Brexit: Kendala Serius Hubungan Dagang Uni Eropa-Inggris

Isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) bukan saja menjadi kendala dalam negeri Inggris, tapi kini juga menjadi kendala serius di hubungan negara ini dengan Uni Eropa.

Meski ada harapan, selama beberapa hari terakhir Brexit dilaporkan kian rumit. Langkah terbaru Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menunjukkan bahwa melalui sebuah suratnya kepada parlemen Uni Eropa, ia meminta perpanjangan Brexit.

Meski Johnson dan Uni Eropa meraih kesepakatan baru terkait mekanisme keluarnya Inggris dari organisasi Eropa ini, para anggota parlemen Inggris malah memberikan suara untuk memperpanjang Brexit ketimbang menyetujui hasil referendum ini.

Menurut mayoritas anggota Majelis Rendah Inggris, kebanyakan isi kesepakatan baru adalah apa yang telah diraih di zaman perdana menteri Theresa May dan perubahan utamanya adalah usulan berkaitan dengan Irlandia Utara.

Di kesepakatan baru, rencana usulan Irlandia Utara backstop dihapus dan sebagai gantinya ada rencana baru untuk pertukaran barang antara kedua pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, Inggris hingga tahun 2020 dan mungkin lebih tetap akan mengikuti undang-undang Uni Eropa serta membayar 39 miliar Pound karena keluar dari organisasi ini. Para pemimpin oposisi pemerintah Johnson menyebut kesepakatan baru lebih buruk dari kesepakatan Theresa May.

Sementara itu, Boris Johnson dalam sebuah pidatonya menyebut rencana ini luar biasa dan meminta anggota Majelis Rendah untuk mendukung kesepakatan baru ini serta mengakhiri kondisi sulit dan menyakitkan di sejarah Inggris. Michael Gove, deputi PM Inggris juga memperingatkan bahwa penentangan parlemen membuat friksi nasional semakin mendalam.

Mayoritas anggota parlemen Inggris menilai kesepakatan ini akan menghapus hak kedaulatan negara ini terhadap Irlandia utara.

Ketua Partai Brexit, Nigel Farage terkait hal ini mengatakan, "Setelah tiga tahun seharusnya kita tidak harus sampai pada kondisi ini. Dengan kesepakatan ini, kita butuh waktu bertahun-tahun untuk meraih perdagangan bebas, karena kita akan tetap terbelenggu oleh ketentuan Uni Eropa dan tangan kita tetap terikat."

Meski ada permintaan dari Johnson dan partainya, wakil Majelis Rendah masih menyetujui perubahan yang diusulkan atau reformasi Litwin untuk menangguhkan implementasi Brexit serta pada akhirnya mereka meratifikasinya. Dengan demikian, Johnson harus menulis surat kepada Uni Eropa terkait Brexit dan memperpanjang pelaksanaannya.

Johnson saat merespon peratifikasian protokol ini di Majelis Rendah mengatakan, untuk memperpanjang waktu Brexit, Saya tidak akan terlibat perundingan dengan Brussels dan dengan berbagai cara akan berusaha melaksanakannya di waktu yang telah ditentukan yakni 31 Oktober 2019.

Menyusul langkah parlemen, Johnson mengirim surat permintaan perpanjangan untuk melaksanakan Brexit kepada parlemen Eropa, namun untuk menunjukkan sikapnya yang menentang parlemen Inggris, Johnson tidak menandatangani surat tersebut. Dalam suratnya Johnson meminta tambahan waktu tiga bulan yakni hingga 31 Januari 2020. Menyusul pengiriman surat ini, Ketua Dewan Eropa Donald Tusk dalam pesan twitternya membenarkan telah menerima surat tersebut dan akan berunding dengan para pemimpin Uni Eropa terkait surat tersebut.

Langkah Majelis Rendah Inggris ini telah meningkatkan potensi penyelenggaraan pemilu dini di negara ini. Sepertinya kubu anti Brexit yang inggin menggelar referendum kembali Brexit, kini semakin mampu menangguhkan pelaksanaan Brexit dengan penyelenggaraan kembali referendum terkait pemisahan diri dari Uni Eropa. Jika hal ini terjadi maka masa depan yang lebih kelam akan menanti Inggris. (MF)