Amerika Tinjauan dari Dalam, 14 September 2019

Transformasi Amerika sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya Donald Trump memecat John Bolton dan keterkucilan AS di Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Selain itu sanksi baru AS atas sejumlah pejabat IRGC, Hizbullah dan Hamas, keinginan AS untuk mengajak Korut kembali berunding, perang Yaman sebagai mimpi buruk AS dan AS mengirim 150 tentara ke Suriah juga akan menghiasi Amerika Tinjauan dari Dalam pekan ini.

Pemecatan John Bolton dan Kegagalan Kebijakan Perang Trump

Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya memecat Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton di tengah gencarnya spekulasi tentang ketidakcocokan kedua pihak.

"Saya memberi tahu John Bolton tadi malam bahwa pengabdiannya tidak lagi diperlukan di Gedung Putih. Saya sangat tidak setuju dengan banyak sarannya, seperti orang-orang lain di pemerintah dan karena itu saya meminta John untuk mengundurkan diri dan (suratnya) telah diberikan kepada saya pagi ini. Saya berterima kasih banyak kepada John atas pengabdiannya. Saya akan menunjuk Penasihat Keamanan Nasional baru pekan depan," tulis Trump di akun Twitter-nya.

Dengan demikian, salah satu sosok yang paling kontroversial dan pendukung utama perang di pemerintahan Trump telah dipecat dari Gedung Putih.

Bolton menjadi penasihat keamanan nasional untuk Trump selama 2,5 tahun lalu. Sejak berdinas di Gedung Putih, ia mengarahkan kebijakan luar negeri AS untuk merongrong lembaga-lembaga internasional dan juga banyak negara dunia.

Salah satu keputusannya yang paling kontroversial adalah mendorong Trump untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran. Langkah ini membuat AS terkucil secara politik, sementara Iran mampu menggagalkan kebijakan tekanan maksimum Trump dengan mengambil langkah perlawanan maksimum.

Tentu saja blunder-blunder yang dibuat Bolton tidak hanya terkait Iran dan perjanjian nuklir JCPOA. Ia sejak dulu memiliki sikap ekstrem dalam melawan lembaga-lembaga internasional termasuk PBB.

Dengan memecat Bolton, Trump tampaknya sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang muncul di ranah kebijakan luar negeri dan keamanan pemerintah AS.

Terlepas dari siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan Bolton, sebuah perubahan sepertinya akan terjadi dalam pemerintahan Trump menjelang pemilu presiden 2020. Perubahan ini tentu akan membawa pengaruh secara global dengan syarat Trump harus menyingkirkan para politisi pengobar perang dari lingkarannya.

JCPOA dan Keterkucilan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, berulang kali mengkritik kesepakatan nuklir JCPOA dan akhirnya menarik diri dari perjanjian itu pada 8 Mei 2018. Pemerintahan Trump kemudian memperluas sanksi terhadap Iran dan menentang semua proposal untuk menyelamatkan JCPOA.

Pendekatan ini mendapat reaksi dari negara-negara lain anggota kesepakatan nuklir JCPOA. Dalam hal ini, Wakil Tetap Rusia untuk Organisasi-organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov dalam sebuah komentar hari Selasa (10/9/2019) mengatakan mayoritas anggota Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengkhawatirkan tindakan AS terhadap Iran.

"Dewan Gubernur IAEA membahas laporan tentang verifikasi (kegiatan nuklir) di Iran. Banyak yang menyatakan penyesalan mendalam atas penarikan AS dari kesepakatan dan kekecewaan mereka dengan penerapan kembali sanksi terhadap Tehran. AS tetap terisolasi dalam masalah JCPOA," tulis Ulyanov via akun Twitter-nya.

Saat ini JCPOA berada di bibir jurang setelah Washington menentang proposal Paris untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir ini, dan juga pelaksanaan langkah ketiga pengurangan komitmen nuklir oleh Tehran sejak 6 September lalu.

Tentu saja jika Eropa benar-benar ingin mempertahankan denyut nadi JCPOA, maka mereka harus segera mengambil aksi nyata dan efektif.

Menurut Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, negara-negara Eropa sama sekali belum memenuhi komitmennya kepada Iran, berbeda dengan Cina dan Rusia. Jika mereka berharap agar Iran memenuhi kewajibannya, maka Eropa harus menjamin penjualan minyak kami.

