Ketika Lavrov Kritik AS

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov Senin (15/1) dalam sebuah jumpa pers menjelaskan, Amerika ingin mendiktekan keinginannya dan menolak dunia multi kutub. Lavrov juga menyebut prioritas Moskow di tahun 2018 adalah mendukung Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan upaya mempertahankannya.

Sepertinya ada hubungan langsung antara kritik Lavrov atas unilateralisme dan arogansi Amerika dan upaya Moskow untuk menjaga JCPOA. Sejatinya pendekatan Presiden AS Donald Trump terkait kesepakatan nuklir merupakan manifestasi dari unilateralisme Amerika dan upaya Washington untuk mendiktekan pandangan serta pendekatannya kepada pemerintah lain, bahkan kepada sekutu Eropanya.

Tiga negara Eropa anggota Kelompok 5+1 yakni Jerman, Perancis dan Inggris mengumumkan komitmennya dan semua pihak JCPOA untuk melaksanakan penuh kesepakan nuklir ini serta menilai langkah mempertahankan kesepakatan ini demi kepentingan keamanan nasional bersama.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini juga menekankan komitmen penuh dan mempertahankan JCPOA, namun Trump ternyata mengambil langkah sebaliknya dan bertentangan dengan kesepakatan nuklir ini. Ia menuntut revisi mendasar JCPOA.

Richard Sokolsky, pengamat dari lembaga Carnegie meyakini bahwa Trump saat mengumumkan pendekatan barunya untuk keluar dari JCPOA dan melawan Iran di kawasan, tidak memiliki tujuan jelas dan strategis.

Pemerintah Amerika seperti yang telah disebutkan di dokumen strategis keamanan nasional 2017, mencantumkan pemanfaatan kekuatan, khususnya kekuatan keras yakni militer untuk mendukung kebijakan luar negerinya dan ini artinya pengobaran perang dan haus perang lebih besar Amerika di berbagai krisis global seperti di Semenanjung Korea dan Timur Tengah.

Mungkin hal ini yang mendorong Lavrov meyakini bahwa pemerintah Trump di tingkat internasional akan lebih bengis dari pemerintahan Barack Obama. Selain itu menurut perspektif Lavrov, Amerika tak segan-segan menggunakan senjata sanksi ketika merasa rencana dan pendekatannya tidak mendapat sambutan.

Sejatinya penerapan sanksi merupakan wujud kebijakan unilateralisme Trump. Sanksi ini meski memiliki esensi ekonomi, namun dilaksanakan demi tujuan politik. Misalnya undang-undang CATSA yang ditandatangani Trump pada Agustus 2017 dengan tujuan menekan Rusia, diberlakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap Moskow. Sanksi ini berujung pada pembatasan investasi, perdagangan dan alis teknologi bagi Rusia.

Vladimir Zakharov seraya mengisyaratkan UU CATSA mengatakan, Amerika melalui langkah terbarunya sejatinya menginginkan Uni Eropa semakin lemah dan merusak negara-negara Eropa.

Terkait Suriah Lavrov meyakini bahwa Trump seperti Obama, ingin mengubah pemerintahan negara ini. Singkatnya Lavrov sepenuhnya mengkritik dan memiliki pandangan negatif atas kebijakan dan kinerja pemerintah Trump. Berlanjutnya pandangan ini akan meningkatkan friksi di dunia. (MF)