Kasus Khashoggi, HAM dan Standar Ganda Barat

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini kembali menyampaikan statemen mengenai kasus pembunuhan jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi.

Erdogan dalam pidatonya yang disampaikan di sebuah acara buka puasa Sabtu malam mempertanyakan tanggung jawab rezim Al Saud dalam kasus pembunuhan yang terjadi di konsulat Arab Saudi di Istanbul. "Di manakah keadilan Anda ?" ujar Presiden Turki dalam pidatonya mengkritik Arab Saudi.

Menurut Erdogan, Arab Saudi hingga kini belum mengambil sikap tegas menyangkut orang-orang yang dikirim ke Istanbul yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Ia juga mengkritik negara-negara Barat yang pasif  dalam menanggapi masalah tersebut dengan mengatakan, Barat senantiasa menempatkan kepentingan ekonominya di atas nilai-nilai kemanusiaan.  

Meskipun pemerintah Ankara gagal menangani pembunuhan seorang jurnalis Saudi di Istanbul, tapi Turki telah mengambil berbagai langkah untuk mengungkap masalah tersebut. Memang, upaya dan tindak lanjut dari otoritas Ankara sedkit banyak berhasil menyingkap skandal besar hubungan antara rezim Al Saud dan beberapa pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat di tingkat internasional. Namun, Turki sejauh ini gagal untuk mengadili para pelaku pembunuhan Jamal Khashoggi di negaranya.

Kasus pembunuhan Khashoggi menunjukkan perubahan sikap rezim Al Saud yang sejak awal menyangkalnya. Kemudian, setelah pemerintah Turki mengungkap masalah ini, akhirnya pihak berwenang Arab Saudi mulai membenarkan pembunuhan tersebut setelah 18 hari tutup mulut dan terus-menerus menyangkal. Di bawah tekanan komunitas internasional, pejabat rezim Saudi pada 19 Oktober 2018 mengumumkan bahwa Jamal Khashoggi dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul.

Jamal Khashoggi termasuk deretan pengkritik paling vokal rezim Al Saud yang dicari pemerintah Riyadh, sehingga harus tinggal di luar negeri untuk menyelamatkan diri dari penangkapan dan pembunuhan yang dilancarkan rezim Al Saud. Selain upaya pemerintah Arab Saudi sendiri untuk menutupi kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, banyak negara Barat, terutama Amerika Serikat  yang menjadi pendukung internasional Arab Saudi menunjukkan wajah sebenarnya yang tidak perduli terhadap masalah penegakkan hak asasi manusia, yang jauh dari klaimnya selama ini.

Menyikapi masalah tersebut, Mazavi Al Rashid, pakar hak asasi manusia Arab Saudi memandang tidak diadilinya para pelaku pembunuhan Jamal Khashoggi untuk menciptakan ketakutan bagi oposisi Saudi. Dalam pidatonya yang disampaikan di Komite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, ia berkata, "Penutupan kasus pembunuhan Khashoggi tanpa pengadilan terhadap pelaku kejahatan ini bertujuan untuk menicptakan ketakutan di kalangan oposan rezim Al Saud".

Pada saat yang sama, pemerintah AS yang dipimpin oleh Donald Trump sejauh ini menolak untuk mengecam pemerintah Arab Saudi atas kasus pembunuhan Khashoggi. Fakta ini menunjukkan dengan jelas standar ganda Barat dalam masalah HAM. Tujuan Trump melakukan tindakan tersebut demi mengamankan kontrak militer besar dengan rezim Al Saud. Donald Trump, pada 20 November, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa "Amerika Serikat akan tetap menjadi mitra Arab Saudi, bahkan jika Putra Mahkota Arab Saudi mengetahui rencana pembunuhan Khashoggi".

Pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut menunjukkan bahwa negara ini hanya menempatkan masalah HAM sebagai alat untuk kepentingan politiknya demi menekan negara lain.(PH)