OKI Desak Myanmar Akhiri Kekerasan terhadap Muslim Rohingya

Para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengeluarkan deklarasi Kuala Lumpur di akhir pertemuan mereka untuk membahas kondisi Muslim Rohingya.

OKI pada hari Kamis (19/1/2017) mendesak pemerintah Myanmar mengambil langkah tegas guna menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya di negara itu dengan mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional untuk menegakkan kewarganegaraan dan identitas budaya mereka.

OKI menyampaikan kekhawatiran atas berlanjutnya kekerasan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Deklarasi Kuala Lumpur meminta pemerintah Myanmar untuk memastikan bahwa pasukan keamanan mereka telah menahan diri secara maksimum dan mengakhiri serangan terhadap warga sipil serta memperlakukan Muslim Rohingya sesuai dengan aturan hukum.

"Pemerintah Myanmar harus menghukum orang-orang yang terlibat kejahatan," tambahnya.

Pertemuan OKI memutuskan untuk merangkul pemerintah Myanmar, ASEAN, PBB, Uni Eropa, dan organisasi internasional lainnya untuk berperan dalam mengakhiri krisis Muslim Rohingya.

Para peserta sidang juga meminta Myanmar untuk berhenti menolak status kewarganegaraan dan indentitas budaya minoritas Rohingya serta menciptakan kondisi untuk kepulangan pengungsi, yang tersebar di dalam wilayah Myanmar atau di negara-negara lain.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen penting lain yang berhubungan dengan masalah Palestina dan kota al-Quds al-Sharif.

Dokumen itu menegaskan kembali sentralitas isu Palestina bagi negara-negara anggota OKI, dan mengutuk berlanjutnya pembangunan distrik ZIonis di tanah pendudukan Palestina.

OKI akan menindaklanjuti pelaksanaan resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB untuk menekan rezim penjajah al-Quds dengan tujuan mengakhiri pembangunan distrik Zionis.

Mereka juga menyeru masyarakat internasional untuk melakukan upaya bagi pengakuan hak-hak absolut rakyat Palestina. (RM)