Respon Tegas Pakistan dan Cina atas Intervensi AS

Cina dan Pakistan mereaksi klaim Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Alice Wells tentang Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC). Kedua pemerintah negara ini menegaskan bahwa tidak ada negara manapun yang berhak mencampuri urusan transaksi dan kerja sama antara Beijing dan Islamabad.

"Pakistan tidak akan memberikan hak kepada negara lain untuk ikut campur dalam urusan internalnya dan Islamabad telah mempertimbangkan semua aspek proyek ekonomi ini," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Hussain Qureshi ketika mereaksi klaim Alice Wells  baru-baru ini.

CPEC adalah kumpulan proyek infrastruktur yang saat ini sedang dibangun di seluruh Pakistan, di mana awalnya bernilai 46 miliar dolar Amerika dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 62 miliar dolar.

Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataan terbaru, juga mereaksi statemen Wamenlu AS tentang CPEC dan menilai pernyataan itu sebagai intervensi nyata terhadap hubungan dan kerja sama antara Beijing dan Islamabad.

Alice Wells mengklaim bahwa Cina dan Pakistan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam daftar hitam Bank Dunia dalam proyek CPEC. Dia juga menuduh bahwa tidak ada transparansi dalam proyek-proyek CPEC.

Wamenlu AS mengklaim beban utang Pakistan meningkat karena pembiayaan Cina. Alice Wells mengatakan, perusahaan Cina yang bergabung dengan CPEC berada dalam daftar hitam Bank Dunia.

Reaksi Pakistan dan Cina terhadap campur tangan Wamenlu AS menunjukkan tekad serius kedua negara untuk memperluas kerja sama dan melawan tekanan Gedung Putih terkait hubungan kerja sama dalam Koridor Ekonomi Cina-Pakistan.

Penerapan kebijakan regional dan internasional AS didasarkan pada unilateralisme. Negara ini menggunakan lembaga dan badan internasional sebagai alat untuk menekan negara-negara lain. Sebagai contoh adalah FATF (Financial Action Task Force) yang telah berubah menjadi alat kekuatan untuk menekan negara lain.

Sejak sekitar dua tahun lalu hingga sekarang, pemerintah AS menekan Pakistan secara politik agar bersedia bekerja sama dengan agenda regionalnya di Afghanistan melalui FATF.

Pakistan masih berada di dalam daftar abu-abu FATF dan berdasarkan aturan badan ini, negara ini harus berusaha agar keluar dari daftar ini dengan menerapkan sejumlah prosedur dan tindakan tertentu yang diharapkan. Namun kalangan media dan politik Pakistan berspekulasi bahwa pemasukan nama negara mereka ke dalam daftar abu-abu FATF terjadi atas tekanan AS supaya bisa memaksa Islamabad mendukung agenda Washington di Afghanistan.

Yang pasti, pemerintah AS khawatir atas memuncaknya ekonomi Cina. Washington menganggap proyek "One Belt, One Road" dan Koridor Ekonomi Cina-Pakistan sebagai proyek yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, AS berusaha mencegah kelanjutan kerja sama negara-negara seperti Pakistan yang memiliki kemitraan strategis dengan Beijing, dengan tekanan dan ancaman.

Reaksi terbaru Pakistan dan Cina terhadap tekanan dan intervensi AS merupakan jawaban tegas terhadap Washington yang menjadikan lembaga dan badan internasional sebagai alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. (RA)