AS Pelindung Kejahatan HAM Israel

AS sebagai sekutu strategis Israel senantiasa memberikan pembelaan total terhadap seluruh kejahatan yang dilakukan rezim Zionis. Salah satunya, terlihat dalam pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman mengenai langkah Washington menghalangi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Zionis.

Friedman telah menyampaikan permohonan tersebut sejak Oktober 2017 lalu. Ketika itu, kementerian luar negeri AS mengintruksikan kepada seluruh kedutaannya yang tersebar di berbagai negara untuk mengkaji lebih dalam masalah bantuan militer Washington terhadap sekutunya di Timur Tengah, termasuk Israel.

Friedman dalam email yang dikirimkan kepada kementerian luar negeri AS mengungkapkan bahwa instruksi baru tidak termasuk Israel. Menurutnya, Israel adalah negara demokratis, yang di dalamnya militer tidak melakukan pelanggaran HAM. Ia juga mengklaim pembatasan akses Israel terhadap alutsista dan persenjataan bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Pernyataan duta besar AS untuk Israel ini dengan jelas menunjukkan dukungan penuh AS terhadap rezim Zionis, termasuk pembelaan Washington terhadap pelanggaran HAM Tel Aviv. Padahal, berbagai lembaga HAM internasional dalam berbagai laporan mereka telah menegaskan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Zionis terhadap Palestina, terutama dalam beberapa bulan terakhir.

Rezim Zionis melancarkan aksi kekerasan baru terhadap Palestina sebagai reaksi atas berlanjutnya aksi protes "Hak Kembali" yang berlangsung di Jalur Gaza sejak 30 Maret lalu hingga kini. Masalah tersebut menyulut protes luas dari publik dunia, dan penyematan label baru Israel sebagai rezim pembantai anak-anak.

Dewan HAM PBB belum lama ini mengecam rezim Zionis karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara masif terhadap Palestina. Tapi AS tetap membela Israel dan melanjutkan dukungannya kepada rezim Zionis. Saking tingginya dukungan ini, Washington mengancam akan menarik keluar AS dari keanggotaan dewan HAM PBB sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel.

Duta Besar AS di PBB, Nikki Haley menilai sikap Dewan HAM PBB terhadap Israel tidak adil dan tidak benar. Haley juga mengancam akan menarik keluar negaranya dari institusi PBB tersebut jika masih tetap menyudutkan Israel.

Padahal faktanya, Israel tidak hanya membunuh orang-orang Palestina saja, tapi juga menistakan hak paling dasar bagi Palestina seperti hak tinggal di tanah airnya sendiri. Tidak hanya itu, rezim Zionis juga meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Palestina untuk memaksa mereka meninggalkan rumah dan tanah miliknya.

Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson dalam laporannya menyoroti eskalasi represi Israel terhadap orang-orang Palestina yang tinggal di Baitul Maqdis supaya mereka meninggalkan kota penting itu. Whitson mengatakan, pihak Israel mengklaim memperlakukan seluruh warga Baitul Maqdis secara setara, tapi faktanya tidak. Sebab aturan mengenai Yahudi dan Palestina jelas menunjukkan peningkatan aksi diskriminasi dan rasisme terhadap Palestina yang tinggal di Baitul Maqdis.

Sejatinya, AS menutup mata atas seluruh kejahatan rezim Zionis, yang dibela Washington sebagai sebuah negara demokratis dan pendukung HAM di dunia. Tentu saja ini termasuk kategori kebohongan besar Washington dalam mendukung rezim Zionis secara membabi buta.(PH)