Terorisme Nuklir dan Kekhawatiran Dirjen IAEA
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan, terorisme nuklir adalah ancaman nyata bagi dunia. Yukiya Amano mengungkapkan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan AFP, Jumat, 25 Maret 2016.
Ia menambahkan, selain bahaya serangan langsung terhadap salah satu dari sekitar 1.000 instalasi nuklir dunia, pencurian bahan radioaktif juga bisa menjadi ancaman utama.
Berdasarkan sejumlah laporan, hingga saat ini terdapat plutonium dan uranium yang bisa untuk memproduksi 20.000 bom atom setingkat dengan bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang.
Amano menjelaskan, hanya cukup dengan sejumlah kecil dari plutonium yang diperoleh, para teroris bisa membuat tahapan dasar dari bom atom.
Peringaan Dirjen IAEA tersebut disampaikan menyusul akan diselenggarakan pertemuan para pemimpin dari 50 negara dunia di Washington pada tanggal 31 Maret-1 April 2016.
Menurut laporan IAEA, selama 20 tahun lalu hingga sekarang, terdapat hampir 2.800 kasus penyelundupan dan perolehan ilegal atau hilangnya bahan-bahan radioaktif.
Ada dua poin yang bisa dibahas terkait dengan pernyataan Amano atas kekhawatirannya terhadap perluasan terorisme nuklir. Poin pertama, terorisme nuklir berhubungan langsung dengan masalah perlucutan senjata nuklir global.
Hal ini disebebkan penyandaran kepada senjata nuklir dengan dalih menciptakan keamanan, telah berubah menjadi penghambat serius bagi perlucutan senjata nuklir di tingkat global. Oleh karena itu, selama masalah perlucutan senjata nuklir tidak diperhatikan dengan serius, maka kekhawatiran Dirjen IAEA terhadap terorisme nuklir tidak akan membantu menghapus ancaman ini.
Poin kedua dan lebih penting terkait dengan terorisme nuklir adalah bagaimana cara untuk menangani kemungkinan akses kelompok-kelompok teroris terhadap senjata nuklir dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Masalah ini seperti klaim perang Amerika Serikat terhadap terorisme sebagai alat untuk membenarkan kebijakan-kebijakannya.
Pasca peristiwa 11 September, perang melawan terorisme global dijadikan sebagai esensi utama dalam strategi Keamanan Nasional AS. Di masa pemerintahan Barack Obama, Presiden AS, masalah tersebut berubah dalam bentuk yang lebih maju dan menjadi ancaman terorisme nuklir.
Terkait hal ini, keamanan AS secara halus terhubung dengan keamanan dunia dan sebaliknya, keamanan dunia berkaitan dengan keamanan Amerika. Upaya luas juga dilakukan supaya bangsa-bangsa dunia yakin bahwa AS merupakan pemimpin dalam perang melawan ancaman terpenting dunia yaitu terorisme dan berusaha mencegah para teroris mencapai senjata nuklir.
Dimasukkannya isu terorisme nuklir dalam strategis nuklir AS akan memungkinkan bagi negara ini untuk memberikan interpretasi luas bagi konsep ancaman baru terhadap keamanan umat manusia. Dengan cara tersebut, AS bisa melakukan intevensi terhadap urusan internanal negara-negara lain.
Dalam kondisi saat ini, fokus terhadap isu terorisme nuklir akan menyimpangkan opini publik dari pembahasan perlucutan senjata nuklir dan komitmen negara-negara anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) terhadap perjanjian ini.
Ada tiga prinsip dalam NPT. Pertama, perlucutan senjata pemusnah massal. Kedua, pencegahan penyebaran senjata nuklir, dan ketiga, penggunaan damai teknologi nuklir.
AS dan negara-negara pemilik senjata nuklir memiliki penegasan khusus terkait tidak adanya perlusan senjata nuklir dalam tiga prinsip tersebut. Sebab, dengan prinsip ini, mereka dengan berbagai dalih bisa membatasi negara-negara lain untuk memanfaatkan energi nuklir untuk kepentingan damai.
Melalui cara tersebut, negara-negara pemilik senjata nuklir juga bisa menjauhkan prinsip dasar perlucutan senjata nuklir yang menjadi perhatian negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) khususnya Republik Islam Iran.
Yang pasti, penyadaran kepada senjata nuklir sebagai kekuatan pencegah ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas dunia bertentangan dengan tujuan NPT terutama perlucutan senjata nuklir. (RA)
