Perubahan Mendadak Sikap AS Soal Krisis Libya

Sejak pecahnya bentrokan baru di Libya dalam dua minggu terakhir, negara-negara dunia mulai menunjukkan reaksinya tentang bagaimana mengakhiri krisisi di negara Afrika Utara itu.

Sebagian besar negara-negara Eropa tetap mendukung pemerintah persatuan nasional dan menyerukan dialog politik untuk mengakhiri kekacauan di Libya. Namun, Presiden AS Donald Trump justru mendukung Komandan Tentara Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin serangan ke Tripoli sejak 4 April lalu.

Menurut pernyataan Gedung Putih, Presiden Trump selama pembicaraan telepon dengan Jenderal Haftar, mengakui peran komandan LNA itu dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumur-sumur minyak Libya. Kedua pihak juga membahas apa yang disebut "visi bersama untuk transisi Libya ke sistem politik yang stabil dan demokratis."

Kontak telepon itu terjadi ketika komunitas internasional secara resmi mengakui pemerintah persatuan nasional Libya di Tripoli sebagai pemerintahan yang sah di negara tersebut.

Seorang analis politik, Nadia Bilbassy mengatakan, “Pembicaraan telepon antara Trump dan Haftar adalah sebuah perkembangan baru, dan mungkin cukup bertentangan dengan pernyataan para pejabat Departemen Luar Negeri AS dalam beberapa minggu terakhir.”

Langkah Trump dapat dianggap sebagai perubahan mendadak sikap Washington, yang bertujuan memperburuk krisis dan instabilitas di Libya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Enzo Milanesi mengatakan bahwa krisis politik yang rumit di Libya tidak memiliki solusi militer.

Bentrokan berdarah di Libya terus berlangsung, dan Khalifa Haftar melancarkan serangan ke Tripoli setelah mendapat lampu hijau dari sekutunya seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Waktu itu, dia yakin akan segera memenangkan pertempuran melawan pasukan pemerintah persatuan nasional dan kemudian mengambil alih Tripoli.

Namun, perlawanan yang diberikan oleh pasukan pemerintah persatuan nasional Libya dan keterlibatan para pemain asing, kembali merusak perimbangan politik di negara itu.

Utusan Khusus PBB untuk Libya, Ghassan Salame memperingatkan tentang jumlah senjata yang sekarang memasuki Libya dan pertempuran yang melanda negara tersebut. Dia mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Libya sangat buruk dan tidak ada kemajuan yang tercipta dalam proses politik.

Krisis baru ini telah menciptakan jalan buntu untuk mencapai solusi politik dan menghilangkan semua peluang untuk mengakhiri krisis di Libya. Kondisi ini akan memperparah kondisi ekonomi, membuka peluang bagi kehadiran seorang diktator baru, dan meningkatkan intervensi asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan Libya.

Perbedaan sikap komunitas internasional tentu saja akan memperdalam krisis di Libya dan menciptakan ketidakpastian. Di sini, hal yang tidak boleh diabaikan adalah tuntutan rakyat Libya dan upaya mereka untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dalam bingkai perdamaian dan keamanan. (RM)