Duterte, Perundingan Damai dan Komunis Filipina
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte baru-baru ini menyatakan, pemerintah Manila memutuskan untuk membatalkan gencatan senjata dengan kelompok pemberontak Komunis.
Duterte mengambil keputusan tersebut sebagai reaksi atas ancaman kubu pemberontak Komunis yang memutuskan secara sepihak gencatan senjata dengan pemerintah Filipina yang berakhir 10 hari mendatang. Sebagai aksi balasan, Duterte menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak akan membebaskan 400 tahanan politik sebagaimana dijanjikan sebelumnya.
Kubu pemberontak Komunis menuding pihak militer Filipina memanfaatkan gencatan senjata untuk memasuki wilayah yang selama ini berada dalam kontrol mereka.
Gencatan senjata sementara antara pemerintah Filipina dan pemberontak Komunis disepakati sejak 28 Agustus lalu oleh kedua pihak dengan syarat pemerintah membebaskan tahanan politik kelompok oposisi bersenjata itu selama enam puluh hari.
Tampaknya, reaksi keras Duterte terhadap ancaman kelompok pemberontak Komunis untuk mengakhiri gencatan senjata akan berdampak negatif terhadap perundingan babak keempat yang akan digelar pada April mendatang di Oslo. Sikap keras kedua pihak akan memperkecil kemungkinan digelarnya perundingan damai di ibu kota Norwegia itu. Meskipun Duterte tidak menyebutkan alasan di balik sikap pemerintah Filipina yang tidak bersedia untuk membebaskan 400 tahanan politik separatis Komunis. Tapi, besar kemungkinan pernyataan tersebut disampaikan sebagai reaksi atas ancaman baru pemberontak Komunis.
Para analis menilai alasan Duterte tidak membebaskan 400 tahanan politik Komunis selama 60 hari adalah kekhawatirannya mengenai tidak tercapainya hasil dari babak baru perundingan kedua pihak. Pasalnya, perundingan babak ketiga sebelumnya juga berakhir tanpa membuahkan hasil. Berpijak dari hasil sebelumnya, Duterte memandang pembebasan 400 tahanan politik Komunis hanya akan memberikan poin kepada pihak pemberontak, tapi pada saat yang sama pihak pemerintah Manila tidak memperoleh hasil setimpal dari lawannya.
Keputusan pemerintah Filipina dan kubu pemberontak Komunis untuk membatalkan gencatan senjata meningkatkan kekhawatiran akan meletusnya kembali gelombang kekerasan dan pertempuran yang menelan korban jiwa dari kedua pihak dan juga warga sipil.
Selama beberapa dekade, perang antara pemerintah Filipina dan pemberontak Komunis telah menewaskan setidaknya 30 ribu orang, dan pencabutan gencatan senjata oleh kedua pihak akan menambah daftar panjang korban yang berjatuhan di negara kawasan Asia Tenggara itu.(PH)
