Publik Dunia dan Genosida Rohingya Myanmar

Utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam, OKI, urusan Myanmar menyerukan supaya PBB segera bertindak untuk menghentikan kekerasan dan genosida terhadap Muslim Rohingya.

Menjelang pertemuan OKI di Kuala Lumpur, Syed Hamid Albar mengatakan, masalah Muslim Rohingya bukan lagi urusan dalam negeri Myanmar, tapi menjadi kekhawatiran global, dan kami tidak ingin menyaksikan terjadinya genosida lain seperti yang menimpa Kamboja dan Rwanda.

Utusan khusus OKI urusan Myanmar menjelaskan bahwa babak baru gelombang kekerasan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar pada 9 Oktober 2016, telah menelan korban jiwa sedikitnya 86 orang, dan memaksa lebih dari 66 ribu orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh. Menurutnya, hal tersebut bukan masalah internal Myanmar saja, tapi sudah berubah menjadi kekhawatiran global.

Statemen Syed Hamid Albar disampaikan menjelang sidang istimewa tingkat menteri luar negeri negara anggota OKI, untuk membahas agenda pemulihan kondisi Muslim Rohingya. Pertemuan ini berlangsung hari Kamis (19/1) di Kuala Lumpur, dan dipimpin oleh Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia.

Meskipun relatif terlambat, tapi pertemuan kali ini diharapkan akan membuka jalan bagi berakhirnya gelombang represi dan kekerasan terhadap Rohingya. Ditinjau dari potensi besar OKI dengan kehadiran delegasi dari 56 negara anggota OKI, besar harapan pertemuan Kuala Lumpur bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap Rohingya, sekaligus memulihkan kondisi minoritas Muslim di Myanmar.

Gelombang unjuk rasa di berbagai negara Asia Tenggara, terutama di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia mendorong aksi pemerintah masing-masing, dan juga ASEAN untuk mengambil tindakan nyata demi menghentikan aksi kekerasan terhadap Rohingya. ASEAN meminta pemerintah Myanmar membuka akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Rakhine, dan menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap Rohingya.

Berlanjutnya aksi kekerasan terhadap Rohingya yang dilakukan ekstremis Budha, militer dan pemerintah Myanmar di Rakhine memicu kekhawatiran berbagai kalangan. Komisaris tinggi urusan pengungsi Myanmar mengatakan, minoritas Muslim Rohingya menjadi korban kejahatan anti-kemanusiaan yang dilakukan aparat pemerintah negara ini. Berbagai laporan menunjukkan rangkaian kejahatan tentara Myanmar di Rakhine terhadap Muslim yang merupakan konspirasi besar genosida etnis di negara bagian tersebut.

Selain menyulut gelombang protes keras dari dunia Islam, masalah ini juga memicu penentangan dari berbagai negara dunia. Berdasarkan pandangan tersebut, institusi regional dan internasional, terlepas dari masalah SARA, bisa menjalin interaksi positif mengenai penegakkan hak asasi manusia demi meredam berlanjutnya kekerasan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar. Oleh karena itu, peran ASEAN dan OKI sangat vital dan menentukan.

Selain itu, PBB, terutama Dewan Keamanan bisa memainkan peran penting dalam mencegah berlanjutnya genosida terhadap minoritas Rohingya. Meskipun demikian, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Dewan Keamanan seringkali tidak bisa diharapkan untuk menghentikan berlanjutnya kejahatan terhadap Rohingya. Di luar itu, Pengadilan pidana internasional bisa mengambil perannya dengan menyelidiki kejahatan HAM yang dilakukan pejabat politik dan militer Myanmar terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.(PH)