Deklarasi Hiroshima dan Kritik Cina
Pemerintah Cina pada Selasa (12/4/2016), mengkritik Deklarasi Hiroshima yang dikeluarkan oleh Kelompok Tujuh (G7) tentang konflik maritim Beijing dengan sejumlah negara regional di Laut Cina Selatan dan Timur.
Para menteri luar negeri anggota G7 dalam pertemuannya di Hiroshima, Jepang, merilis sebuah deklarasi yang menyoroti ketegangan serius di Laut Cina dan mengkritik keras sikap Beijing dalam kasus itu.
Mereka meminta negara-negara kawasan untuk mengesampingkan intimidasi, pemaksaan, dan tindakan provokasi sepihak di Laut Cina Selatan, tanpa menyinggung nama Cina.
G7 juga mendesak semua negara untuk menahan diri dari tindakan seperti reklamasi pulau dan pembangunan pos-pos, serta penggunaannya untuk keperluan militer dan bertindak sesuai dengan hukum internasional termasuk prinsip-prinsip kebebasan navigasi.
Cina sudah lama terlibat perseteruan terkait kepemilikan gugusan pulau di Laut Cina Selatan dan Timur dengan para tetangganya. Cina memiliki klaim hampir 90 persen atas wilayah tersebut berdasarkan peta kuno yang dimilikinya. Namun, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga memiliki klaim yang tumpang tindih.
Kelompok Tujuh sekarang memanfaatkan pertemuan Hiroshima untuk menekan Beijing dan memancing negara itu untuk mengeluarkan respon.
Pemerintah Cina meminta G7 untuk fokus pada tata kelola ekonomi global dan kerjasama, mengingat pemulihan ekonomi dunia yang lesu saat ini, bukannya menyoroti isu-isu maritim dan memicu ketegangan di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang mengatakan, "Kami mendesak anggota G7 untuk mematuhi janji mereka tidak memihak pada sengketa teritorial, menghormati upaya oleh negara-negara regional, menghentikan semua komentar dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan membuat kontribusi yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional."
Cina sudah sering menyatakan bahwa posisi dan kebijakan mereka di kedua perairan tersebut, jelas dan tidak berubah. Beijing menganggap setiap pembangunan infrastruktur di kawasan sebagai haknya dengan tidak mengganggu kebebasan navigasi maritim.
Laut Cina Selatan merupakan sebuah jalur pelayaran strategis untuk perdagangan internasional dan menurut studi yang pernah dilakukan, wilayah itu juga menyimpan cadangan besar minyak dan gas bumi.
Anggota G7 tampaknya juga lebih fokus pada posisi jalur tersebut dan cadangan energi yang disimpannya. Jika pulau-pulau kaya minyak ini lepas dari Cina, tentu ini akan mengganggu pertumbuhan pesat ekonomi negara itu.
Cina sejauh ini tidak menerima atau berpartisipasi dalam kasus arbitrase terkait sengketa wilayahnya dengan negara-negara sekitar dan oleh karena itu, ia menganggap langkah G7 tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan proses perdamaian. (RM)
