arti yang menentukan. Ketika pemerintah berbicara tentang keterbatasan sumber daya dan pada saat yang sama mempertahankan komitmen luar negerinya, warga negara berhak mempertanyakan prioritas anggaran.
Di sinilah perang Ukraina berubah menjadi persoalan penghidupan. Pemerintahan Macron mengatakan bahwa dukungan terhadap Ukraina merupakan bagian dari upaya mempertahankan keamanan Eropa. Kementerian Pertahanan Prancis juga secara langsung mengaitkan dukungan terhadap Ukraina dengan keamanan Eropa dan pencegahan terhadap Rusia. Namun, para pengkritik mengajukan pertanyaan lain: apa hubungan keamanan Eropa dengan keamanan ekonomi warga Prancis? Jika biaya strategi ini meningkat, bagaimana pemerintah harus menyeimbangkan komitmen luar negeri dengan tuntutan di dalam negeri?
Dari sudut pandang ini, aksi di Palais-Royal tidak boleh dianggap sebagai tanda perubahan segera dalam sikap mayoritas rakyat Prancis. Data Pew Research Center pada musim semi 2026 menunjukkan bahwa 52 persen warga Prancis memiliki pandangan positif terhadap Uni Eropa, sementara 47 persen berpandangan negatif. Prancis merupakan salah satu dari dua negara yang disurvei yang opini publiknya mengenai Uni Eropa hampir terbelah menjadi dua bagian. Oleh karena itu, “Frexit” masih bukan tuntutan mayoritas; tetapi ketidakpuasan terhadap kinerja Uni Eropa juga merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan.
Pembedaan yang sama juga penting terkait NATO. Philippot menyerukan agar Prancis sepenuhnya keluar dari NATO. Posisi ini tidak sama dengan pendekatan arus utama kelompok kanan Prancis. Oleh karena itu, slogan-slogan yang terdengar di Palais-Royal tidak dapat digeneralisasi sebagai suara seluruh kubu kanan ataupun masyarakat Prancis. Namun, gagasan yang dikemukakan Philippot lebih penting daripada bobot elektoral dirinya, yakni apakah komitmen transatlantik Prancis selaras dengan kepentingan ekonomi dan prioritas dalam negerinya?
Pertanyaan ini dapat menjadi semakin penting jika perang terus berlanjut dan tekanan ekonomi meningkat. Sebab, semakin lama perang Ukraina berlangsung, semakin besar kemungkinan bantuan luar negeri berubah menjadi persoalan anggaran. Semakin besar tekanan terhadap penghidupan, semakin politis pula perbandingan antara pengeluaran luar negeri dan kebutuhan dalam negeri. Dalam situasi ini, kelompok oposisi dapat mengubah perang Ukraina dari sebuah isu kebijakan luar negeri menjadi simbol kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintah.
Oleh karena itu, aksi di Palais-Royal tidak seharusnya disebut sebagai “suara Prancis”, tetapi juga tidak semata-mata dipandang sebagai aksi protes marjinal. Aksi tersebut merupakan sebuah sinyal politik. Sebuah sinyal bahwa perpecahan mengenai Ukraina, NATO, dan Uni Eropa mulai terhubung dengan perpecahan mengenai penghidupan dan pengeluaran pemerintah. Inilah titik yang penting bagi Istana Élysée. Perselisihan mengenai perang menjadi lebih berisiko secara politik bagi pemerintah ketika warga mengaitkannya dengan tagihan energi, pajak, daya beli, dan layanan publik mereka. Pertanyaan utamanya bukan lagi berapa ratus orang yang berkumpul di Palais-Royal; pertanyaannya adalah, jika perang terus berlanjut dan biaya dalam negeri meningkat, berapa banyak pemilih Prancis yang akan mengulangi pertanyaan ini: mengapa biaya kebijakan luar negeri Prancis harus dibayar dari kantong masyarakat Prancis?
