Myanmar Tolak Bekerja Sama dengan Tim Pencari Fakta PBB

Pemerintah Myanmar kembali menyatakan penentangannya bekerja sama dengan komite pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pembantaian, pemerkosaan dan penyiksaan Muslim Rohingya di negara ini.

Menurut laporan Reuters, Kyaw Zeya, salah satu staf kementerian luar negeri Myanmar Jumat (30/6) memberikan instruksi kepada seluruh kantor perwakilan dan kedubes negara ini di seluruh dunia untuk menolak memberikan visa bagi anggota tim pencari fakta PBB ke Myanmar.

Sebelumnya Aung San Suu Kyi , penasehat senior pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar menyatakan tidak akan bekerja sama dengan tim pencari fakta yang dibentuk setelah peratifikasian resolusi Dewan HAM PBB di bulan Maret.

PBB di laporannya bulan Februari dengan bersandar pada wawancara sejumlah pengungsi Rohingya menyebut pembantaian massal dan pemerkosaan oleh kelompok Budha ekstrim terhadap Muslim Rohingya sama halnya dengan kejahatan anti kemanusiaan dan berpotensi genosida.

Serangan ekstrimis Budha dan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya sejak Oktober 2016 hingga kini menewaskan sekitar seribu orang dan memaksa lebih dari 90 ribu Muslim Rohingya mengungsi.

Muslim Rohingya tidak mendapat hak sipil di Myanmar dan lebih dari 120 ribu dari mereka hidup di kamp-kamp pengungsi dengan fasilitas yang minim.

Banyak dari pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari brutalitas ekstrimis Budha dan militer.

Negara bagian Rakhin di barat Myanmar merupakan lokasi utama Muslim Rohingya. Dan sejak kemerdekaan negara ini di tahun 1948, ekstrimis Budha dan militer Myanmar secara terorganisir dan terpadu melakukan penumpasan terhadap etnis tertindas ini. (MF)