Alasan dan Dampak Sikap Provokatif Trump Soal Al Quds

Seiring dengan penentangan luas masyarakat internasional terhadap manuver terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump, gelombang protes rakyat Palestina dan masyarakat kawasan terus menjadi pusat perhatian dunia. Protes tersebut tetap digelar warga Palestina meski rezim Zionis Israel memperketat keamanan dalam beberapa pekan terakhir.

Meski mendapat penentangan luas, Donald Trump hari Rabu (6/12) mengumumkan keputusannya mengakui secara resmi Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Al Quds. Kongres Amerika mengesahkan proyek pemindahan kedubes negara itu ke Al Quds pada 23 Oktober 1995. Akan tetapi pemerintahan Amerika sejak saat itu hingga sekarang tidak pernah melaksanakan keputusan Kongres tersebut.

Al Quds berdasarkan resolusi-resolusi PBB menyandang status tanah jajahan. Langkah Amerika yang mengakui secara resmi kota Al Quds sebagai ibukota Israel berarti melanggar seluruh resolusi itu dan dianggap sebagai bermain api. Sehubungan dengan hal ini, Elena Suponina, salah satu peneliti di Institut Kajian Strategis Rusia, RISS menuturkan, mengakui Al Quds sebagai ibukota Israel, Donald Trump sebenarnya sedang bermain api.

Masalah yang perlu diperhatikan di sini adalah alasan keluarnya keputusan pemerintah Amerika untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis setelah berlalu 22 tahun sejak disahkannya rencana itu oleh Kongres. Selain karena janji kampanye Trump yang disampaikan untuk memuaskan Israel, pemilihan waktu pengumuman keputusan itu di tengah transformasi kawasan Asia Barat dan Dunia Islam, juga berpengaruh atas keputusan ini.

Dilihat dari kondisi dalam negeri Amerika, keputusan itu diambil di saat masalah kedekatan Trump dengan Rusia, terutama menantunya, masih menjadi isu santer di Amerika. Banyak analis menilai kasus kedekatan Trump dengan Rusia telah meningkatkan tekanan dalam negeri dan bahkan bisa menyebabkan presiden Amerika itu kehilangan jabatannya. Pada situasi seperti ini, ide pemindahan kedubes Amerika ke Al Quds bagi Trump merupakan ledakan di media massa yang dengan mudah bisa mengalihkan perhatian opini publik di dalam dan luar Amerika, dari "Trump-Russia Dossier".

Di sisi lain, dengan langkah ini, Trump sedang berusaha menghimpun suara bagian terbesar Partai Republik yang didukung warga "Kristen Zionis" untuk pemilu presiden Amerika mendatang. Langkah ini dianggap bisa menjamin kemenangannya di pilpres berikutnya. Sementara di bidang politik, lobi Zionis memainkan peran kunci dalam keberhasilan Trump di pilpres mendatang. Pengkhianatan para penguasa Arab terhadap Islam dan Palestina, juga dianggap turut berperan dalam pengambilan keputusan Trump soal Al Quds.

Sejumlah pengamat menilai lawatan Trump bulan Mei 2017 lalu ke Riyadh dan pertemuannya dengan pejabat negara itu dan beberapa negara Arab lain, telah mempengaruhi sikap para pemimpin Arab soal pemindahan kedubes Amerika ke Al Quds. Setelah kunjungannya ke Riyadh, dan setelah merasa yakin para penguasa Arab tidak akan mengambil langkah serius untuk menentang sikapnya, akhirnya Trump mengeluarkan keputusan memindahkan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Al Quds sekaligus mengakui Al Quds sebagai ibukota resmi Israel.

Pada kenyataannya, apa yang membuat Palestina dan Baitul Maqdis sampai sekarang masih bertahan dari serangan Israel dan para pendukungnya, dan masih merupakan bagian dari Dunia Islam, bukanlah jaminan yang diberikan para penguasa Arab termasuk Saudi dan negara-negara pengkhianat cita-cita Palestina lainnya. Palestina masih tetap hidup berkat perlawanan rakyatnya dan ini adalah hakikat yang disadari Trump dan tim penasihatnya, namun terlambat.

Hossein Amir Abdollahian, Sekjen Gerakan Mendukung Intifada Palestina di Parlemen Iran mereaksi keputusan Trump dan menegaskan, pemindahan kedubes Amerika ke Al Quds adalah bermain api, yang tidak diragukan dampaknya tidak akan bisa ditahan oleh Trump, dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel akan terbakar di tengahnya. (HS)