Meskipun Iran telah mengurangi komitmennya dalam JCPOA, namun tetap menekankan bahwa langkah ini bisa dipulihkan setelah Eropa mengambil langkah nyata dan memenuhi kewajibannya.

AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap IRGC, Hizbullah dan Hamas

Kementerian Keuangan AS pekan lalu menjatuhkan sanksi baru terhadap Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Hizbullah Lebanon dan Hamas.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin  dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, kementerian keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat IRGC, Hezbullah, dan Hamas.

Pada konferensi pers bersama tersebut, Menteri Keuangan AS mengatakan pihaknya setuju dengan pandangan Presiden AS Donald Trump yang meningkatkan sanksi keras terhadap Iran.

Kementerian keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang berafiliasi dengan IRGC, Hizbullah Lebanon dan Hamas Palestina.

Amerika Serikat dan rezim Zionis semakin agresif meningkatkan tekanan terhadap front perlawanan di kawasan yang telah berhasil menangkal kelompok-kelompok teroris dukungan Washington dan Tel Aviv.

IRGC, Hizbullah dan Hamas, sebagai anggota kunci front perlawanan memiliki peran signifikan dalam menghadapi plot dan aksi AS-Zionis di kawasan Timur Tengah.

AS Mengajak Korut untuk Melanjutkan Pembicaraan Nuklir

Utusan khusus AS untuk Korea Utara mendesak negara itu agar tidak menghentikan dimulainya kembali perundingan nuklir. Stephen Biegun pekan lalu menyinggung jalan buntu perundingan nuklir dengan Korea Utara seraya mengatakan, "Korea Utara harus meninggalkan upaya untuk menghentikan proses negosiasi jika ingin berhasil dan mencari peluang abadi untuk kerja sama."

AS mengajak Korea Utara untuk melanjutkan pembicaraan nuklir ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Donald Trump telah menandatangani sebuah memorandum pada 12 Juni 2018 di Singapura, di mana sesuai dengan dokumen itu, Pyongyang harus melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan dan Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara.

Setelah pembicaraan putaran kedua antara AS dan Korea Utara di Hanoi, ibukota Vietnam pada Februari 2019, negosiasi antara kedua negara menemui jalan buntu akibat sikap tamak Gedung Putih.

Perang Yaman, Mimpi Buruk Amerika

Seorang senator Amerika Serikat menyebut perang Yaman sebagai mimpi buruk bagi keamanan nasional Washington. Chris Murphy, senator Demokrat dari negara bagian Connecticut pekan lalu mengatakan, perang Yaman mimpin buruk bagi keamanan nasional AS dan seluruh sarana harus dikerahkan untuk mengakhirinya.

“Amerika Serikat harus terlibat perundingan untuk menyelesaikan krisis Yaman secara damai,” ungkap Murphy.

Sebelumnya sejumlah media melaporkan, AS untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang koalisi Saudi terhadap bangsa Yaman mengakui tengah berunding dengan Gerakan Ansarullah Yaman.

Wall Street Journal 27 Agustus lalu menulis, pemerintah Donald Trump berusaha dari satu sisi menjadi mediator perundingan rahasia dan langsung antara Arab Saudi dan Ansarullah Yaman serta dari sisi lain menggelar perundingan langsung dengan gerakan rakyat Yaman ini.

Koran ini menambahkan, beban tanggung jawab terlibat perang di Yaman sangat berat bagi AS dan Washington mengetahui bahwa perang ini tidak memiliki prospek jelas bagi Arab Saudi dan Gedung Putih berusaha mengakhiri perang ini.

AS Kirim 150 Tentara baru ke Suriah

Koran New York Times mengkonfirmasi kesiapan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengirim 150 serdadu ke utara Suriah. New York Times pekan lalu, Dephan AS siap mengirim 150 tentara lagi ke utara Suriah untuk patroli bersama dengan Turki.

Koran ini menambahkan, pengiriman pasukan ini dalam rangka langkah militer dan diplomatik Amerika dalam beberapa pekan terakhir untuk memulihkan hubungan dengan Turki, hubungan yang mulai rusak akibat dukungan Washington kepada Kurdi Suriah.

Masih menurut sumber ini, petinggi militer dan diplomatik Amerika menolak berkomentar mengenai pengiriman pasukan baru ke Suriah, namun pajabat di militer mengatakan bahwa ijin pengiriman telah dikeluarkan.

Menurut Koran New York Times, saat ini sekitar seribu tentara Amerika ditempatkan di Suriah.