Lawatan Menlu Inggris ke Myanmar dan Isu Rohingya
Menteri luar negeri Inggris memulai lawatannya ke tiga negara asia selatan dan tenggara yaitu Bangladesh, Myanmar dan Thailand sejak Jumat, 9 Februari 2018.
Boris Johnson dalam kunjungan tersebut tidak lupa mengunjungi kamp pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh. Salah satu agenda utama perundingan antara menlu Inggris dengan pejabat tinggi Bangladesh mengenai kondisi Muslim Rohingya yang mengkhawatirkan.
Menlu Inggris sebelum memulai lawatannya menjelaskan bahwa musibah yang menimpa Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang paling menguncang dunia dewasa ini. Johnson bukan pejabat pertama dan terakhir dari negara-negara barat yang mengungkapkan kekhawatirannya mengenai Muslim Rohingya.
Selama beberapa bulan terakhir pejabat sejumlah negara barat beramai-ramai menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi Rohingya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Mereka juga bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi pemerintah Myanmar. Tapi ironisnya, pertemuan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan kondisi Rohingya.
Militer Myanmar sejak September lalu melancarkan genosida terhadap Rohingya dengan membakar rumah dan membunuh serta memperkosa orang-orang Rohingya. Berlanjutnya kejahatan militer Myanmar tersebut menyebabkan sekitar 700 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri. Reaksi negara-negara Eropa terhadap tragedi kemanusiaan tersebut hanya sebatas seruan lunak kepada pemerintah Myanmar supaya memperhatikan hak asasi orang-orang Rohingya. Sementara itu, pemerintah Myanmar dan Suu Kyi sendiri menolak terjadinya pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Rakhine.
Selama ini publik dunia berharap Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai pejuang HAM ikut memperhatikan hak minoritas Rohingya. Tapi, peraih nobel perdamaian ini tidak mengambil tindakan signifikan untuk menghentikan berlanjutnya genosida terhadap Rohingya.
Pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee melaporkan berlanjutnya aksi represi dan pelanggaran HAM di Myanmar. Lee dalam laporannya mengungkapkan adanya indikasi berlanjutnya metode rezim militer di Myanmar meskipun saat ini berada di tangan pemerintah sipil yang dikendalikan Suu Kyi.
Reaksi negara-negara Barat terhadap pemerintahan Myanmar yang tetap melanjutkan kekerasan terhadap Rohingya menunjukkan sikap pasif mereka yang hanya melihat masalah krisis kemanusiaan di negara ini sebagai komoditas ekonomi politik bagi kepentingannya sendiri. Inilah yang dilakukan menlu Inggris dalam lawatannya ke Myanmar dan kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. (PH)
