Rezim El Sisi Terus Melanggar HAM

Hak Asasi Manusia di Mesir terus dilanggar oleh pemerintahan El Sisi. Hal ini menciptakan penentangan luas baik di dalam maupun luar negeri.

Masih dari aksi pelanggaran HAM di Mesir, kejaksaan negara ini pada 27 April memperpanjang masa penahanan tiga aktivis politik negara ini dengan alasan melakukan aksi demo ilegal. Di sisi lain, menyusul aksi-aksi demonstrasi anti pemerintah terkait penyerahan dua pulau Mesir kepada Arab Saudi, seorang lagi tewas setelah dikejar-kejar oleh pihak keamanan. Dengan demikian, sudah dua orang tewas akibat aksi protes ini.

Babak baru aksi protes rakyat Mesir anti pemerintahan El Sisi berlangsung pasca lawatan Raja Salman, Raja Arab Saudi ke Mesir dan penyerahan dua pulau Tiran dan Sanafir kepada Saudi. Sekalipun demikian, Abdel Fattah El Sisi, Presiden Mesir dan Magdy Abdel Ghaffar, Menteri Dalam Negeri Mesir menyampaikan peringatan keras akan menindak tegas para pelaku aksi demo. Pada saat yang sama, warga Mesir tidak mempedulikan peringatan tersebut dan turun ke jalan-jalan menuntut lengsernya El Sisi.

Akibat sikap kedua pihak, hingga saat ini dua orang pelaku demo tewas dan 240 lainnya ditangkap. Pemerintah Mesir berlandaskan UU yang mengatur soal demonstrasi berusaha menjustifikasi kekerasan yang dilakukan pihak keamanan. Karena sesuai dengan UU yang berlaku, setiap aksi demo tanpa izin Kemendagri berari ilegal dan kewajiban pemerintah menangkap mereka dengan hukuman seringan-ringannya 3 tahun penjara.

Reaksi dari dalam dan luar negeri atas berlanjutnya pelanggaran HAM di Mesir terus mengalir menentang sikap pemerintah. Asosiasi Wartawan Mesir menyatakan akan mengadukan Magdy Abdel Ghaffar, Menteri Dalam Negeri Mesir ke pengadilan akibat penangkapan sejumlah wartawan dalam peristiwa 25 April. Menurut Asosiasi Wartawan Mesir, peristiwa 25 April dimana pasukan keamanan menyerang wartawan dan kantornya mengingatkan aksi penumpasan rezim Hosni Mubarak.

Magdalena Mughrabi, Wakil Kepala Amnesti International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Selasa (26/4) memrotes pelanggaran HAM di Mesir dan mengatakan, "Para pejabat Mesir mengorganisir para preman tak berperikemanusiaan untuk menumpas protes rakyat negara ini, bahkan sebelum mereka memulai aksi demonya."

Tahun lalu, dalam memperingati setahun kekuasaan El Sisi, media-media dan para analis Mesir dan non Mesir mengingatkan masalah penting dari pemerintahan El Sisi adalah pelanggaran HAM. Kebijakan pemerintahan El Sisi adalah menumpas segala bentuk demonstrasi menentang pemerintah. Pemerintah berusaha menciptakan ketakutan di dalam negeri guna mencegah berlanjutnya aksi protes.

Sekalipun hingga kini kondisi ketakutan yang diciptakan dapat mengurangi kuantitas aksi protes terhadap pemerintah, tapi sikap pemerintah El Sisi menyerahkan dua pulau Mesir kepada Saudi membuat marah rakyat Mesir. Hal ini membuat negara ini kembali menyaksikan rakyat dan pemerintah kembali berhadap-hadapan yang mengakibatkan pemerintah El Sisi semakin dibenci rakyat dan berlanjutnya pelanggaran HAM di negara ini.